Breaking News:

Berita Nasional

AHY Bawa 34 Ketua DPD dan Ratusan Pengurus Datangi Kemenkum HAM, Tegaskan Legalitas Partai Demokrat

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan mendatangi Kementerian Hukum dan HAM, Senin (8/3/2021).

Kolase/Tribunjambi.com
AHY, Moeldoko dan SBY. AHY Bawa 34 Ketua DPD dan Ratusan Pengurus Datangi Kemenkum HAM, Tegaskan Legalitas Partai Demokrat 

AHY Bawa 34 Ketua DPD dan Ratusan Pengurus Datangi Kemenkum HAM, Tegaskan Legalitas Partai Demokrat 

TRIBUNJAMBI.COM - Guna mempertegas legalitas Partai Demokrat, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan mendatangi Kementerian Hukum dan HAM, Senin (8/3/2021).

AHY akan datang bersama pengurus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) se Indonesia.

Hal itu dikatakan Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani.

Kamhar Lakumani mengatakan, hal itu dilakukan untuk menegaskan legalitas para ketua DPD dan DPC.

Cerita Jenderal Gatot Nurmantyo Diajak Kudeta Partai Demokrat, Kenang Jasa Besar SBY di Militer

Kisah Ganjar Pranowo Sebelum Jadi Gubernur, Tidur di Kamar Kos Ukuran 2x3 Meter & Suka Sambal Korek

Giliran Kakak Filicia Turun Tangan, Emosi Gegara Adiknya Dibuang Kaesang: Saya Gagal Jadi Kakak!

"Pagi ini dipimpin langsung oleh Mas Ketum AHY dan didampingi 34 Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia serta ratusan pengurus DPP PD akan mendatangi Kementerian Hukum dan HAM untuk menegaskan legalitas dan keabsahan para Ketua DPD dan Ketua DPC kabupaten/kotanya masing-masing," kata Kamhar dalam keterangan tertulis, Senin.

Dikatakan Kamhar, langkah ini untuk mematahkan klaim kubu kontra-AHY yang mengklaim mendapat dukungan ketua-ketua DPD provinsi dan ketua-ketua DPC kabupaten/kota sebagai pemilik hak suara dalam Kongres Partai Demokrat.

Pihaknya meyakini Kementerian Hukum dan HAM akan menolak permintaan kubu kontra-AHY.

Ketua umum Partai Demokrat, AHY dan Moeldoko versi KLB,
Ketua umum Partai Demokrat, AHY dan Moeldoko versi KLB, (ist)

Kata Kamhar, kongres luar biasa (KLB) yang diselenggarakan kubu kontra-AHY tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V Jakarta 2020 yang telah disahkan oleh Kemenkum HAM dan tercatat dalam lembaran negara.

"Sebagai pembina politik, kami percaya pemerintah akan menjaga dan meningkatkan derajat dan kualitas demokrasi yang menjadi amanah reformasi," katanya.

Halaman
12
Editor: Rahimin
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved