Breaking News:

Kasus Pemotongan Insentif Pajak

Diperiksa Selama Enam Jam, Mantan Kepala BPPRD Kota Jambi, Akhirnya Ditahan Jaksa

Subhi datang sekira pukul 09.00 WIB untuk menyerahkan diri didampingi Penasehat Hukumnya Bahrul Ilmi Yakub, dan langsung menjalani pemeriksaan sebagai

Penulis: Deni Satria Budi | Editor: Deni Satria Budi
Tribunjambi/deni satria budi
Subhi memakai rompi merah saat akan dibawa ke mobil tahanan dan dititipkan ke sel Polsek Telanaipura, Selasa (3/8/2021) sekira pukul 17.00 WIB 

"Secara psikis DPO pasti takut kan. Orang takut pasti nggak tenang. Kadang di Jambi kadang ke luar kota," ujarnya, seraya mengatakan, Subhi dan keluarga di awal penetapan tersangka dan penetapan DPO, sempat down.

Sementara itu, Kasi Intelijen Kejari Jambi, Rusydi Sastrawan, mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah Subhi untuk menyerahkan diri. Setelah diperiksa sebagai tersangka, kata Rusydi, maka pemberkasan lengkap dan bisa dilakukan tahap dua untuk kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jambi.

Untuk diketahui, Subhi sempat masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 6 Juli lalu. Subhi juga sudah melakukan upaya perlawanan melalui praperadilan. Subhi yang waktu itu diwakili oleh Pengacara Indra Cahaya, kalah di praperadilan. Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Partono, menolak permohonan Pemohon.

Subhi memakai rompi merah saat akan dibawa ke mobil tahanan
Subhi memakai rompi merah saat akan dibawa ke mobil tahanan (Tribunjambi/deni satria budi)

Subhi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Mengenai perbuatan melawan hukum dengan melakukan pemotongan pembayaran dana insentif pemungutan pajak pada badan pengelolaan pajak dan retribusi kota jambi dari tahun 2017 sampai dengan 2019. 

Surat penetapan tersangka terhadap Subhi terhitung sejak Senin kemarin. Sebelumnya ia telah diperiksa beberapa kali oleh penyidik Kejari Jambi. Termasuk sejumlah pegawai ASN di lingkungan Dinas BPPRD Kota Jambi

Subhi disangkakan melanggar pasal 12 huruf e Undang-Undang R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001, junto Pasal 64 KUH pidana.

Atau Pasal 12 huruf F Undang-Undang R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001, junto Pasal 64 KUH pidana. Dalam perkara ini, hasil perhitungan kerugian diperkirakan mencapai Rp 1,2 miliar. (Deni Satria Budi)

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved