Breaking News:

Pro Kontra Permendikbud No 30

Dekan Fakultas Hukum Unja Sebut Pasal Permendikbud yang Kontroversi dan Multitafsir Perlu Direvisi

Berita Jambi-Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi, Dr. Usman, S.H., M.H. menyetujui terkait dengan terbitnya Permendikbud nomor 30

Penulis: Samsul Bahri | Editor: Nani Rachmaini
TRIBUNJAMBI/SAMSUL BAHRI
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi, Dr. Usman, S.H., M.H 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI-Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi, Dr. Usman, S.H., M.H. menyetujui terkait dengan terbitnya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi.

Namun, menurutnya perlu adanya revisi terhadap beberapa pasal yang saat ini multitafsir.

Ia menyebut bahwa hal-hal yang kini menjadi kontroversi di tengah masyarakat perlu direvisi dalam Permendikbud tersebut.

Karena menurutnya munculnya undang-undang atau aturan itu menjadi sebuah jaminan.

"Kalau dia (undang-undang) tidak pasti, bagaimana dia bisa menjamin. Jadi sebaiknya hal-hal yang menjadi kontroversi itu direvisi, diperbaiki dan dirumuskan secara pasti," ungkapnya.

Ia menyebut bahwa aturan Permendikbud tersebut dibutuhkan untuk ketertiban di kampus terutama perihal pelecehaan seksual dan menjamin juga kesetaraan gender.

Hal ini menurut Usman, karena ada di beberapa kampus indikasi kegiatan yang semacam itu terjadi dan menimbulkan korban.

"Jadi munculnya permendikbud ini untuk mengantisipasi kejadian-kejadian semacam itu," katanya.

"Meskipun demikian, sebagai orang yang menekuni di bidang hukum saya melihat sistem perumusan permendikbud ini ada beberapa yang membuat kemudian masyarakat menafsrikan berbeda-beda," tambahnya.

Ia menerangkan bahwa dalam teknis perumusan perundang-undangan dalam peraturan perundang-undangan itu harus mengikuti asas stricta. Hal ini menurutnya penting karena aturan ini akan dijalankan oleh masyarakat.

"Asas stricta maksudnya bahwa pasal undang-undang itu harus jelas, artinya tidak multitafsir. Nah ketika suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan di undangkan dan muncul suatu pro kontra atau perbedaan di masyarakat ini menandakan bahwa peraturan itu tidak dirumuskan secara stricta," terangnya.

Hal ini akan menjadi masalah dan berakibat kurangnya kepastian hukum. Ini lantaran multitafsir karena di satu sisi menganggap ini boleh dilakukan sementara di sisi lain menganggal ini tidak boleh.

"Ini problem di dalam masyarakat. Akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum," sebutnya.

Disisi lain, saat ditanya terkait perlu atau tidaknya kemendikbud mengeluarkan aturan ini meskipun sebetulnya ada aturan yang juga mengatur mengenai pelecehan seksual. Menurut Usman, jika untuk kepentingan pencegahan itu perlu.

"tapi untuk penindakan, kalo penindakan pidana sebetulnya di KUHP itu sudah bisa di lakukan tindakan dengan hukum pidana. Tapi secara administratif kampus bisa menjatuhkan sanksi administrasi. Dari segi pencegahan perlu tapi pasal yang multitafsir perlu di revisi," pungkasnya. (*)

Baca juga: Dekan Fakultas Hukum Unja: Permendikbud No 30 Tahun 2020 Disusun Bukan dengan Ideologi Pancasila

Baca juga: Beranda Perempuan Jambi Nilai Permendikbud Beri Jaminan Korban untuk Ungkap Soal Kekerasan Seksual

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved