Fraksi PDI Perjuangan Pindahkan Ribka Tjiptaning dari Komisi IX ke Komisi VII DPR, Ini Penyebabnya

"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, mau pun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak). Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek," kata Ribka di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta.

"Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," lanjutnya.

Seperti diketahui, rencana vaksinasi serentak yang bakal dilakukan oleh pemerintah, tidak dengan mudah mendapatkan dukungan.

Bahkan, anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning dengan tegas menolak divaksin Covid-19.

Baca juga: Media Palestina Bongkar Penyamaran dengan Alyne Tamir, NAS Daily Alias Nuseir Yassin Tak Bisa Ngelak

"Saya tetap tidak mau divaksin. Mau vaskin yang umur 63 tahun ke atas, mau vaksin buat semua umur, saya tidak mau," katanya saat rapat kerja (raker) dengan Menteri Kesehatan, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Direktur PT Bio Farma

Ribka mengaku usianya sudah 63 tahun. 

Bahkan, kata mantan pimpinan Komisi IX ini, jika Pemprov DKI akan mengenakan sanksi kepada dia dan anak cucunya gara-gara menolak vaksin, dia lebih memilih bayar denda.

"Mendingan gua bayar. Jual mobil nggak apa-apa,"tambahnya.

Menurut Ribka, vaksin tidak boleh dipaksakan kepada masyarakat.

Baca juga: Menko Perekonomian Terpapar Covid-19, Epidemiolog Sayangkan Pemerintah Tidak Terbuka ke Publik

"Kalau dipaksakan pelanggaran HAM (Hak Asasi Masyarakat). Nggak boleh," ujarnya sambil menunjuk-nunjuk ke Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Ribka juga mempertanyakan rencana vaksinasi gratis oleh pemerintah yang dinilainya tidak jelas. Sebab, dari keempat vaksin semuanya ada harganya.

"Harganya kan macam-macam. Buat orang miskin pasti dikasih yang paling murah," katanya dengan suara keras. 

Sementara, Presiden Joko Widodo telah disuntikkan vaksin Covid-19 buatan Sinovac, Rabu (13/1/2021).

Penyuntikan vaksin untuk Presiden Jokowi akan disiarkan secara langsung.

Baca juga: Kisah Syaiful Bahri Jadi Terkenal, Gegarap Tanda Tangan di KTP ala Simbol Konoha dari Anime Naruto

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, vaksinasi perdana Covid-19 dibagi ke dalam 3 kelompok.

"Jadi akan ada tiga kelompok besar yang akan menerima penyuntikan vaksin perdana," kata Wiku dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/1/2021).

Kelompok pertama adalah Presiden, sejumlah pejabat pemerintah pusat, dan pejabat daerah.

Kelompok kedua adalah pengurus profesi organisasi kesehatan dan key opinion leader kesehatan pusat dan daerah.

Kelompok ketiga adalah tokoh agama pusat dan daerah. (*)