Presiden Amerika Berikan Sanksi Tegas Kepada Myanmar, ini Bentuk dan Tujuannya

TRIBUNJAMBI.COM - Keputusan Presiden Amerika Serikat memberikan sanksi demi mencegah para jenderal di balik kudeta mengakses dana pemerintah yang ditahan di AS.

Presiden Joe Biden kembali menyerukan militer Myanmar membebaskan Aung San Suu Kyi dan pemimpin sipil lainnya.

"Hari ini, saya kembali menyerukan kepada militer Burma untuk segera membebaskan para pemimpin dan aktivis politik yang demokratis. Militer harus melepaskan kekuasaan yang direbut dan menunjukkan rasa hormat atas keinginan rakyat Burma," kata Biden mengutip Nikkei Asia, Kamis 11 Februari 2021.

• Tujuh Zodiak ini Diramalkan akan Beruntung Pada Besok Hari, Ada Memiliki Teman yang Bermanfaat

• Prakiraan Cuaca Besok, Beberapa Wilayah Diperkirakan Mengalami Cuaca Cerah

• Mitos-mitos Seputar Ikan Cupang, Yang Pelihara Wajib Tahu

Seruan Biden ini menandai tindakan tegas AS terhadap militer Myanmar sejak mengkudeta negara itu pada 1 Februari 2021.

Militer telah menahan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint, dan politisi lainnya setelah menuduh adanya kecurangan dalam pemilu 8 November 2020.

Presiden Biden telah menandatangani perintah eksekutif untuk mengenakan sanksi tambahan kepada para pemimpin militer yang mengarahkan kudeta, termasuk kepentingan bisnisnya dan anggota keluarga mereka.

"Gedung Putih akan memberlakukan kontrol ekspor yang kuat sambil mempertahankan dukungan kami untuk perawatan kesehatan, kelompok masyarakat sipil, dan bidang lain yang secara langsung menguntungkan rakyat Burma," kata Biden.

Gedung Putih telah mengontak mitra dan sekutu, khususnya di wilayah Indo-Pasifik, untuk membantu koordinasi tindakan internasional atas apa yang terjadi di Myanmar.

"Kami akan siap memberlakukan tindakan tambahan. Kami akan terus bekerja dengan mitra internasional kami dan mendesak negara lain untuk bergabung dengan kami dalam upaya ini," tambahnya.

Salah satu negara yang dihubunginya adalah Jepang. Negeri Sakura diketahui telah lama memiliki hubungan dekat dengan Myanmar sebagai donor bantuan luar negeri dan sumber investasi bisnis.

Pekan lalu, AS di bawah kepemimpinan Joe Biden secara resmi menetapkan kejadian di Myanmar adalah kudeta.

Penetapan secara otomatis memicu pembatasan bantuan AS yang diberikan kepada Myanmar.

Kendati demikian, Gedung Putih memastikan, pembatasan bantuan ke Myanmar tidak akan memengaruhi bantuan kemanusiaan kepada negara Asia Tenggara itu.

Saat dia menjadi Wakil Presiden di masa Barack Obama, AS pernah memimpin upaya diplomatik untuk membawa Myanmar keluar dari isolasi setelah puluhan tahun terputus dari dunia.

Kala itu, pemerintahan Obama merangkul transisi Myanmar menuju negara demokrasi dengan meringankan sanksi.