Sosok Ini Blak-blakan Bicara Mafia Tanah yang Libatkan Instansi Pemerintah: Saya Prihatin

Jumhur mengatakan di berbagai negara dalam penanganan kasus tanah ini, negara membentuk Panitia Landreform yang langsung diketuai oleh presiden atau perdana menteri.

“Tak mungkin jika hanya ditangani oleh satu kementerian atau instansi karena akan bersinggungan dengan kementerian dan instansi lainnya yang tentunya sejajar,” jelas Jumhur yang merupakan mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI pada zaman pemerintahan SBY ini.

Baca juga: Rachmawati Soekarnoputri Putri Bung Karno Meninggal Dunia, Kata Sandiaga Uno yang Pernah Bersama

Diketahui, dalam diskusi ini, menurut perwakilan korban, Heri Hermawan, perampasan tanah di wilayah kabupaten Tangerang dilakukan secara masif dan sistemis.

Sekira 900 hektar atau 9 juta meter lebih tanah warga di empat kecamatan, sudah beralih nomor NIB nya.

Masyarakat, kata Heri, sudah sering melakukan audiensi dengan pihak terkait, seperti mulai dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang, BPN Kanwil Banten hingga DPR RI. Namun lanjut Heri, sampai saat ini terkesan mandek, padahal kasus ini sudah 1 tahun lebih lamanya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pengamat: Penanganan Mafia Tanah Jangan Hanya Sekedar Lip Service.