Breaking News:

Inggris Hukum Enam Jenderal Pemimpin Kudeta Myanmar, Kini Hidupnya Kini Berubah Drastis

Inggris akhirnya ikut memberikan sanksi bagi enam jenderal di Myanmar yang dianggap telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

EPA Panglima Angkatan Bersenjata Myanamr, Jenderal Min Aung Hlaing. 

Inggris Hukum Enam Jenderal Pemimpin Kudeta Myanmar, Kini Hidupnya Kini Berubah Drastis

TRIBUNJAMBI.COM - Inggris akhirnya ikut memberikan sanksi bagi enam jenderal di Myanmar yang dianggap telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Sanksi yang diberikan Inggris berupa larangan kepada perusahaan Inggris untuk bekerja sama dengan para jenderal terkait bisnis militer.

Langkah keras ini ditujukan kepada panglima militer Min Aung Hlaing, serta lima anggota Dewan Administrasi Negara lainnya yang jadi pemimpin kudeta Myanmar.

Dewan ini dibentuk oleh militer untuk menjalankan negara setelah kudeta. Setiap anggota dewan tersebut, sekarang dikenakan sanksi oleh Inggris.

Baca juga: Jenderal Min Pemimpin Kudeta Myanmar Dihukum, Keluarganya Kini Jadi Target AS, Joe Biden Buat Cemas

Baca juga: Milisi Iran di Suriah Dibombardir Roket, Ini Perintah Biden pada Militer AS yang Menakutkan Dunia

Baca juga: Novel Baswedan Minta Kasus Penyiraman Air Keras 2017 Diusut Tuntas, Mabes Polri Malah Jawab Begini

Selain itu, pemerintah Inggris mengatakan akan menangguhkan semua promosi perdagangan dengan Myanmar.

“Paket tindakan hari ini mengirimkan pesan yang jelas kepada rezim militer di Myanmar bahwa mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia akan dimintai pertanggungjawaban, dan pihak berwenang harus menyerahkan kembali kendali kepada pemerintah yang dipilih oleh rakyat Myanmar,” ujar Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab seperti dikutip dari Al Jazeera via Kompas TV.

Panglima AD Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing.
Panglima AD Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing. (AFP/YE AUNG THU)

Sanksi Inggris yang segera berlaku, juga akan mencegah para jenderal untuk melakukan perjalanan ke Inggris.

Sebelumnya, Amerika Serikat juga telah mengumumkan sanksi serupa. Sementara Uni Eropa pekan ini mengatakan siap untuk mengadopsi langkah-langkah pembatasan yang menargetkan orang-orang yang bertanggung jawab atas kudeta militer.

Editor: Teguh Suprayitno
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved