VIDEO Persediaan dan Harga Gas LPG Bersubsidi di Tengah Masyarakat Muarojambi Masih Jadi Polemik

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI- Untuk mendapatkan gas LPG bersubsidi dengan harga sesuai HET masih menjadi polemik ditengah masyarakat Kabupaten Muarojambi.

Sebab, masih ada beberapa oknum agen yang berani mencoba mengambil keuntungan pribadi sehingga untuk kebutuhan masyarakat yang kurang mampu belum sepenuhnya mendapatkan hak nya untuk gas bersubsidi tersebut.

Hal ini keluhkan oleh Husaini satu di antara warga RT 06 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muarojambi.

Ia menyampaikan saat mendatangi kantor Bupati Muarojambi pada Selasa (16/2/21) kemarin untuk mencari keadilan terhadap oknum atau agen yang pengelolaan pensediaan gas LPG jenis melon untuk masyarakat miskin di Desa nya.

"Mereka diduga menjual ketempat warung-warung yang bersekala besar, sehingga kebutuhan gas ukuran 3 kilogram untuk masyarakat kami tidak terpenuhi, tiap kali warga kami mau membeli ditempat agen tersebut selalu bilang sudah habis, padahal mobil pengangkut gas itu masih ada disana dengan lantangnya mereka bilang sudah habis," kata Husaini.

Bukan itu saja, kata Husaini, agen pengelolaan gas LPG yang dikelola oleh Sulaiman itu menjual gas LPG kepada masyarakat diluar ketentuan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Setahu kami harga jual gas subsidi itu hanya Rp18 ribu, sedangkan mereka menjual di harga Rp22 ribu, jadi masyarakat merasa diberatkan dengan harga yang mereka jual," tuturnya.

Ia juga menyampaikan, kejadian ini sudah cukup lama dilakukan oleh oknum tersebut, sejak awal mereka bersama warga lainnya telah mencoba meluruskan perbuatan yang melanggar dari ketentuan agen.

Saat ditanya kepada yang bersangkutan, mereka malah tidak ada itikad baik untuk bantu warga yang lagi membutuhkan gas LPG ukuran 3 kilogram tersebut.

"Terkait hal ini,kita bersama warga lainnya sudah sepakat untuk melaporkan terhadap agen yang diduga nakal ini kepada pemerintah Kabupaten Muarojambi, dalam pelaporan ini kami telah didukung oleh pihak pemerintah Desa BPD serta 100 tanda tangan penduduk desa setempat,"tuturnya.