Peserta KLB Partai Demokrat Dijanjikan Rp 100 Juta Tapi Realisasi Jauh dari Janji

TRIBUNJAMBI.COM - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut kegiatan yang diadakan di Sumatera Utara 5 Maret 2021 lalu sebagai KLB ilegal dan KLB aba-abal.

AHY menyebut KLB yang menetapkan Moeldoko itu ilegal dan tidak sesuai konstitusi.

Putra sulung SBY itu mengatakan yang hadir di KLB ilegal itu bukan pemegang hak suara.

Berdasarkan konstitusi Partai Demokrat, ucapnya, yang jadi pemegang hak suara adalah para Ketua DPC.

Dia menyebut ada 32 orang yang hadir merupakan mantan Ketua DPC Partai Demokrat.

"Ada 32 mantan Ketua DPC, mereka sudah Plt sebelum kongres di sana," ucap AHY.

Mengapa dicopot dari jabatannya?

"Karena melanggar pakta integritas yang telah mereka tandatangani sendiri tanpa paksaan," ungkap AHY.

Pada pernyataannya yang disiarkan di YouTube Kompas TV, AHY menyuguhkan testimoni dari peserta KLB yakni Gerald Piter Runtuthomas, mantan Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara.

Dalam testimoninya, Gerald mengatakan dirinya dihubungi oleh Vecky.

Baca juga: Sosok ini Sebut Nasib Moeldoko Hanya Bisa Seminggu Nikmati KLB Partai Demokrat, ini Alasannya

Baca juga: Ketua DPD Demokrat Banten Tegas Tolak KLB Sumut Bahkan Siap Kirim Santet ke Moeldoko

"Yang mengajak mengikuti KLB ini adalah kader Partai Demokrat yang sudah dinonaktifkan dari jabatannya dan sudah dicabut kartu anggotanya," kata Gerald.

Dia dihubungi melalui WhatsApp pada 18 Februari lalu.

"Pak Vecky bilang memilih ketua umum baru, Pak Moeldoko," ungkapnya.

Dia awalnya menolak mengikuti KLB karena masih pro pada AHY.