Breaking News:

Kasus Suap Ketok Palu

Di Depan Hakim, Cornelis Buston Ngotot Tak Terima Uang Ketok Palu 

Jika yang dimaksudkan adalah uang 100 juta yang diterima dari Khusnindar pada pengesahan RAPBD tahun 2017

tribunjambi/dedi nurdin
Suasana sidang agenda pembacaan tuntutan kasus suap pengesahaan RAPBD Jambi tahun 2017-2018 di PN Tipikor Jambi, Kamis (18/2/2021). 


TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Tiga mantan pimpinan DPRD Provinsi Jambi akan sampaikan pembelaan di Pengadilan Negeri Tipikor Jambi. Majelis Hakim PN Tipikor Jambi memberi kesempatan untuk Cornelis Buston Chumaidi Zaidi dan AR Syahbandar untuk menyampaikan pembelaan pada sidang Selasa (2/3/2021) mendatang. 

Seperti disampaikan Ketua Majelis Hakim PN Tipikor Jambi saat persidangan Kamis kemarin, para terdakwa diminta untuk mempersiapkan nota pembelaan. 

"Pihak Penasehat Hukum kami beri waktu dua minggu untuk menyusun pembelaan, begitu juga dengan ketiga terdakwa jika ingin menyampaikan pembelaan sendiri silahkan dipersiapkan. Sidang akan dibuka kembali pada Selasa 2 Maret 2021," kaya ketua majelis hakim, Erika Sari Emsah Ginting Kamis (18/2/2021) kemarin. 

Dalam persidangan tersebut ketiga terdakwa dituntut bersalah oleh Jaksa Penuntut KPK sebagaimana dalam dakwaan primer. Yakni melanggar pasal 12 huruf a Undang- Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana  diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001. Junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana junto pasal 65 ayat 1 KUHPidana.

Dalam persidangan itu Cornelis Buston selaku mantan Ketua DPRD Provinsi Jambi dituntut hukuman 6 tahun penjara. Sementara kedua rekannya Chumaidi Zaidi dan AR Syahbandar dituntut 5 tahun penjara. 

Ketiganya diyakini Jaksa Penuntut KPK bersalah dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi menerima suap pada pengesahan Rancangan APBD Provinsi Jambi tahun 2017 dan 2018. 

Ketiga terdakwa juga dihukum dengan pidana denda senilai 500 juta rupiah subsider enam bulan penjara. Untuk terdakwa Cornelis dituntut uang pengganti kerugian negara senilai 100 jita rupiah. 

Sementara Chumaidi Zaidi dituntut pidana tambahan uang pengganti kerugian negara 40p juta rupiah. Jika uang pengganti tidak dikembalikan setelah keputusan hakim dinyatakan inkrah, maka diganti pidana penjara selama enam bulan. 

*Terancam Dicabut Hak Politik* 

Halaman
123
Penulis: Dedy Nurdin
Editor: Nani Rachmaini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved