Breaking News:

Kasus Suap Ketok Palu

Yakin Tak Bersalah Dalam Kasus Suap Ketok Palu, Mantan Ketua DPRD Jambi Minta Dibebaskan 

Yakni tak bersalah dalam kasus suap pengesahan APBD Provinsi Jambi tahun 2017 -2018, mantan Ketua DPRD Provinsi Jambi minta dibebaskan

Penulis: Dedy Nurdin
Editor: Nani Rachmaini
Dedy Nurdin
Para penasehat hukum tiga mantan pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang terjerat kasus Suap Pengesahan RAPBD bersiap menypaikan pembelaan di PN Tipikor Jambi, Selasa (2/3/2021) 


TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Yakni tak bersalah dalam kasus suap pengesahan APBD Provinsi Jambi tahun 2017 -2018, mantan Ketua DPRD Provinsi Jambi minta dibebaskan dari tuntutan hukum KPK. Permohonan itu disampaikan dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Tipikor Jambi, Selasa (2/3/2021). 

Permohonan itu disampaikan Corenlsi Buston dalam sidang dengan agenda mendengarkan nota pembelaan. Hal itu disampaikan melalui penasehat hukumnya, Naikman Malau dihadapan majelis hakim yang diketuai Hakim Erika Sari Emsah Ginting. 

Dalam nota pembelaan yang dibacakan Naikman Malau, alasan agar dirinya harus dibebaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK karena Cornelis tidak ikut dalam mengurusi permintaan uang dari anggota dewan kepada pihak eksekutif. Yakni Dalam hal ini Zumi Zola Selaku Gunernur dan pejabat eksekutif pemerintahan Provinsi Jambi. 

Alasan lainnya yakni, terdakwa Cornelis juga tidak menerima uang dari Zumi Zola dan pejabatnya untuk uang ketok palu agar menghadiri rapat paripurna. Termasuk dalam bentuk janji. 

 "Permintaan proyek ditolak secara tegas oleh pihak eksekutif, dalam hal ini Gubernur Jambi yang saat itu dijabat Zumi Zola Dan tawaran uang ditolak tegas oleh Cornelis Buston," ujarnya.

Dalam pledoi tersebut Cornelis juga menolak disebut berbelit-belit dalam tuntutan Jaksa KPK. Sikap tidak mengakui uang ketok palu merupakan bentuk konsistensi Cornelis terhadap sesuatu yang sebenarnya terjadi. 

Mengenai uang 100 juta dati Kusnindar yang sempat terungkap diperaidangan. Ia beralasan kalau itu merupakan pinjaman bukan uang ketok palu, bahkan uang tersebut kata Cornelis dalam pembelaannya sudah dikembalikan kepada Khusnindar. 

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya kuitansi tanda pembayaran hutang terhadap Khusnindar, "Pada masa penyidikan sudah 2 kali saya menyerahkan fotokopi kwitansi. Namun bukti kwitansi pinjaman tersebut tidak dimasukkan sebagai barang bukti," kata CB dalam pembelaannya yang dibacakan Naikman Malau. 

Menyikapi pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut KPK menyatakan tetap pada tuntutan yang pernah dibacakan sebelumnya. Tanggapan itu disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim. 

Cornelis dituntut oleh Jaksa Penuntut KPK dengan hukuman pidana penjara selama 6 tahun penjara. Ia dituntut bersalah sebagaimana dalam dakwaan primer. 

Yakni, melanggar Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana  diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

CB juga dituntut agar hak politinya dicabut selama lima tahun terhitung setelah menjalani masa pidana pokok. Pidana denda senilai 500 juta subsider enam bulan penjara. (Dedy Nurdin) 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved