Ini Isi Pandangan Sembilan Fraksi DPRD Tentang Ranperda RPJMD Provinsi Jambi

"Sebagai contoh, ketika Provinsi Jambi telah mencanangkan pembangunan sektor primer dan sekunder, tentu harus dibarengi dengan kesiapan dari sisi sumber daya manusia, kerangka pendanaan yang proporsional, output dan outcame yang terukur," tutur Fadli Sudria Wakil Ketua Fraksi PAN.

Kemudian, Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Jambi, H Abdul Hamid menanggapi Nota Pengantar Ranperda RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 yang disampaikan oleh Gubernur Jambi, yang mana Misi kedua Gubernur Jambi yaitu, memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah, untuk memulihkan perekonomian daerah, dengan mengedepankan pertumbuhan ekonomi hijau yang inklusif.

"Misi ini menurut kami sangat menarik karena sejalan dengan gagasan dan kebijakan pemerintah pusat dalam upaya Pemulihan Ekanomi Nasioanal (PEN) dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di tengah pendemi, yang perlu dibangun kerjasama dari seluruh komponen anak bangsa," katanya.

Ia tetap berharap dan menekankan kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan – kebijakan yang di ambil dalam RPJMD harus tetap menekankan dalam pertumbuhan dan pemulihan ekonomi.

Fraksi PKS DPRD Provinsi Jambi menanyakan bagaimana skema awal dari Gubernur Jambi guna memastikan  seluruh program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD dapat berjalan dengan baik.

Sementara menurut fraksi, dalam kondisi saat ini kita masih dibayangi dengan realita terbatasnya anggaran. Hal ini menjadi penting, mengingat seringkali program prioritas tidak didukung oleh kecukupan anggaran.

"Sebagai contoh, ketika Provinsi Jambi telah mencanangkan pembangunan sektor primer dan sekunder, tentu harus dibarengi dengan kesiapan dari sisi sumber daya manusia, kerangka pendanaan yang proporsional, output dan outcame yang terukur. Mohon Penjelasan," kata Raden Fauzi, Sekretaris Fraksi PKS.

Ketua Fraksi PPP Berkarya, Evi Suhirman berpendapat untuk target IKU agar menggunakan skema moderat. Di mana perhitungannya dibangun dengan berbagai asumsi, baik dari segi intervensi program dan kebijakan yang akan dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Pihak fraksi pun berharap agar tetap memperhatikan “outlook” perekonomian nasional dan dunia, dalam hal ini kami menyarankan untuk menggunakan pendekatan “Financial program Policy”.

"Kami juga mempertanyakan bagaimana strategi pemerintah ke depan atau langkah-langkah nyata seperti apa yang diambil dalam menciptakan suatu kondisi dalam masyarakat dan pemerintah Provinsi jambi yang Dinamis, Produktif, Kreatif, Inovatif dan beradaya saing berdasarkan kemampuan dan keterampilan, seperti yang tertuang dalam Visi Jambi Maju," paparnya.

Terakhir, Fraksi Nasdem Hanura menyampaikan pandangannya, kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian merupakan kontributor terbesar dibanding sektor lainnya.

Bahkan hingga Triwulan II tahun 2021, sektor pertanian dan sub sektornya memberi kontribusi hingga Rp 10.485 miliar.

Namun dari sisi pertumbuhan, ternyata sektor perdagangan dan jasa mengalami pergerakan yang cukup signifikan dibanding sektor lainnya.

"Oleh karena itu kami mempertanyakan bagaimana rencana penguatan disisi harga komoditi utama pertanian pangan, perkebunan dan perikanan di Provinsi Jambi. Lalu rencana terpadu hilirisasi komoditi primer menjadi produk jadi atau setengah jadi. Kemudian rencana pemasaran komoditi sekunder dan tersier dari produk unggulan Jambi terutama di pasar-pasar internasional," tutup H Kamal H G, Ketua Fraksi Nasdem Hanura DPRD Provinsi Jambi.

Baca juga: Ini Pesan Ketua KPK Pada Anggota DPRD Provinsi Jambi Soal Pembahasan RAPBD

Baca juga: Pemprov Jambi Gelar Musrenbang Dalam Rangka Penyusunan RPJMD 2021-2026

Baca juga: Rapat Paripurna DPRD Sarolangun Penyampaian Rancangan KUA PPAS APBD-P 2021 Berjalan Lancar