Breaking News:

Berita Internasional

ANCAMAN AS Pada Dua Jenderal Myanmar Usai Aksi Kudeta yang Buat Heboh, Joe Biden Akan Kirim Pasukan?

Seperti yang diketahui, Kudeta Myanmar telah terjadi sejak 1 Februari 2021 dan mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan negaranya. 

Kolase/Tribun Jambi
Kudeta di Myanmar yang dilakukan junta militer negara tersebut 

TRIBUNJAMBI.COM - Negara Myanmar masih jadi sorotan dunia usai militer negara itu mengambil alih kekuasaan dan menciptakan kekacauan. 

Seperti yang diketahui, Kudeta Myanmar telah terjadi sejak 1 Februari 2021 dan mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan negaranya. 

Akibat kudeta militer Myanmar itu, masyarakat Myanmar gencar turun ke jalan-jalan melakukan protes agar kudeta segera dihentikan.

Kudeta militer yang terjadi di Myanmar membuat negara tersebut kini dipenuhi tentara di setiap sudut jalan
Kudeta militer yang terjadi di Myanmar membuat negara tersebut kini dipenuhi tentara di setiap sudut jalan (Reuters)

Namun, jenderal yang berkuasa dalam sebuah kesempatan menegaskan, kekacauan yang berlangsung di negaranya bukanlah kudeta, melainkan upaya untuk menyelamatkan negara tersebut.

Akan tetapi, beda sikap antara masyarakat Myanmar dengan negara adidaya, Amerika Serikat.

Myanmar yang terlihat makin meresahkan dengan protes tak jarang berujung kematian, Amerika Serikat mendadak menjatuhkan sanksi terhadap dua anggota junta militer Myanmar pada hari Senin kemarin.

AS memberikan ancaman lebih lanjut atas kudeta 1 Februari di negara itu.

Baca juga: Sebagai Bentuk Melawan Kudeta, Warga Myanmar Lakukan Ritual dan Menyantet Para Militer

Baca juga: Presiden Amerika Berikan Sanksi Tegas Kepada Myanmar, ini Bentuk dan Tujuannya

Baca juga: Jenderal Min Pemimpin Kudeta Myanmar Dihukum, Keluarganya Kini Jadi Target AS, Joe Biden Buat Cemas

Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan mengatakan langkah yang dilakukan Amerika Serikat itu ditujukan pada Jenderal Maung Maung Kyaw.

Jenderal tersebut merupakan panglima angkatan udara, dan Letnan Jenderal Moe Myint Tun, mantan kepala staf militer dan komandan salah satu operasi khusus militer, biro yang mengawasi operasi dari ibukota, Naypyidaw, Myanmar.

"Militer harus membatalkan tindakannya dan segera memulihkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis di Burma, atau Departemen Keuangan tidak akan ragu untuk mengambil tindakan lebih lanjut," kata departemen itu dalam sebuah pernyataan.

Halaman
12
Editor: Andreas Eko Prasetyo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved