Prabowo Meradang Minta Sosok Mafia Alutsista Berinisial M Diungkap, Begini Jawaban Connie Bakrie

Prabowo Meradang Minta Sosok Mafia Alutsista Ini Diungkap, Begini Jawaban Connie Bakrie

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Pengamat militer Dr Connie Rahakundini Bakrie ikut angkat bicara di tengah hangatnya isu mafia alutsista.

Ia pun menjawab pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melalui Juru Bicaranya, Dahnil Anzar Simanjuntak, yang mempersilakannya untuk menungkap siapa sosok Mr M yang disebut mafia alutsista.

Connie mengucapkan terima kasih atas apresiasi Prabowo dan perhatiannya pada pemberitaan terkait Mafia "Mr M".

Connie mengatakan sebagai Warga Negara, akademisi sekaligus inteketual, menjadi kewajibannya untuk bersikap kritis dalam mendukung Menteri Pertahanan dan atau Kementerian Pertahanan agar dapat bertindak, bukan sekedar mewanti-wanti, bahwa tidak ada tempat bagi siapa pun yang dapat bermain-main dalam upaya modernisasi Alutsista.

Kata Connie, hal itu juga mengingat tugas masyarakat bersama Kementerian dan Lembaga terkait adalah mengawal anggaran negara termasuk Anggaran Pertahanan utamanya mengingat anggaran tertinggi pada APBN kita.

Baca juga: Sudjiwo Tedjo Sentil Ucapan Duka Mahfud MD ke Tengku Zulkarnain, Singgung Soal Adab

Dia juga mengatakan terkait beredarnya Mr M atau mafia dalam upaya modernisasi Alutsista dan atau MRO diakui keberadaannya juga oleh para tokoh antara lain Anggota DPR RI Komisi I M Farhan, Mantan Kepala BAIS S Ponto, dan Deputy V KSP Jaleswari Pramodawardhani.

"Maka, menjadi tugas Kemhan bersama sama KPK dan aparat terkait untuk menggunakan seluruh perangkat yang dimiliki untuk membuka siapa saja Mr M dimaksud, bukan tugas seorang akademisi atau intelektual," kata Connie ketika dikonfirmasi Tribunnews.com pada Selasa (11/5/2021).

Lalu, kata dia, Mr M atau Madamme M, Mr X atau Madamme X, atau siapapun merupakan perkara mudah jika Kemhan RI dapat mengundang KPK untuk masuk menelisik tahapan dalam proses CADMID.

"Biarkan KPK melakukan tugasnya dengan baik sehingga siapapun yang bermain dapat benar benar terungkap dan terhentikan," ujar Connie.

Kemudian, lanjut dia, Good Governance memandatkan adanya transparansi dimana dalam pertahanan sebuah negara demokratis mewajibkan Menteri Pertahanan dan Kementrian Pertahanan mampu melakukan transparansi dalam hal kebijakan anggaran.

Connie mengatakan patut diingat kerahasiaan pertahanan tidak terletak pada anggaran, tetapi terletak pada strategi, pelatihan dan taktik perang dalam menggunakan Alutsista yang dimaksud.

Tanpa adanya transparansi anggaran, kata Connie, akan sulit membangun kepercayaan karena dalam proses CADMID semua hal bisa terjadi.

Ia mencontohkan sinyalemen terbuka dari Komisi 1 DPR RI Tubagus Hasanudin tentang Perpres dengan anggaran kurang lebih Rp 1.760 triliun dalam modernisasi alutsista 2020 – 2024.

"Apakah sudah melalui tahapan yang benar? Sudahkah disetujui dan dipahami oleh pengguna (TNI) dan oleh Komisi 1? Karena jika benar alokasi PLN tersebut maka seluruh Warga Negara perlu mengetahui karena hal ini memiliki konsekuensi pembayaran utang Luar Negeri yang sangat besar dan akan menjadi beban negara dan Warga Negara," kata Connie.

Baca juga: Siapa Sosok Mr M Mafia Alutsista di Kemenhan, Prabowo Persilahkan Connie Bakrie Bongkar Semua