Tak Puas Hasil Pemilihan Gubernur Jambi, Mahkamah Konstitusi Jalan Terakhir Yang Harus Ditempuh

Tak Puas Hasil Pemilihan Gubernur Jambi, Mahkamah Konstitusi Jalan Terakhir Yang Harus Ditempuh

TRIBUNJAMBI.COM - Pemungutan suara Pemilihan Gubernur Jambi 2020 dan pilkada 5 kabupaten/kota sudah dilaksanakan, Rabu 9 Desember 2020.

Pleno penghitungan suara pilkada kabupaten/kota dan Pilgub Jambi tingkat kabupaten/kota sudah selesai dilaksanakan. 

Jumat (18/12/2020) dilakukan pleno penghitungan suara tingkat provinsi untuk Pilgub Jambi, dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi, di Abadi Convention Center.

Dari semua, Pilgub Jambi yang menarik untuk disimak. Sebab, perolehan suara hasil real qount KPU, pasangan nomor urut 1 dan 3 bersaing ketat.

Baca juga: Puluhan Hektare Sawah di Batanghari Terendam Banjir, Beruntung Tak Ada Tanaman Padi Yang Gagal

Baca juga: Launching Kafe Rizky Billar Dibubarkan Satpop PP, Tempat Usaha Kekasih Lesti Kejora Terancam Disegel

Baca juga: 62 Kabupaten atau Kota Berpotensi Ajukan Sengketa Pilkada ke MK, Termasuk Pemilihan Gubernur Jambi

Dari Hasil real qount KPU, yang berasal dari hasil foto formulir Model C.Hasil-KWK yang dikirim KPPS melalui Sirekap, pasangan nomor urut 1, Cek Endra-Ratu Munawaroh memperoleh suara sebanyak 585.400 (37,3%). 

Sementara, pasangan nomor urut 2, Fachrori Umar-Syafril Nursal memperoleh 375.318 suara (24,6%). Sedangkan pasangan nomor urut 3 Al Haris-Abdullah Sani memperoleh 597.518 (38,1%). Data tersebut dari 8236 TPS (tempat pemungutan suara).

Data ini bukan merupakan hasil resmi. Sebab, penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang, sesuai tingkatan dalam rapat pleno terbuka. Terakhir barulah pleno tingkat provinsi yang masih berlangsung.

Bisa saja, pleno penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi ini berbeda dengan hasil real qount KPU. Masing-masing pasangan calon tentu mempunyai salinan penghitungan dari tingkat yang paling bawah, yakni di TPS. 

Jika ada perbedaan penghitungan di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi, pasti saksi-saksi masing calon berhak untuk protes dan menunjukan hasil penghitungan suara yang mereka pegang. Data yang dipegang tersebut lah bisa diadu dengan data KPU.