Terungkap, Ternyata Ini Alasan Pemerintah Memilih Vaksin Covid-19 Sinovac Dari China

Terungkap, Ternyata Ini Alasan Pemerintah Memilih Vaksin Covid-19 Sinovac dari China

TRIBUNJAMBI.COM - Pemerintah Indonesia memilih vaksin covid-19 buatan perusahaan asal, Sinovac, buatan China.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan pertimbangan pemerintah memilih Vaksin covid-19 dari Sinovac merupakan vaksin gelombang pertama yang tiba di Indonesia.

Hingga saat ini, sudah ada 3 juta dosis vaksin jadi dan 15 juta vaksin dalam bentuk bulk atau curah yang sudah ada di Indonesia.

"Dari kami prioritas vaksin, yang bisa kami dapatkan secepat mungkin dan sebanyak-banyaknya, karena memang sudah dipesan oleh negara maju dan dalam jumlah besar sekali," jelas Budi ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (13/1/2021).

Baca juga: Kalah Main Judi, Oknum Anggota Polsek Delitua Ditangkap Polisi Karena Gelapkan Sepeda Motor

Baca juga: Jenderal Andika Perkasa Terima 40 Unit Maung dari Prabowo Subianto, Dirut PT Pindad Bangga

Baca juga: Komjen Listyo Sigit Prabowo Calon Tunggal Kapolri, Punya Kesamaan Dengan Jenderal Tito Karnavian

Budi mengatakan, ada tiga pertimbangan pemerintah ketika akan memesan vaksin Covid-19 dari perusahaan farmasi.

Yang pertama yakni berada dalam daftar vaksin yang sudah disetujuk oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Kedua, ketersediaan vaksin. Serta ketiga, izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Tiga kondisi itu yang kita dapat karena ingin melakukan secepat mungkin, Sinovac duluan karena dia ada duluan dan sudah dirilis BPOM dan ada dalam list WHO," ujar Budi.

Selain vaksin dalam bentuk jadi, pemerintah telah memiliki komitmen dengan Sinovac terkait pengadaan vaksin dalam bentuk curah sebanyak 140 juta dosis.

Namun demikian, jumlah tersebut masih mungkin bertambah 120 juta dosis bila memang dibutuhkan.

Budi mengatakan selain Sinovac, vaksin yang akan tersedia dalam waktu dekat yakni vaksin yang diproduksi oleh perusahaan farmasi asal Amerika Serikat, Pfizer-BioNtech.

"Kemungkinan besar yang kedua Pfizer karena barang sudah ada sekarnag, sudah dapat persetujuan FDA, sudah ada EUA (izin penggunaan darurat), dan sedang dalam proses dari BPOM," ujar Budi.

Baca juga: Spoiler Manga Boruto 54 - Momoshiki Tak Jadi Kuasai Tubuh Boruto, Apa Rencana Sebenarnya?

Baca juga: BREAKING NEWS Syeh Ali Jaber Meninggal Dunia, Sebelumnya Positif Covid-19

Baca juga: Jokowi Disuntik Vaksin Sinovac, WNI di Abu Dhabi Divaksin Merek Sinopharm Dari China, Ini Ceritanya

"Astrazeneca belum ada, mereka bilang baru April dan kemudian sudah dapat approval," jelas dia.

Selain dari Sinovac, Indonesia sendiri sudah memesan vaksin Covid-19 dari beberapa perusahaan lain, yakni dari Novavax, perusahaan vaksin asal Amerika Serikat dan Kanada sebanyak 50 juta dosis.

Namun, jumlah tersebut kemungkinan bertambah 80 juta dosis yang disediakan oleh organisasi vaksin global, GAVI atau COVAC.

Selain itu, pemerintah juga telah mengajukan permintaan penyediaan vaksin dari perusahaan vaksin asal Amerika Serikat Pfizer-BioNtech sebanyak 50 juta dosis serta ada pula komitmen pengadaan suplai vaksin dari AstraZeneca sebanyak 50 juta dosis vaksin.

Nama Ribka Tjiptaning kini trending di Google karena menolak suntikan vaksin Covid-19. Tonton Videonya di Atas.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan ( PDIP) itu secara terang-terangan menolak vaksin Covid-19 yang ditukan untuk mengurangi sebaran Virus Corona.

Ribka menyampaikan pendapatnya itu secara langsung saat rapat kerja Komisi IX DPR bersama Budi Gunadi Sadikin Menteri Kesehatan, Selasa (12/1/2021).

Lantas, siapakah Ribka Tjiptaning?

Pada November 2019, sebuah cuplikan video yang menampilkan kritik dari salah seorang anggota Komisi IX Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning menjadi viral.

Baca juga: dr Abdul Muthalib Akhirnya Ngaku di Mata Najwa Soal Vaksin Jokowi: Kalau Vit C Presiden Akan Teriak!

Baca juga: Bupati Jember Diperiksa Tim Kemendagri, Wabup Minta Masalah di Pemkab Jember Diselesaikan

Baca juga: Vaksinasi Perdana di Provinsi Jambi Dilaksanakan di Rumdis Gubernur Hari Ini, Begini Suasananya

Dalam video itu, Ribka menyampaikan beberapa kritik keras, terutama terkait perbedaan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang dialami masyarakat Indonesia.

Potongan video tersebut telah diunggah di media sosial. Salah satunya adalah Twitter, yaitu oleh akun @zakwannur. Cuplikan tersebut diunggah pada 7 November pukul 16.34 WIB.

Hingga 9 November pukul 19.55 WIB, unggahan tersebut telah memperoleh 15,7 ribu retweet dan 19,5 ribu orang menyukai.  

Cuplikan video berdurasi 2 menit 20 detik itu sebelumnya telah diunggah secara lengkap pada akun YouTube DPR RI pada Rabu (6/11/2019).

Versi lengkap dari potongan video Ribka Tjiptaning adalah Rapat Kerja antara Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan dan RDP dengan DJSN, BPJS Kesehatan, dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan yang membahas kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Dalam rapat kerja itulah, Ribka menyampaikan sejumlah kritiknya. Namanya pun viral.

Ribka Tjiptaning Proletariyati lahir di Yogyakarta, 1 Juli 1959. Ia merupakan anak ketiga dari lima bersaudara.

Orang tuanya adalah Raden Mas Soeripto Tjondro Saputro dan Bandoro Raden Ayu Lastri Suyati.

Ayahnya sempat diketahui memiliki riwayat sebagai anggota Biro Khusus PKI.

Baca juga: Ramalan Cinta Zodiak 15 Januari 2021 Gemini Dengarkan Nasihat Scorpio Jomblo Nemu Pasangan

Baca juga: Penderitaan Lucinta Luna Bertambah, Abash Kepergok Punya Wanita Lain, Siapa Sebenarnya Jeje?

Baca juga: Ibu Kandung di Medan Ini Tega Jual Rp 350 Ribu Kepada Pria Hidung Belang, Uangnya Beli Narkoba

Dengan latar belakang tersebut, Ribka tidak menutup-nutupinya.

Bahkan, ia pernah menulis sebuah buku berjudul " Aku Bangga jadi Anak PKI".

Dalam hal pendidikan, Ribka mengenyam pendidikan formal di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia dari tahun 1978 hingga tahun 1990.

Setelah lulus dan menjadi seorang dokter, ia pun membuka sebuah klinik kesehatan di kawasan Ciledug, Tangerang.

Ribka pun telah menjadi anggota PDI-Perjuangan sejak 1992. Hingga kini, ia telah tiga kali berhasil masuk ke Senayan, yaitu pada 2004, 2009, dan 2019.

Saat ini, ia merupakan salah satu anggota dari Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan.

Sebelumnya, Ribka pun pernah menjabat sebagai Ketua di komisi yang sama pada periode 2009-2014.

Di komisi IX, ia menyoroti masalah-masalah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan, dan kesehatan.

Bukan sekali ini Ribka menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah.

Pada 2015, ia pernah menyampaikan penilaiannya yang menyatakan bahwa belum ada menteri yang dapat menerjemahkan konsep yang dibawa oleh Jokowi ke dalam pemerintahan.

Selain itu, ia juga pernah mengatakan bahwa para menteri Jokowi memiliki koordinasi yang kurang dalam menyusun Peraturan Pemerintah (PP).

Baca juga: Kasus Video Syur Gisel Disebut Lebih Berat dari Ariel NOAH & Luna Maya, Pakar: Soalnya Dia Perempuan

Baca juga: Adegan Aldebaran dan Andin Berkurang, Ikatan Cinta Tuai Protes

Baca juga: Lowongan Kerja Nutrifood untuk 8 Posisi, Menerima Mulai Lulusan SMK dan Mahasiswa

Saat itu, peraturan yang disoroti adalah kebijakan baru tentang Jaminan Hari Tua (JHT).

Kebijakan tersebut berkaitan dengan kebijakan baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa JHT baru dapat dicairkan apabila karyawan telah menjalani masa kerja selama 10 tahun.

Padahal, dalam aturan sebelumnya, masa kerja yang dipersyaratkan adalah 5 tahun. Selain JHT, di 2015 Ribka juga mengritik BPJS Kesehatan.

Menurut Ribka, pemerintah harus fokus pada Program Indonesia Sehat. Sebab, ia menilai masih banyak rumah sakit yang belum mau bekerja sama dengan BPJS.

Februari 2018, Ribka juga pernah melontarkan kritik kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atas ketimpangan tindakan terhadap pelaku penjual kosmetik murah kelas kecil dan kelas besar.

Saat menjabat sebagai Ketua Komisi IX DPR RI periode 2009-2014, Rancangan Undang-Undang Kesehatan yang kemudian disetujui dalam Rapat Paripurna DPR pun menjadi pembicaraan.

Pasalnya, salah satu ayat yang mengatur tembakau sebagai zat adiktif hilang. Akibat kasus tersebut, Ribka pun dilarang memimpin rapat panitia khusus dan panitia kerja oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ribka juga sempat dihadapkan pada petisi daring yang menolaknya menjadi calon Menteri Kesehatan. Adapun alasan penolakan tersebut selain karena kasus hilangnya ayat tembakau dalam RUU Kesehatan yang disahkan, Ribka diduga terlibat dalam kasus intervensi obat infus.

Dalam kasus itu, ada anjuran kepada Kementerian Kesehatan untuk menghentikan penggunaan infus dari pabrik tertentu dan menggantinya dengan produk pabrik lain.

Kemudian, pada 2018, namanya kembali terseret dalam kasus ujaran kebencian oleh Alfian Tanjung karena menuding 85 persen kader PDIP adalah PKI.

Alfian menyatakan bahwa pernyataannya bersumber dari ucapan Ribka bahwa 20 juta orang Indonesia adalah kader PKI.

Terakhir, pada November 2019, Ribka pun kembali menarik perhatian saat menyampaikan kritik dalam rapat kerja antara Komisi IX bersama Menteri Kesehatan dan Direksi BPJS.

Wanita umur 61 tahun itu pernah menjabat Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada periode 2009-2014.

Di komisi IX, ia mengetuai komisi yang memperhatikan masalah-masalah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan, dan kesehatan.

Di DPR, ia juga merupakan anggota dari Badan Urusan Rumah Tangga (DPR RI) DPR.

Baca juga: Spoiler Ikatan Cinta 14 Januari 2021, Aldebaran Melatih Andin Bela Diri

Baca juga: Siapa Sebenarnya Syekh Ali Jaber, Punya Masjid untuk Syiar di Madinah

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 di Kota Jambi Dibuka di Mako Damkar, Begini Suasananya

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjatain didampingi oleh Wamendag Jerry Sambuaga melakukan penandatanganan kerja sama berbagai sektor di Parapat, Sumatera, Selasa (12/1/2021).(Dokumentasi Humas Kemenko Marves)
Indonesia-China Tandatangani Kerja Sama soal Vaksin hingga OBOR

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dan China telah menandatangani kesepakatan kerja sama (MoU) di berbagai bidang strategis. Antara lain kesediaan untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam penyediaan vaksin Covid-19, proyek ekonomi besar, pengembangan digital dan keamanan laut.

Penandatangan kesepakatan tersebut telah diteken pada Selasa (12/1/2021) kemarin, di Parapat, Sumatera Utara.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga disaksikan oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, mewakili Pemerintah Indonesia dalam penandatanganan MoU dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi bersama delegasinya.

"Sebagai negara berkembang utama, China dan Indonesia harus bekerja sama mendukung satu sama lain dan memperdalam kerja sama yang memiliki signifikansi strategis untuk menjaga perdamaian dan pembangunan regional serta mempromosikan stabilitas dan kemakmuran dunia," kata Wang Yi mengutip dari Xinhua, Rabu (13/1/2021).

Baca juga: Kasus Video Syur Gisel Disebut Lebih Berat dari Ariel NOAH & Luna Maya, Pakar: Soalnya Dia Perempuan

Wang Yi menambahkan, pihaknya berkeinginan untuk terus bekerja sama dengan Indonesia mendorong keterjangkauan vaksin Covid-19 di negara berkembang dan negara muslim.

Selain itu, MoU tersebut juga terkait One Belt One Road (OBOR) antar kedua pihak dan visi Indonesia tentang Poros Maritim Global, terutama dalam mendorong proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Pemerintah China juga menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan Indonesia pada bidang pariwisata, pertanian, perdagangan, keamanan digital, keselamatan pelayaran, penelitian kelautan, dan perlindungan terhadap lingkungan.

 Sementara itu, Luhut juga menyampaikan apresiasinya kepada China atas dukungan mereka yang tepat waktu dalam menyediakan vaksin covid.

Luhut berharap, dapat terus bekerja sama dengan China dalam hal vaksin, penelitian dan pengembangan obat, serta pertukaran tenaga medis.

Baca juga: Siapa Komjen Listyo Sigit Prabowo, Hingga Jadi Calon Tunggal Kapolri Pilihan Presiden Jokowi

Lebih lanjut kata Luhut, Indonesia bersedia bekerja sama dengan pihak China untuk mempercepat pembangunan yang termasuk di dalam OBOR, dan mendorong kemajuan proyek-proyek besar seperti kereta cepat Jakarta-Bandung dan kawasan industri.

"Indonesia juga menyambut baik peningkatan investasi dari China dan juga menantikan bisnis kendaraan listrik dari China," kata Luhut.

Indonesia juga berkeinginan untuk memperkuat keamanan siber dan kerja sama maritim dengan China, mendorong perdagangan bilateral, mempromosikan ekspor produk pertanian dan perikanan RI ke China, dan memperdalam kerja sama keuangan. (Vina Fadhrotul Mukaromah/Kompas.com)

(*/ tribunmedan.id)

Artikel ini sudah tayang di Fotokita

Artikel telah tayang di Kompas.com dengan judul: 3 Pertimbangan Pemerintah Pilih Sinovac untuk Vaksin Covid-19 Dan Indonesia-China Tandatangani Kerja Sama soal Vaksin hingga OBOR