Gegara Arogansi Junta Militer Myanmar yang Blokir Sosmed Warganya, Facebook Beri 'Serangan Balasan'

TRIBUNJAMBI.COM - Jadi sorotannya Myanmar karena pemerintahan sahnya dikudeta pihak militernya.

Arogansi junta militer Myanmar kini harus menghadapi benturan keras.

Junta militer yang sebelumnya memblokir semua media sosial di negaranya kini mendapat balasan dari raksasa media sosial Facebook.

Facebook pun mengambil langkah tegas, dimana junta militer Myanmar dilarang pula menggunakan facebook dan instagram dalam menginformasikan kegiatannya sampai kapanpun.

Baca juga: Inggris Hukum Enam Jenderal Pemimpin Kudeta Myanmar, Kini Hidupnya Kini Berubah Drastis

Baca juga: ANCAMAN AS Pada Dua Jenderal Myanmar Usai Aksi Kudeta yang Buat Heboh, Joe Biden Akan Kirim Pasukan?

Baca juga: Sebagai Bentuk Melawan Kudeta, Warga Myanmar Lakukan Ritual dan Menyantet Para Militer

Facebook pada Kamis (25/2) menyatakan telah melarang militer Myanmar menggunakan platform media sosial Facebook dan Instagram dengan segera, menyusul adaya demonstrasi selama berminggu-minggu setelah kudeta yang terjadi pad 1 Februari.

"Peristiwa sejak kudeta 1 Februari, termasuk kekerasan mematikan, telah memicu perlunya larangan ini," unggahan Facebook dalam sebuah posting di blog.

“Kami percaya risiko mengizinkan Tatmadaw (tentara Myanmar) di Facebook dan Instagram terlalu besar,” kata Facebook, seperti dikutip Reuters.

Militer itu merebut kekuasaan pada bulan Februari setelah menuduh adanya kecurangan dalam pemilu 8 November tahun lalu yang dimenangkan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi, kini pemimpin resmi Myanmar yang dikudeta militernya.

Junta pun juga menahan Aung San Suu Kyi dan sebagian besar pimpinan NLD.

Setidaknya, dari tiga demonstrasi yang terjadi usai kudeta, satu polisi tewas dalam kekerasan saat demonstrasi.

Facebook, raksasa teknologi asal Amerika Serikat (AS) itu menyatakan, akan melarang semua "entitas komersial yang terkait dengan Tadmadaw (Angkatan Bersenjata Myanmar)" untuk beriklan di platform mereka.

Keputusan itu pun datang karena "pelanggaran hak asasi manusia yang sangat parah dan risiko yang jelas dari kekerasan yang diprakarsai oleh militer atas masa depan di Myanmar".

Baca juga: Syarat Permohonan dan Pengajuan Kompensasi Jika Cacat atau Meninggal Akibat Vaksin Covid-19

Baca juga: Tilang Elektronik, Penegakan Hukum Berbasis Elektronik

Baca juga: Inggris Hukum Enam Jenderal Pemimpin Kudeta Myanmar, Kini Hidupnya Kini Berubah Drastis

Serta, Facebook mencatat adanya sejarah militer yang berulang kali melanggar aturan Facebook, termasuk sejak kudeta.

Pemerintah militer Myanmar juga tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar akan adanya sikap Facebook tersebut.

Namun diketahui, masih ada upaya membangun kembali jaringan Facebook, banyak digunakan di Myanmar dan telah menjadi salah satu cara junta berkomunikasi dengan orang-orang, meskipun ada langkah resmi untuk melarang platform tersebut pada hari-hari awal kudeta.