Tenaga Kesehatan Portugal Menderita 'Kematian Mendadak' Usai 2 Hari Divaksin Pfizer-BioNTech

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA-- Sonia Acevedo (41) menderita 'kematian mendadak' di rumah pada saat tahun baru, sekitar  48 jam setelah menerima suntikan Vaksin Virus Corona Pfizer.

Ia merupakan seorang petugas kesehatan Portugal meninggal dua hari setelah mendapatkan Vaksin Virus Corona Pfizer-BioNTech.

Otopsi terhadap Sonia Acevedo diharapkan dilakukan hari ini atau besok.

Demikian berita tekini Warta Kota group tribunjambi.com yang diperoleh dari Dailymail.co.uk.

Ibu dua anak, yang bekerja di bidang pediatri di Institut Onkologi Portugis di Porto, Portugal, tidak dikatakan menderita efek samping yang merugikan setelah divaksinasi.

Ayah Ms Acevedo, Abilio Acevedo mengatakan kepada harian Portugal Correio da Manha: "Dia baik-baik saja. Dia tidak punya masalah kesehatan.

Dia mendapat vaksin Covid-19 tetapi dia tidak memiliki gejala apa pun. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya hanya ingin jawaban.

"Saya ingin tahu apa yang menyebabkan kematian putri saya."

Baca juga: Mempelai Wanita Positif Covid-19 dan Dikarantina, Calon Suami Dapat Kejutan dari Pihak Wisma Atlet

Bos Sonia Acevedo mengonfirmasi bahwa wanita yang meninggal itu telah divaksinasi virus corona pada 30 Desember 2020.

Dia mengatakan bahwa mereka belum diberi tahu tentang 'efek yang tidak diinginkan' ketika dia ditusuk atau beberapa jam kemudian.

Institut Onkologi Portugal mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Sehubungan dengan kematian mendadak seorang asisten operasional dari IPO Porto pada tanggal 1 Januari 2021, Dewan Direksi mengonfirmasi acara tersebut dan menyatakan penyesalan yang tulus kepada keluarga dan teman-teman atas kepastian bahwa kerugian ini juga dirasakan di sini."

Ia menambahkan: "Penjelasan tentang penyebab kematian akan mengikuti prosedur biasa dalam keadaan ini."

Ms Acevedo telah bekerja di IPO Porto, sebuah institusi kesehatan rujukan nasional dan internasional dalam pengobatan, penelitian dan pendidikan kanker, selama lebih dari 10 tahun.

Dia tinggal bersama keluarganya di Maia dekat Porto tetapi meninggal di rumah pasangannya di Trofa setengah jam perjalanan ke utara kota Portugis utara.

Dia mengubah foto profilnya di Facebook tak lama setelah jabnya untuk memposting selfie dengan masker wajah dan pesan: 'Covid-19 divaksinasi.'

Ayahnya mengatakan kepada pers Portugis bahwa dia mendapat telepon untuk mengatakan bahwa dia ditemukan tewas sekitar pukul 11 ​​pagi hari Jumat lalu beberapa jam setelah mereka makan bersama pada Malam Tahun Baru, menambahkan: 'Anak perempuan saya meninggalkan rumah dan saya tidak pernah melihatnya hidup lagi.'

Baca juga: Masyarakat Jangan Menolak Untuk Divaksin Covid-19, Jika Tidak Didenda Rp 5 Juta 

Putri Ms Acevedo, Vania Figueredo, mengatakan bahwa ibunya hanya mengeluh tentang ketidaknyamanan 'normal' di daerah di mana dia ditusuk tetapi sebaliknya baik-baik saja.

Tenaga kesehatan tersebut merupakan salah satu dari 538 petugas IPO Porto yang menerima vaksin Pfizer-BioNTech.

Kementerian Kesehatan Portugal telah diinformasikan.

Portugal, dengan populasi lebih dari 10 juta, telah melaporkan 7.118 kematian dan lebih dari 427.000 kasus.

Setelah gelombang pertama yang relatif ringan, kasus meningkat tajam pada gelombang kedua dan melonjak lagi sejak Natal.

Baca juga: Siap-siap Bayar Denda Rp 5 juta, Wabub DKI Jakarta Ancam Warga yang Menolak Divaksinasi Covid-19

Tahapan Pemberian Vaksin di Indonesia

Prioritas penerima Vaksin Virus Corona dan Tahapan Pemberian Vaksin Covid-19 telah ditentukan berdasarkan SK Dirjen PPP Kemenkes.

Tahapan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dimulai dari Januari-April 2021 dan April 2021-Maret 2022.

Penduduk berusia di bawah 18 tahun belum divaksin sebelum tersedia data keamanan vaksin yang memadai dan persetujuan penggunaan pada masa darurat. 

Ketentuan itu diatur dalam SK Direktur Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (PPP) Kementerian Kesehatan No. HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Baca juga: Batanghari Data Sementara Dijatah 1.853 Dosis Vaksin Sinovac, Dinkes: Kekinian Data Penerima 100%

SK Diteken Plt Dirjen PPP Kemenkes Muhammad Budi Hidayat pada 2 Januari 2021.

Berikut penjelasan resmi sesuai SK tersebut terkait Tahapan Pelaksanaan Vaksin Covid-19.

Tahapan Kelompok Prioritas Penerima Vaksin Covid-19 

Vaksinasi COVID-19 dilaksanakan dalam 4 tahapan mempertimbangkan ketersediaan, waktu kedatangan dan profil keamanan vaksin.

Kelompok prioritas penerima vaksin adalah penduduk yang berdomisili di Indonesia yang berusia ≥ 18 tahun.

Kelompok penduduk berusia di bawah 18 tahun dapat diberikan vaksinasi apabila telah tersedia data keamanan vaksin yang memadai dan persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization) atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Tahapan pelaksanaan vaksinasi COVID 19 dilaksanakan sebagai berikut:

1.  Tahap 1 dengan waktu pelaksanaan Januari-April 2021

Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 1 adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

2.  Tahap 2 dengan waktu pelaksanaan Januari-April 2021

Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 2 adalah:

a. Petugas pelayanan publik yaitu Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara/pelabuhan/ stasiun/terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.

b. Kelompok usia lanjut (≥ 60 tahun).

3.  Tahap 3 dengan waktu pelaksanaan April 2021-Maret 2022

Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 3 adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi.

4.  Tahap 4 dengan waktu pelaksanaan April 2021-Maret 2022

Sasaran vaksinasi tahap 4 adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin.

Pentahapan dan penetapan kelompok prioritas penerima vaksin dilakukan dengan memperhatikan Roadmap WHO Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) serta kajian dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization).

Menurut Roadmap yang disusun oleh WHO Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE), karena pasokan vaksin tidak akan segera tersedia dalam jumlah yang mencukupi untuk memvaksinasi semua sasaran, maka ada tiga skenario penyediaan vaksin untuk dipertimbangkan oleh negara yaitu sebagai berikut:

1.      Tahap I saat ketersediaan vaksin sangat terbatas (berkisar antara 1–10% dari total populasi setiap negara) untuk distribusi awal

2.      Tahap II saat pasokan vaksin meningkat tetapi ketersediaan tetap terbatas (berkisar antara 11-20% dari total populasi setiap negara);

3.      Tahap III saat pasokan vaksin mencapai ketersediaan sedang (berkisar antara 21–50% dari total populasi setiap negara).

Prioritas   yang   akan   divaksinasi   menurut                        Roadmap       WHO             Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) adalah;

1.      Petugas kesehatan yang berisiko tinggi hingga sangat tinggi untuk terinfeksi dan menularkan SARS-CoV-2 dalam komunitas.

2.      Kelompok dengan risiko kematian atau penyakit yang berat (komorbid).

Indikasi   pemberian   disesuaikan   dengan   profil   keamanan masing- masing vaksin.

3.      Kelompok sosial / pekerjaan yang berisiko tinggi tertular dan menularkan infeksi karena mereka tidak dapat melakukan jaga jarak secara efektif (petugas publik).

Butuh 3,5 Tahun untuk Vaksin Penduduk Indonesia

Indonesia telah memiliki 3 juta vaksin Covid-19 Sinovac.

Namun sampai hari ini, Sinovac belum mengumumkan atau memberikan klaim terkait efikasi atau kemanjuran vaksin tersebut.

Dicky Budiman, peneliti pandemi dari Griffith University Australia mengatakan, vaksin Sinovac minimal harus memiliki efikasi 60 persen.

Baca juga: Media Jerman Bongkar Kegaduhan Soal Virus Corona Varian Baru, Sejak November Sudah Muncul di Sini

Alasannya, agar pembentukan herd immunity atau kekebalan kelompok dapat tercapai.

"Indonesia memang memerlukan efikasi vaksin terendah 60%, tidak bisa di bawah itu."

"Karena terlalu berat untuk mencapai keberhasilan herd immunity," ujar Dicky saat dikonfirmasi, Jumat (1/1/2021).

Baca juga: 20 Ribu Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Jambi

Meski WHO menetapkan ambang batas minimal efikasi 50 persen, semakin tinggi efikasi, maka herd immunity juga semakin efektif.

"Ini yang harus dihitung matang."

"Vaksin dengan efikasi tinggi diperuntukkan pada daerah dengan kondisi pengendalian buruk dan cakupan lebih rendah," jelasnya.

Baca juga: PERINGATAN WHO ke Penerima Vaksin Covid-19, Masih Ada Ancaman, Kemungkinan Hal Ini Akan Terjadi

Sementara, untuk bisa mengeluarkan izin penggunaan darurat (EUA) Sinovac di Indonesia, BPOM harus memerlukan data efikasi tersebut.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito mengatakan, saat ini proses pemberian EUA vaksin Covid-19 Sinovac telah memasuki tahapan penyelesaian

"Proses percepatan ada, namun tetap aspek manfaat yang akan didapatkan adalah lebih tinggi dibandingkan aspek risikonya," tegas Penny dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.

Baca juga: BREAKING NEWS Dikawal Ketat, Vaksin Covid-19 Tiba di Jambi, Langsung Disimpan Dalam Tempat Khusus

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan pemerintah bakal menggratiskan vaksin Covid-19 untuk seluruh rakyat Indonesia.

Pengumuman itu ia sampaikan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (16/12/2020), berikut ini pernyataan lengkapnya:

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari ini saya ingin menyampaikan perkembangan vaksin Covid-19.

Jadi, setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang.

Melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis.

Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali.

Untuk itu, saya instruksikan dan saya perintahkan kepada seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.

Saya juga menginstruksikan dan memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi dari anggaran lain, terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis ini.

Sehingga, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin.

Saya juga ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama, divaksin pertama kali.

Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman.

Terakhir, saya ingatkan agar masyarakat terus berdisiplin menjalankan 3M (menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan) untuk kebaikan kita semuanya

Terima kasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan dua jenis vaksin Covid-19 yang akan disuntikkan kepada rakyat Indonesia.

Pertama, vaksin yang ditanggung pemerintah alias gratis, dan yang kedua vaksin mandiri yang harus dibayar oleh masyarakat yang mampu.

Baca juga: Moeldoko Kejutkan Publik, Akui Jokowi Sudah Kantongi Nama Calon Kapolri, Sosok Jenderal Ini Mencuat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar vaksin yang sifatnya gratis diurus oleh Kementerian Kesehatan.

"Juga perlu saya ingatkan dalam pengadaan vaksin ini, mestinya sudah harus segera jelas."

"Kalau menurut saya, untuk vaksin yang gratis untuk rakyat, itu urusannya Menkes," kata Presiden dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2020).

Baca juga: Mempelai Wanita Positif Covid-19 dan Dikarantina, Calon Suami Dapat Kejutan dari Pihak Wisma Atlet

Sementara, vaksin yang sifatnya mandiri atau berbayar, menurut Presiden, diurus oleh Kementerian BUMN.

Tujuan pembagian tugas tersebut, kata Presiden, agar penanggung jawab vaksinasi jelas.

"Ini menjadi jelas, kalau tidak seperti ini nanti siapa yang tandatangani menjadi tidak jelas, siapa yang tanggung jawab," tuturnya.

Baca juga: Janji Kolonel Gadungan Ini ke Calon Istri, Datangkan Nikita Mirzani & Ayah Pemilik Tambang Batu Bara

Presiden Jokowi juga meminta jajaran kabinetnya tak tergesa-gesa menyampaikan soal vaksin Covid-19 kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2020).

"Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat," kata Presiden.

Baca juga: Bocorkan Pertengkaran Atta Halilintar dan Aurel hingga Singgung Ada Airmata, Thariq: Elu Bang!

Presiden meminta kementerian terkait untuk menyiapkan komunikasi publik mengenai vaksin dengan baik dan matang.

Mulai dari masalah halal dan haram, kualitas, distribusi, dan lainnya.

Meskipun, menurut Presiden, tidak semua hal harus disampaikan ke publik, seperti misalnya masalah harga.

Baca juga: Moeldoko Kejutkan Publik, Akui Jokowi Sudah Kantongi Nama Calon Kapolri, Sosok Jenderal Ini Mencuat

"Kalau komunikasinya kurang baik, bisa kejadian kayak Undang-undang Cipta Kerja," ujarnya.

Menurut Presiden, titik kritis proses vaksinasi terdapat pada tahap implementasi.

Proses pemberian vaksin menurutnya tidaklah mudah, sehingga perlu adanya komunikasi publik yang baik kepada masyarakat.

Baca juga: Janji Kolonel Gadungan Ini ke Calon Istri, Datangkan Nikita Mirzani & Ayah Pemilik Tambang Batu Bara

"Prosesnya seperti apa, siapa yang pertama disuntik terlebih dahulu, kenapa dia, harus dijelaskan betul kepada publik."

"Proses-proses komunikasi publik ini yang harus disiapkan, hati-hati disiapkan betul," paparnya.

Jokowi mengatakan, perlu persiapan matang dalam implementasi pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat.

Ia meminta jajaran kabinetnya tidak menganggap enteng pelaksanaan vaksinasi.

"Ini perlu persiapan lapangan, perlu persiapan untuk implementasi, sehingga perlu juga yang berkaitan dengan training-training."

"Jangan menganggap enteng, ini bukan hal yang mudah," ucap Presiden.

Misalnya, lanjut Presiden, pelatihan dalam membawa dan menaruh vaksin.

Menurutnya, proses tersebut tidak bisa dilakukan sembarangan, karena jumlahnya sangat besar.

Selain itu, vaksin memerlukan perlakuan yang spesifik.

"Tiap vaksin beda-beda, dari G42 beda, dari Sinovac beda lagi, nanti dari Astrazeneca beda lagi."

"Nyimpennya di cold storage-nya seperti apa, tidak boleh goncang apa boleh," beber Presiden.

Untuk proses penyiapan tersebut, Presiden meminta adanya pelibatan perwakilan lembaga kesehatan dunia (WHO) di Indonesia, untuk memberikan pelatihan.

"Saya minta ini dilibatkan WHO, WHO Indonesia, agar mereka bisa memberikan training-training, sehingga standarnya menjadi jelas."

"Hati hati. Hati hati mengenai vaksin, bukan barang gampang ini."

"Titik kritis dari vaksinasi itu nanti di Implementasi."

Baca juga: Nasri Umar Akui Terima Uang Ketok Palu, Diantar Kusnindar Rp 100 Juta ke Ruangan

"Jangan dianggap mudah implementasi. Tidak mudah," cetusnya.

Menurut Presiden, harus dirancang dan dijelaskan sedetail mungkin proses pemberian vaksin nantinya.

Mulai dari siapa yang akan disuntik untuk pertama kali, siapa yang mendapatkan vaksin gratis, dan siapa yang harus membayar vaksin.

Baca juga: Nasri Umar Akui Terima Uang Ketok Palu, Diantar Kusnindar Rp 100 Juta ke Ruangan

"Hati-hati disiapkan betul. Siapa yang gratis, siapa yang mandiri, dijelasin betul, harus detail."

"Jangan sampai nanti dihantam oleh isu, dipelintir, kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo-demo lagi, karena memang sekarang masyarakat pada posisi yang sulit," beber Presiden.

Presiden mengatakan setelah mempelajari proses pemberian vaksin, ia meyakini nantinya tidak akan berjalan mudah.

Baca juga: UPDATE Harga Sembako di Jambi Selasa (5/1/2021), Ayam Broiler & Cabai Merah Naik, Cabai Rawit Turun

Oleh karena itu perlu persiapan yang matang terutama dalam komunikasi publik.

"Setelah saya pelajari, semakin hari semakin saya yakin tidak mudah," ucapnya. (Rina Ayu)