Polemik Stockpile Batu Bara Jambi

KAHMI Muaro Jambi Desak Pemerintah Tutup Permanen Stockpile dan Jalur Batubara di Aur Kenali

Kisruh pendirian stockpile dan jalur angkutan batubara di Kelurahan Aur Kenali dan Desa Mendalo Darat Jambi terus menuai protes. 

Penulis: Rifani Halim | Editor: Rian Aidilfi Afriandi
TRIBUN JAMBI/ISTIMEWA
WARGA BLOKADE JALAN - Warga beberapa wilayah di Aur Kenali, Kota Jambi dan Mendalo Darat, Kabupaten Muaro Jambi, melakukan blokade Jalan Lintas Timur Sumatera Jambi-Riau pada Sabtu (13/9/2025) lalu. Surat yang ditandatangani Sekda Provinsi Jambi dan Sekda Kota Jambi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI – Kisruh pendirian stockpile dan jalur angkutan batubara di Kelurahan Aur Kenali dan Desa Mendalo Darat Jambi terus menuai protes. 

Kali ini, Majelis Daerah (MD) KAHMI Muaro Jambi ikut bersuara dan mendesak pemerintah menghentikan aktivitas tersebut secara permanen.

Ketua Umum MD KAHMI Muaro Jambi, Yasril, menegaskan pemerintah harus segera mendengarkan suara masyarakat yang sudah lama menolak keberadaan stockpile dan jalur batubara.

“Harusnya pemerintah dengarkan suara rakyat, karena mereka adalah pemegang amanah rakyat. Hari ini rakyat meminta agar pembangunan stockpile dan jalur angkutan batubara di Aur Kenali dan Mendalo Darat itu dihentikan serta ditutup secara permanen,” kata Yasril, Selasa (17/9/2025).

Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak meremehkan kekuatan masyarakat.

“Jangan main-main dengan people power. Sejarah mencatat banyak peristiwa besar terjadi karena gelombang rakyat yang kecewa terhadap penguasa. Peristiwa yang baru saja terjadi di Jakarta dan beberapa daerah di Indonesia harus jadi pelajaran. Kalau masyarakat sudah menuntut haknya, apalagi soal HAM, kesehatan, dan kenyamanan hidup, itu tidak bisa ditawar lagi,” tegas dosen UIN itu.

Menurut Yasril, dampak negatif dari stockpile batubara di tengah permukiman lebih besar dibanding manfaatnya. Hal ini, katanya, sudah terbukti di Sumsel dan beberapa wilayah di Jambi.

“Para pengambil kebijakan jangan abai terhadap tuntutan rakyat. Jangan sampai nanti sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan baru diakomodir,” ujarnya.

Yasril menambahkan, penolakan masyarakat terhadap stockpile dan jalur batubara ini bukan hal baru.

“Gerakan ini sudah ada sejak 2023. Artinya emosi warga sudah menumpuk. Pemerintah mestinya sudah punya kajian ilmiah yang matang dan objektif agar bisa mengambil keputusan yang bijak dan cepat,” pungkasnya.

Baca juga: Ratusan Sopir Truk Demo di Depan Gedung DPRD Bungo, Protes Kelangkaan Solar Subsidi

Baca juga: Ingat Hakim yang Vonis Mati Ferdy Sambo? DPR RI Tak Loloskan Alimin Jadi Hakim Agung

Baca juga: 10.428 Siswa di Batang Hari Terima Bantuan Seragam Sekolah, Tas, dan Sepatu

Sumber: Tribun Jambi
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved