Wacana Presiden 3 Periode, Pakar Hukum Beberkan Dampak Negatif Jika Disetujui dan Terlaksana

TRIBUNJAMBI.COM - Isu Politik di tanah air hingga kini masih menjadi perhatian.

Isu terbaru yaitu soal Pilpres 2024.

Muncul wacana baru dimana masa jabatan presiden akan ditambah menjadi tiga periode.

Wacana jabatan presiden tiga periode terus menjadi polemik di negeri Indonesia sampai detik ini.

Berbagai laposan hingga tokoh masyarakat menyuarakan pendapatnya masing-masing.

Ada yang pro maupun ada juga yang kontra dengan wacana presiden tiga periode.

Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Dr Agus Riwanto menilai, jika wacana presiden tiga periode disetujui, akan berimbas kepada terbukanya pandor kekuatan reformasi jabatan kepala daerah.

Jika presiden bisa menjabat selama tiga periode atau 15 tahun lamanya, nantinya para gubernur, bupati atau wali kota akan mengikuti untuk mengamandemen pasal dalam undang-undang agar bisa juga menjabat selama 15 tahun seperti jabatan presiden.

"Kekuasaan politik yang lama 15 tahun itu menurut saya akan membuka pandor kekuatan reformasi jabatan kepala daerah."

"Ini bisa jadi kalau presiden 15 tahun jabatannya, nanti bupati, gubernur dan wali kota mengamandemen pasal-pasal supaya bisa menjabat 15 tahun," kata Agus kepada Tribunnews.com, Selasa (22/6/2021).

Dengan demikian, jabatan tiga periode bisa menghambat regenerasi kepemimpinan politik tak hanya di level nasional, tapi juga di level daerah.

Agus menegaskan, jabatan tiga periode akan menganggu prinsip demokrasi dan legitimasi politik.

"Itu artinya regenerasi kepemimpinan poltiik bukan hanya di leve nasional, tapi bisa juga di level daerah."

"Dari prinsip demokrasi dan legitimasi politik itu agak terganggu," katanya.

Baca juga: Promo KFC The Best Thursday KFC Kamis 24 Juni 2021 10 Potong Ayam Goreng Rp90.000

Baca juga: Cara Membuat Keladi Rimbun, Siram dengan Air Larutan Micin yang Ditambahkan Vitamin B1

Mundurkan Demokrasi