Breaking News:

Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo Jadi Sorotan Politisi PAN Jelang Pilpres 2024

Politikus PAN Guspardi Gaus menyebut, pelaksanaan Pilkada serentak pada 2024 bukan untuk menjegal langkah Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Editor: Teguh Suprayitno
KOMPAS/KOLASE TRIBUN JAMBI
Kiri ke Kanan: Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil. Mereka bertiga menjadi tokoh yang mendapatkan dukungan tertinggi dari anak muda untuk menjadi presiden 2024 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Sejumlah kepala daerah yang masa jabatannya habis pada 2022 dan 2023 dan kini sedang digaungkan untuk maju ke Pilpres 2024 mendatang. 

Sosok Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo terus jadi sorotan.

Namun Politikus PAN Guspardi Gaus menyebut, pelaksanaan Pilkada serentak pada 2024 bukan untuk menjegal langkah Anies dan Ganjar serta Ridwan Kamil yang masa jabatannya habis sebelum Pilkada.

"Seperti sosok Anies Baswedan di DKI Jakarta, Ridwan Kamil di Jawa Barat, Ganjar Pranowo di Jawa Tengah dan sosok lainnya yang masa jabatannya habis sebelum Pilkada serentak 2024," kata Guspardi dalam keterangan tertulis, Selasa (14/9/2021).    

Anggota Komisi II DPR RI itu menjelaskan, amanat Undang-Undang No 10 Tahun 2016 menegaskan Pilkada serentak dilaksanakan pada tahun 2024. Bahkan secara tegas disebutkan bulan pelaksanaanya yaitu pada November 2024. 

"Jadi tidak benar anggapan di atas karena kepala daerah yang terpilih 2017 dan 2018 juga memakai acuan UU Pilkada No 10 tahun 2016," paparnya. 

Ia mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang nantinya akan ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) kepala daerah untuk bekerja profesional dan menghindari kepentingan politik. 

Menurut Guspardi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada yang ada saat ini masih sangat relevan dijadikan dasar untuk melaksanakan Pilpres, Pileg, dan Pilkada ke depan. 

"Berbagai elemen masyarakat, termasuk parpol non-parlemen ingin bagaimana agar kita punya tradisi, tidak setiap berganti periodisasi DPR, berganti juga UU-nya," katanya.

Baca juga: Kata Anies Baswedan Setelah Video Dirinya Jatuh ke Dalam Got Viral di Medsos

Baca juga: Ganjar Ajak Warga Jaga Tren Positif, Jateng Terbebas dari PPKM Level 4

Ia menjelaskan, menjelang Pilkada Serentak 2024 akan membuat 272 daerah yang kepala daerahnya akan dijabat Plt. 

"Di mana 101 kepala daerah yang berakhir masa jabatannya di 2022 dan 171 kepala daerah akan mengakhiri masa baktinya pada 2023. Konsekuensinya harus ditunjuk Plt yang mana menurut aturan perundang-undangan yang akan menjabat itu adalah ASN," katanya. 

Ia berharap agar Mendagri Tito Karnavian dalam menunjuk para Plt kepala daerah bisa menempatkan mereka yang mempunyai kredibilitas kapasitas dan kapabilitas yang teruji. 

"Jangan ada tumpangan politik dari partai mana pun. Sehingga dia bekerja profesional dan ASN yang di tunjuk itu tidak boleh digiring ke partai mana pun," kata Guspardi.

Berita ini telah tayang di KompasTV

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved