Breaking News:

Berita Bungo

Persoalan Jalan Perusahaan di Muko-muko, Djendri Djusman Bawa Buntelan Dokumen kepada Dewan

Setelah sebelumnya DPRD Bungo memanggil PT SKU sebagai perusahaan yang menyewa jalan tersebut ke PT KBPC, kini DPRD memaggil dua PT yang mengaku sebag

Penulis: Muzakkir | Editor: Rian Aidilfi Afriandi
Tribunjambi/Muzakkir
Djendri Djusman Bawa Buntelan Dokumen kepada DPRD Bungo 

Setelah ditelisik, ternyata kedua perusahaan ini sebenarnya tidak berhak menguasai jalan ini, apalagi sampai memberi dan menerima fee.

Hal itu disebabkan sebagian jalan tersebut merupakan milik PT Suryamas Abadi yang sebelumnya melakukan penambangan Batubara dikawasan tersebut.

Dihadapan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bungo Jumiwan Aguza, dan beberapa anggota lainnya serta disaksikan oleh Asisten I dan II Setda Kabupaten Bungo, BPN, Pihak kepolisian dan instansi terkait lainnya membawa semua dokumen dan surat menyurat terhadap kepemilikan jalan tersebut.

Pemilik PT. Suryamas Abadi Djendri Djusman melalui kuasa hukumnya Bachtiar Marasabessy, menyebut jika jalan yang dipersoalkan tersebut memang merupakan jalan sah milik kliennya. Dan mereka memiliki bukti-bukti yang cukup.

"Dulu kami beli tanah itu untuk dijadikan jalan. Memang tidak ada sertifikat dari BPN, tapi ada akta Alashak dan surat dari desa. Dan kami punya bukti 70 surat," kata Bachtiar.

Jalan yang dibuat lebih kurang 31 Km itu selama ini bebas digunakan oleh masyarakat. Dan mereka baru mengetahui jika jalan tersebut dikuasi oleh PT SKB, apalagi ada perusahaan lain yang membayar untuk melewati ruas jalan tersebut.

Bachtiar menyebut, sebelumnya mereka juga telah melakukan pendekatan kepada pihak PT KBPC dengan bertemu dengan pemilik perusahaan yaitu Syamsuddin. Namun belum ada titik terang.

Kata Bachtiar, kala pertemuan dan sampai sekarang Syamsuddin tidak pernah mau bertemu dengan mereka. Syamsudin hanya mengutus orang terdekatnya saja.

"Pertama isterinya, terus anaknya. Katanya punya surat, tapi kami tunggu-tunggu sampai sekarang tidak ada," ungkapnya.

Mereka meminta kepada pihak yang menguasai untuk menghentikan aktivitas diluar dari hak dak kewenangan.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved