Partai Ummat Akan Ajak Partai Lain Minta Presidential Threshold 20 Persen Dihapuskan

TRIBUNJAMBI.COM - Partai Ummat minta agar Presidential Threshold (PT) 20 persen dihapuskan.

Untuk itu, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi bakal berkomunikasi dengan partai politik lain yang menyarankan hal yang sama.

Menurut Ridho Rahmadi, komunikasi itu diharapkan dapat membantu perjuangan partai-partai yang keberatan dengan ambang batas pencalonan presiden itu.

"Insya Allah kita akan berkomunikasi dengan partai lain. Harapannya gugatan ini bisa dibantu oleh partai lain," katanya ditemui di Kantor DPP Partai Ummat, Jakarta, Senin (3/1/2022).

Dikatakan Ridho Rahmadi, Partai Ummat berniat mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Partai Ummat berharap mendapat dukungan dari partai politik lain yang memiliki pandangan serupa.

Ridho Rahmadi menambahkan, gugatan yang diajukan partai partai politik biasanya lebih kuat di hadapan MK.

"Ada wacana ke arah sana. Tapi memang sekarang ini, demi mempercepat waktu, kita ajukan sendiri dulu sembari berkomunikasi dengan partai lain," sambungnya.

Ridho Rahmadi tak menjelaskan dengan partai politik mana Partai Ummat akan membangun komunikasi demi memuluskan jalan penghapusan PT.

Ridho Rahmadi beralasan, Partai Ummat mengajukan gugatan ke MK agar PT 20 persen dihapuskan.

Pertama, Partai Ummat memandang aturan ini tidak masuk akal dan tidak sehat.

"Ini cara tidak fair untuk menjegal calon yang potensial dan cara untuk melanggengkan kekuasaan oligarki yang dikuasai taipan," ujarnya.

Alasan kedua adalah Presidential Threshold dinilai dapat menjegal calon potensial yang akan menggantikan estafet kepemimpinan nasional ke depannya.

Padahal, bangsa Indonesia yang besar sangat memerlukan calon-calon pemimpin yang potensial.

Ridho Rahmadi menjelaskan, cara untuk mendapatkan calon potensial itu adalah dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat Indonesia.