Ditolak Kemenkumham, Partai Demokrat Kubu Moeldoko Dituding Cuci Tangan Karena Tawari AHY Pilgub DKI
Iskandar menilai, tawaran maju ke Pilgub DKI Jakarta tersebut sebagai upaya cuci tangan kubu KLB Moeldoko kepada Partai Demokrat. "Ini juga bagian
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM - Update terbaru polemik Partai Demokrat.
Direktur Eksekutif Etos Institute Iskandarsyah menyoroti soal langkah Kubu Moeldoko yang menawarkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono maju di Pilkada DKI Jakarta.
Iskandar menilai, tawaran maju ke Pilgub DKI Jakarta tersebut sebagai upaya cuci tangan kubu KLB Moeldoko kepada Partai Demokrat.
"Ini juga bagian dari cuci tangan ya," kata Iskandarsyah kepada wartawan saat dihubungi, Minggu (4/4/2021).
Iskandarsyah mengatakan sekarang tinggal AHY yang memutuskan soal tawaran tersebut.
"Mas AHY apakah dia bisa berekonsiliasi dengan kubu KLB, karena kan pernyataan-pernyataan kubu KLB tajam sekali sebelum Kemenkumham memberikan keputusan menolak hasil KLB Demokrat," tambah Iskandarsyah.
"Sebelumnya mereka melakukan gimik-gimik soal Hambalang masih ada, minta kasusnya dibuka kembali, ini tinggal kita lihat saja kebesaran hatinya AHY," ujarnya.
Sebelumnya, Partai Demokrat kubu Moeldoko menawarkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk maju pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta 2024.
Baca juga: Beredar Foto Kaesang dan Nadya Arifta Hadiri Lamaran, Sudah Mulai Terbuka?
Baca juga: Komentar Farhat Abbas Atas Kedatangan Jokowi di Pernikahan Aurel: Menguntung kan Pihak Tertentu
Hal itu disampaikan juru bicara Partai Demokrat Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang Muhammad Rahmad membalas pernyataan politikus Demokrat Rachland Nashidik soal menawarkan Moeldoko maju pilgub DKI.
"DPP Partai Demokrat Pimpinan Pak Moeldoko justru berniat mengusulkan AHY untuk kali kedua sebagai calon Gubernur DKI Jakarta," kata Rahmad kepada wartawan, Minggu (4/4/2021).
Diketahui, AHY pernah berkontestasi di Pilgub DKI 2017. Menurut Rahmad, kala itu AHY terlihat serius maju untuk menjadi DKI 1 dengan berhenti dari karirnya di militer.
Kami melihat, AHY sangat serius untuk melanjutkan karirnya yang terhenti tiba tiba di militer. Tentunya keputusan SBY yang meminta AHY berhenti dari militer dengan pangkat mayor adalah pertimbangan AHY yang akan diusung menjadi Gubernur DKI," ucapnya.
Rahmad berujar, jika AHY tak menghitung akan menang, maka tidak akan mundur dari karir di militer.
Namun, perlu diuji apakah elektabilitas AHY mampu bisa mengalahkan gubernur petahana Anies Baswedan atau tidak.
"Tentu perlu diuji apakah tingkat popularitas dan elektabilitas AHY sudah bisa mengalahkan Anies Baswedan," ujar Rahmad.
