ANCAMAN AS Pada Dua Jenderal Myanmar Usai Aksi Kudeta yang Buat Heboh, Joe Biden Akan Kirim Pasukan?

TRIBUNJAMBI.COM - Negara Myanmar masih jadi sorotan dunia usai militer negara itu mengambil alih kekuasaan dan menciptakan kekacauan. 

Seperti yang diketahui, Kudeta Myanmar telah terjadi sejak 1 Februari 2021 dan mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan negaranya. 

Akibat kudeta militer Myanmar itu, masyarakat Myanmar gencar turun ke jalan-jalan melakukan protes agar kudeta segera dihentikan.

Namun, jenderal yang berkuasa dalam sebuah kesempatan menegaskan, kekacauan yang berlangsung di negaranya bukanlah kudeta, melainkan upaya untuk menyelamatkan negara tersebut.

Akan tetapi, beda sikap antara masyarakat Myanmar dengan negara adidaya, Amerika Serikat.

Myanmar yang terlihat makin meresahkan dengan protes tak jarang berujung kematian, Amerika Serikat mendadak menjatuhkan sanksi terhadap dua anggota junta militer Myanmar pada hari Senin kemarin.

AS memberikan ancaman lebih lanjut atas kudeta 1 Februari di negara itu.

Baca juga: Sebagai Bentuk Melawan Kudeta, Warga Myanmar Lakukan Ritual dan Menyantet Para Militer

Baca juga: Presiden Amerika Berikan Sanksi Tegas Kepada Myanmar, ini Bentuk dan Tujuannya

Baca juga: Jenderal Min Pemimpin Kudeta Myanmar Dihukum, Keluarganya Kini Jadi Target AS, Joe Biden Buat Cemas

Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan mengatakan langkah yang dilakukan Amerika Serikat itu ditujukan pada Jenderal Maung Maung Kyaw.

Jenderal tersebut merupakan panglima angkatan udara, dan Letnan Jenderal Moe Myint Tun, mantan kepala staf militer dan komandan salah satu operasi khusus militer, biro yang mengawasi operasi dari ibukota, Naypyidaw, Myanmar.

"Militer harus membatalkan tindakannya dan segera memulihkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis di Burma, atau Departemen Keuangan tidak akan ragu untuk mengambil tindakan lebih lanjut," kata departemen itu dalam sebuah pernyataan.

“Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan lebih lanjut terhadap mereka yang melakukan kekerasan dan menekan keinginan masyarakat,” Ujar Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam sebuah pernyataan.

Pemogokan massal terhadap pemerintahan militer di Myanmar itu berdampak besar saat ini pada bisnis di negara tersebut.

Bahkan, pada hari Senin, terjadi demonstrasi besar berkumpul dengan damai meskipun ada kekhawatiran akan kekerasan setelah pihak berwenang memperingatkan bahwa konfrontasi bisa mematikan.

Tiga minggu setelah perebutan kekuasaan pemerintah sahnya, junta gagal menghentikan protes harian dan gerakan pembangkangan sipil yang menyerukan pembalikan kudeta dan pembebasan pemimpin terpilih Myanmar, Aung San Suu Kyi.

"Kami menyerukan kepada militer dan polisi untuk menghentikan semua serangan terhadap pengunjuk rasa damai, segera membebaskan semua yang ditahan secara tidak adil, menghentikan serangan dan intimidasi terhadap jurnalis dan aktivis, dan memulihkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis," ujar Blinken.

Baca juga: Wabup Syahlan Soroti Kades di Tebo yang Main-main dengan Dana Desa: Untuk Kepentingan Masyarakat

Baca juga: HEBOH Video Iis Dahlia Semprot Ayus Sabyan Depan Ustadz Zacky, Sampai Singgung Selingkuh & Setia

Baca juga: Niat Bercanda, Peloroti Celana Kawan di Hajatan Orang, Pria Ini Tikam Kawannya Sendiri hingga Tewas