TERUNGKAP Penyebab Partai Demokrat Kubu Moeldoko Ditolak Kepengurusannya oleh Pemerintah

TRIBUNJAMBI.COM - Secara sah, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly mengatakan, pemerintah menolak kepengurusan Partai Demokrat versi KLB.

Seperti yang diketahui, Partai Demokrat versi KLB merupakan partai yang memilih Moeldoko menjadi Ketua Umumnya.

Yasonna melanjutkan bahwa Partai Demokrat versi KLB memohon pengesahan KLB terkait perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta perubahan kepengurusan Partai Demokrat.

Tata cara pemeriksaan dan verifikasi pun berdasarkan Peraturan Menkumham Nomor 34 Tahun 2017.

Pada tanggal 16 Maret 2021, Menkumham pun menerima surat dari Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun.

Mereka pun menyampaikan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Yasonna mengatakan, Partai Demokrat versi KLB sebelumnya masih belum melengkapi dokumen yang diminta untuk dilengkapi.

"Dari pemeriksaan dan verifikasi tahap pertama, Kemenkumham memberitahukan penyelenggara KLB untuk melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan," ujarnya, dikutip dari siaran langsung YouTube Kompas TV, Rabu (31/3/2021).

Pihak Partai Demokrat versi KLB pun lalu kembali menyerahkan dokumen yang diminta Kemenkumham pada Senin (29/3/2021).

"Dari hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan fisik sebagaimana yang dipersyaratkan, masih ada kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain DPD dan DPC tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan DPC."

Baca juga: Moeldoko Gigit Jari, Klaim Jhoni Allen Cs soal Partai Demokrat Ditolak, Yasonna Laoly: KLB Ditolak!

Baca juga:  AHY Atau Moeldoko? Mahfud MD dan Yasonna Laoly Gelar Konferensi Pers Soal Kisruh Demokrat Siang Ini

Baca juga: AHY Sulit Menangkan Dualisme Partai Demokrat, Pengamat: Masalahnya Yasonna Laoly Ini Kader PDIP

"Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang ditolak," ujar Yasonna Laoly.

Ia menyampaikan, pemerintah pun bertindak objektif dan transparan dalam memberi keputusan dalam persoalan partai politik.

Yasonna Laoly juga menyayangkan soal adanya pernyataan yang menyebut pemerintah ingin memecah belah partai politik.

Alasan Moeldoko Terima Pinangan

Sebelumnya, Moeldoko pun buka suara soal alasannya menerima pinangan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Ia menyampaikan, adanya tarikan ideologis untuk menyelamatkan Partai Demokrat dan bangsa.

"Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Demokrat, jadi ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa dan negara," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin (29/3/2021).

"Untuk itu semua, berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat," jelasnya.

Moeldoko pun menyebut, peserta KLB bisa menjawab pertanyaannya terkait KLB hingga kader Demokrat dengan baik.

"Tetapi, setelah tiga pertanyaan yang saya ajukan kepada peserta KLB dijawab dengan baik oleh rekan-rekan sekalian," katanya.

"Pertanyaan pertama apakah KLB ini sesuai dengan AD/ART."

"Pertanyaan kedua, seberapa serius kader demokrat meminta saya memimpin partai ini."

"Ketiga, bersediakah kader demorkat bekerja keras dengan integritas demi merah putih di atas kepentingan pribadi dan golongan."

"Semua pertanyaan itu dijawab oleh peserta KLB dengan gemuruh," papar Moeldoko.

Kemudian, Moeldoko juga mengaku dirinya memang didaulat untuk memimpin Partai Demokrat.

Dirinya lalu meminta agar tak ada yang mengaitkan keputusannya itu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya juga khilaf sebagai manusia biasa, tidak memberitahu kepada istri dan keluarga saya atas keputusan yang saya ambil," ujarnya.

"Tetapi saya juga terbiasa mengambil risiko seperti ini, apalagi demi kepentingan bangsa dan negara."

"Untuk itu, jangan bawa-bawa presiden dalam persoalan ini," ungkap Moeldoko.

Baca juga: Pemerintah Tolak Pengesahan Partai Demokrat Pimpinan Moeldoko, Ini Penjelasan Menteri Hukum dan HAM

Baca juga: Mantan Kadishub Provinsi Jambi Masuk Bursa Pencalonan Pilkada Tebo 2024

Baca juga: BREAKING NEWS Pemerintah Putuskan Tolak Sahkan Partai Demokrat Pimpinan Moeldoko

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lainnya terkait Partai Demokrat

IKUTI KAMI DI INSTAGRAM:

SUMBER: TRIBUNNEWS