Breaking News:

Kasus Suap Ketok Palu

Chumaidi Zaidi Belum Kembalikan Uang Suap Ketok Palu

Dalam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jambi, Chumaidi dihukum dengan pidana penjara selama 5 tahun, denda 500 juta rupiah

Tribunjambi/Fadly
Wakil ketua DPRD Provinsi Jambi, Chumaidi Zaidi, usai diperiksa penyidik KPK terkait kasus dana ketok palu. Pemeriksaan dilakukan di Mapolda Jambi, Selasa (12/2). 

Online3/ Chumaidi Zaidi Belum Kembalikan Uang Suap Ketok Palu 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Chumaidi Zaidi, mantan pimpinan DPRD Provinsi Jambi priode 2014-2019 divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jambi dalam kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018, Selasa (23/3/2021). 

Putusan terhadap mantan anggota legislatif dari PDI Perjuangan itu dibacakan bersamaan dengan dua terdakwa lainnya yakni Cornelis Buston selaku mantan Ketua DPRD Provinsi Jambi dan AR Syahbandar. 

Dalam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jambi, Chumaidi dihukum dengan pidana penjara selama 5 tahun, denda 500 juta rupiah subsider tiga bulan kurungan. 

Sementara, Cornelis Buston dihukum 5,5 tahun penjara dan AR Syahbandar 4,6 tahun penjara. Serta denda masing-masing 500 juta rupiah subsider tiga bulan kurungan. 

Namun untuk terdakwa Corenlis dan Chumaidi Zaidi dihukum dengan pengembalian kerugian negara senilai yang diterima dalam perkara suap ketok palu pengesahan RAPBD Provinsi Jambi. 

Cornelis Dihukum dengan pengembaian uang pengganti kerugian negara senilai 100 juta subsider satu bulan penjara. Sementara Chumaidi dihukum mengembalikan kerugian negara senilai yang pernah ia terima dalam suap ketok palu RAPBD tahun 2017 yakni 400 juta. Subsider empat bulan kurungan penjara. 

Berbeda dengan AR Syahbandar yang telah mengembalikan uang suap ketok palu sehingga ia tidak dibebankan uang pengganti. Chumaidi Zaidi dan Cornelis Buston justru belum mengembalikan uang tersebut. 

Melalu penasehat hukumnya, Nazrin Lazie saat ditemui usai persidangan mengatakan itikad baik untuk mengembalikan uang suap ke negara melalu Jaksa Penuntut KPK sudah ada. 

Hanya saja, alasan kondisi perekonomian keluarga yang tidak baik membuat Chumaidi belum mengembalikan uang tersebut. "Itikad baik sudah ada untuk mengembalikan kerugian, tapi kondisi perekonomian Chumaidi sedang tidak baik apa lagi selama ini ia ditahan dan tidak ada pemasukan. Tapi kayanya masih sedang diupayakan," kata Nazrin. 

Ahmad Hidayat, salah satu anggota tim Jaksa Penuntut Umum KPK yang menangani perkara ini mengatakan pihaknya masih fikir-fikir dan menunggu putusan majelis hakim untuk menerima atau mengajukan banding atas putusan tersebut.

Namun menurutnya, putusan majelis hakim sudah sesuai dengan tuntutan dari tim jaksa penuntut. Mengenai belum adanya pengembalian uang suap yang diterima Cuhumaidi pihaknya berharap agar terdakwa dapat mematuhi keputusan hakim. 

"Itikad baiknya sudah disampaikan dalam persidangan. Tapi sejauh ini belum ada pengembalian. Masih ada waktu sebelum putusan majelis hakim dinyatakan inkrah untuk pengembaliannya," katanya. (Dedy Nurdin)

Baca berita lain terkini terkait Kasus Suap Ketok Palu

Baca juga: 5 Menu Sahur Yang Sebaiknya Dijauhi Agar Tetap Bugar saat Puasa Dibulan Ramadhan 2021

Baca juga: BREAKING NEWS Tiga Mantan Pimpinan DPRD Jambi Dicabut Hak Politiknya 

Baca juga: Layanan Perpustakaan Digital ePerpus Gramedia Permudah Baca Beragam Buku Kapanpun dan di Manapun

Penulis: Dedy Nurdin
Editor: Nani Rachmaini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved