Jelang Sidang Sengketa Pilkada, MK dan Hakim Dijaga Ketat, Daerah Mana Saja yang Bersengketa?
Kepolisian RI menyampaikan akan menggelar pengamanan pelaksanaan pilkada serentak yang telah mulai memasuki tahapan sengketa di Mahkamah Konstitusi
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM - Kepolisian RI menyampaikan akan menggelar pengamanan pelaksanaan pilkada serentak yang telah mulai memasuki tahapan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyampaikan seluruh objek yang terlibat dalam proses sengketa Pilkada akan turut diamankan oleh Polri.
Baca juga: 3 Bantuan Cair Januari 2021, Ini Cara Cek Penerima Bantuan Sosial PKH, Bantuan Sembako, Bansos Tunai
Baca juga: Pernyataan PPATK Setelah Blokir Rekening FPI, Atas Dasar Apa Diblokir?
"Tentunya nanti agenda sidang di MK, Polri siap mengamankan tidak hanya di Gedung MK tetapi objek-objek lain yang terlibat dengan MK itu kita amankan," kata Rusdi dalam keterangannya, Selasa (5/1/2021).
Ia menyampaikan petugas kepolisian juga akan melakukan pengamanan terhadap hakim dan keluarga yang memimpin sidang sengketa pilkada tersebut.
Hal ini menjadi salah satu prioritas pengamanan Polri.
Kediaman hakim serta keluarganya itu menjadi prioritas pengamanan dari Polri.
Diharapkan dengan diamankan semuanya hakim yang menyidangkan sengketa pilkada ini dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tenang sehingga dapat memutuskan sengketa-sengketa Pilkada dengan seadil-adilnya," jelasnya.
Polri, kata Rusdi, telah berkoordinasi dengan pihak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menindaklanjuti perihal daftar nama dan tempat yang bisa mendapatkan pengamanan.
"Polri menjamin keamanan pihak MK sehingga MK dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya," katanya
Daftar Sengketa Pilkada 2020
Mahkmah Konstitusi (MK) telah menerima 87 permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada 2020).
Hal itu diungkapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari berdasarkan hasil pemantauan melalui laman resmi MK, hingga 21 Desember 2020 pukul 10.00 WIB.
"Ada 87 permohonan sengketa," kata Hasyim kepada wartawan, Senin (27/12/2020).
Menurut Hasyim dari 87 permohonan sengketa 77 di antaranya adalah permohonan sengketa hasil pemilihan bupati.
Sementara, sembilan lainnya adalah pemilihan wali kota yakni di Tidore, Banjarmasin, Magelang, Bandar Lampung, Medan.
