Berita Nasional
Profil Nazaruddin Eks Bendahara Demokrat Disebut Terlibat Kudeta Partai, Terjerat Kasus Wisma Atlet
Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazaruddin disebut akan mengambil alih kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
lihat foto
Profil Nazaruddin Eks Bendum Demokrat Disebut Terlibat Kudeta Partai Pernah Terjerat Kasus Wisma Atlet
TRIBUNJAMBI.COM - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazaruddin disebut akan mengambil alih kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Namanya disebut, setelah Politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik mengungkapkan nama yang diduga ingin mengkudeta Partai Demokrat.
Bukan hanya Nazaruddin, namun juga tiga nama politikus lainnya. "Marzuki Alie, Jhoni Allen, dan Darmizal," kata Rachland.
Rachland mengaku mendapat informasi tersebut dari kesaksian kader Demokrat, yang tak disebutkan namanya.
Sosok Nazaruddin yang juga disebutkan rupanya dipecat dari Partai Demokrat, karena kasus-kasus yang menjeratnya.
Baca juga: KKB Makin Berani, Tantang TNI & Polri Perang Terbuka, Wakapolda Papua: Tidak Takut, Kita Akan Hadapi
Baca juga: Pendiri dan Senior Partai Demokrat Ungkap Keluhan Soal Kepemimpinan AHY, Ada Pungutan Iuran Dari DPP
Baca juga: Kelebihan Sertifikat Elektronik Dibandingkan Sertifikat Lama,Bisa Diprint Sendiri Lewat Aplikasi Ini
Lantas siapakah sosok Nazaruddin?
Dikutip dari Kompas.com, Nazaruddin dikenal sebagai politisi Partai Demokrat hingga pengusaha Indonesia.
Pria kelahiran 26 Agustus 1978 tersebut sempat meninggalkan Indonesia dalam statusnya sebagai tersangka korupsi. Ia dipecat oleh Partai Demokrat di tahun 2011.
Hal itu imbas dari ditetapkannya Nazaruddin sebagai tersangka kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang pada 30 Juni 2011.
“Sudah diberhentikan sebagai anggota Partai Demokrat. Jadi, kartu anggotanya dibatalkan," ujar Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat kala itu, Amir Syamsuddin, kepada wartawan di Jakarta, 25 Juli 2011.
Nazaruddin memang melontarkan banyak nama yang disebutnya terlibat dalam korupsi. Termasuk Anas Urbaningrum dan Setya Novanto (Setnov).
Nama yang disebutkan Nazaruddin tidak hanya di tubuh Demokrat dan Kemenpora, tapi juga nama-nama politisi partai lain dan korupsi di kementerian lain.
Salah satunya adalah mega korupsi proyek e-KTP di Kemendagri, kasus itu mencuat pertama kali dari mulut Nazaruddin.
Dalam tudingannya, Nazaruddin mengatakan, Setnov hingga Anas Urbaningrum berkecimpung dalam korupsi pengadaan E-KTP.
Sementara itu dikutip dari Kompas.com, Anas Urbaningrum merupakan tersangka kasus dugaan korupsi Hambalang.
Anas diduga menerima pemberian hadiah terkait proyek Hambalang saat dia masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sebelum menjadi ketua umum, Anas merupakan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR.
Baca juga: Kelebihan Sertifikat Elektronik Dibandingkan Sertifikat Lama,Bisa Diprint Sendiri Lewat Aplikasi Ini
Baca juga: Lowongan Kerja BUMN PT Amarta Karya untuk Lulusan D3 hingga S1, Tersedia 6 Lowongan Kerja
Baca juga: Perut Celine Evangelista Mendadak Disorot, Pose Istri Stefan William Bikin Netizen Salfok: Ya Ampun!
"Perlu disampaikan, berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan beberapa kali termasuk hari ini, dalam proses penyelidikan dan penyidikan terkait dengan dugaan penerimaan hadiah atau janji berkaitan dengan proses pelaksanaan pembangunan Sport Centre Hambalang atau proyek-proyek lainnya, KPK telah menetapkan saudara AU sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK Johan Budi saat itu.
Sementara Setnov, ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi pengadaan e-KTP. Saat itu Setnov merupakan Ketua DPR RI.
Dikutip dari Kompas.com, pengumuman tersangka disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, 10 November 2017 silam.
"Setelah proses penyelidikan dan terdapat bukti permulaan yang cukup dan melakukan gelar perkara akhir Oktober 2017, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN, anggota DPR RI," ujar Saut.
Tudingan Nazaruddin
Seperti diberitakan sebelumnya, AHY mengeluarkan statement tudingan bahwa ada sekelompok orang yang akan mengambil alih paksa kepemimpinan Partai Demokrat.
AHY juga mengungkapkan, informasi tersebut berdasarkan laporan dan aduan dari para pimpinan dan kader Partai Demokrat.
Mereka melapor karena merasa tidak nyaman bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat.
Bahkan, ucap AHY, gerakan politik untuk merebut paksa kepemimpinan Partai Demokrat itu dilakukan secara sistematis.
Baca juga: Pengakuan Pengangkut Minyak Ilegal di Batanghari, Ambil Sisa Minyak untuk Dibawa ke Sumsel
Baca juga: Arab Saudi Larang Penerbangan dari Indonesia Termasuk 19 Negara Lain, Ternyata Ini Alasannya
Baca juga: Mantan Ketua DPR Ini Sebut AHY Tak Beretika Bawa-bawa Nama Jokowi di Konflik Partai Demokrat
Sementara itu, klaim AHY bahwa adanya pengambilalihan posisi ketum Partai Demokrat, akan dijadikan kendaraan dalam Pemilu 2024.
AHY menyebut terdapat 5 orang, yakni seperti yang sudah diberitakan Tribunnews.com:
- satu kader Demokrat aktif
- satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif
- satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi
- satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun lalu
- satu orang non kader partai atau seorang pejabat tinggi pemerintahan.
"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY.
Terkait keterlibatan pejabat penting itu, AHY mengaku sudah berkirim surat kepada Jokowi untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi.
Apalagi, gerakan ini dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.
"Saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," kata AHY.
Tanggapan dan Pesan Moeldoko
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko memberikan pesan kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait pernyataannya soal Demokrat, Senin (1/2/2021) lalu.
Baca juga: Jaksa Masuk Rimbo di Merangin Untuk Cek Pesona Wisata di Desa Terisolir
Baca juga: Mantan Ketua DPR Ini Sebut AHY Tak Beretika Bawa-bawa Nama Jokowi di Konflik Partai Demokrat
Baca juga: Vicky Prasetyo Mendadak Ragu Menikah, Kalina Ocktaranny Nekat Buktikan Cinta dengan Lakukan Ini!
Moeldoko menjelaskan awal mula isu ini beredar. Ia menyebut bahwa ada sejumlah tamu yang mendatangi dirinya.
Tamu tersebut datang berbondong dan membicarakan banyak hal, bahkan curhat situasi terkini.
Dikutip dari Kompas.com, namun Moeldoko tak menjelaskan detail siapa tamu tersebut dan perihal yang dibicarakan.
Sebagai mantan Panglima TNI, Moeldoko mengaku selalu membuka pintu untuk siapa saja yang hendak bertamu.
Namun ternyata, aktivitasnya ini memunculkan isu yang kini berkembang.
Moeldoko menduga isu itu berangkat dari foto-foto dirinya ketika menerima tamu-tamu tersebut.
"Mungkin dasarnya foto-foto, ya orang dari, ada dari orang Indonesia Timur, dari mana-mana kan pengin foto sama saya, ya saya terima aja, apa susahnya," kata dia.
Pesan ke AHY, Moeldoko mengaku tak keberatan isu ini digulirkan oleh Demokrat.
Hingga akhirnya muncul pernyataan AHY terkait dugaan ada sekelompok orang yang akan mengambil alih paksa kepemimpinan Partai Demokrat.
Di sisi lain Moledoko juga menanggapi pun keberatan adanya kata-kata Istana.
Baca juga: BREAKING NEWS Angkut Ribuan Liter Minyak Ilegal, 8 Sopir Diamankan Saat Konvoi di Batanghari
Baca juga: Trending Topic Suara Dentumah di Area Malang, Ternyata Bukan dari Gunung Semeru, Lalu darimana?
Baca juga: Ada Upaya Kudeta Pihak Luar, AHY Tegaskan Partai Demokrat Tetap Solid, Ingat Pesan Senior di TNI
Dalam hal ini Moeldoko meminta agar jangan mudah membawa nama Istana dalam masalah tersebut.
"Sekali lagi, jangan dikit-dikit Istana, dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini, karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, nggak tahu apa-apa dalam hal ini," ujar Moeldoko.
Moeldoko menambahkan dalam hal ini Presiden Jokowi tak mengerti sama sekali.
Moeldoko pun juga mengatakan masalah yang tengah beredar tersebut merupakan murni urusannya, di luar KSP.
Sementara terkait isu kudeta Partai Demokrat, Moeldoko mengaku prihatin melihat situasi yang berkembang saat ini.
Sebab, sejatinya ia turut mencintai Partai Demokrat. Ia pun menegaskan bahwa kudeta atau penggulingan kekuasaan hanya bisa dilakukan dari dalam kekuasaan itu sendiri, tidak dari luar.
Moeldoko juga memberikan pesan untuk AHY, sebagai seorang pemimpim Partai Demokrat.
"Saran saya ya, menjadi seorang pemimpin harus seorang pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan, jangan mudah terombang-ambing," kata Moeldoko.
(Tribunnews.com/Garudea Prabawati/Sri Juliati) (Kompas.com/Fitria Chusna Farisa/Icha Rastika/Abba Gabrillin)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Profil Nazaruddin Eks Demokrat Disebut Ikut Andil Isu Kudeta Partai, Pernah Tuding Anas Urbaningrum
