Breaking News:

APBD Batanghari 2022 Disahkan, Ini Besaran Nominalnya

Pemkab Batanghari terpaksa mengajukan persetujuan pinjaman Rp300 miliar kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

Penulis: A Musawira | Editor: Teguh Suprayitno
Tribunjambi/Musawira
M Jaafar Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Batanghari. 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN-Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Batanghari, M Jaafar mengatakan Rancangan APBD anggaran 2022 Kabupaten Batanghari sudah disahkan pada 11 November 2021. 

Pengesahan ini merupakan yang pertama di Provinsi Jambi untuk APBD murni pada 2022.

Pagu anggaran RAPBD 2022 di mana yang sudah disahkan, di antaranya pendapatan Rp 1.360.600.590.287,00 dan ada belanja daerah Rp 1.660.600.590.287,00.

Pemkab Batanghari terpaksa mengajukan persetujuan pinjaman Rp300 miliar kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan agar anggaran tadi bisa mencukupi kebutuhan belanja tahun depan yang mencapai Rp1,66 triliun.

“Pinjaman daerah sudah diajukan oleh Pemda ke Kemendagri. Karena prosesnya harus mendapati persetujuan dari Kemendagri dan Kemenkeu. Kita masih menunggu angkanya yang disetujui berapa setelah hasil APBD disahkan,” kata kata M Jaafar Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Batanghari, Selasa (23/11/2021).

Baca juga: Evaluasi PTM Terbatas Aman Tanpa Kendala, Disdikbud Batanghari Inginkan Kembali Normal

Jaafar optimis dan yakin dengan nilai Rp 300 miliar ini mudah-mudahan bisa disetujui oleh Kemendagri dan Kemenkeu karena dalam Rp 300 miliar ini banyak menyangkut kepentingan masyarakat terutama untuk pembangunan infrasturktur.

“Kita berkeyakinan, karena daerah lain, saat kita studi banding seperti di Kabupaten Empat Lawang. PAD mereka kurang lebih Rp 60 miliar, tapi diberikan pinjaman daerah dengan nilai Rp 200 miliar. Apalagi PAD kita saat ini Rp 140 miliar. Kita optimis mudah-mudahan disetujui,” ujarnya.

Masalah pengembalian Jaafar sebut selama periode Bupati dan Wakil Bupati Batanghari. Artinya ia optimis karena berapa kali pertemuan melalui Sekretaris Daerah dengan PAD yang saat ini, kemudian ada beberapa langkah yang akan dilakukan Pemda untuk meningkatkan lebih lagi pendapatan. 

“DPRD dan Pemda optimis ini bisa diselesiakn menjelang atau sampai habis periode Bupati dan Wakil Bupati Batanghari,” ucapnya.

Baca juga: Puluhan Truk Angkutan Batu Bara Ditilang Saat Melintasi Kabupaten Batanghari, Ini Pelanggarannya

Sementara itu selama pembahasan RAPBD 2022 Jaafar bilang pasti ada dinamika yang terjadi baik dari Badan Anggaran yang mempertanyakan ketika program ini dikeluarkan apa yang menjadi outcome-nya, karena ia minta anggaran itu berbasis kinerja.

“Ketika kita keluarkan, OPD kita minta dengan anggaran sekian apa yang bisa didapat dari masyarakat dan hasilnya seperti apa? agar programnya tidak mubazir,” pungkasnya.

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved