Tiga Lembaga Lingkungan di Jambi Gelar FGD Terkait Perlindungan Masyarakat Adat, SAD, & Talang Mamak

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA TEBO - Tiga lembaga di Provinsi Jambi yakni Yayasan Orang Rimbo Kito (ORIK), Lembaga Pemantau Penyelamat Lingkungan Hidup (LP2LH) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi menggelar Focus Group Discussion (FGD) di aula terbuka hotel Aliya Kabupaten Tebo, Kamis (17/12/2020).

FGD dengan tema Pemberdayaan dan Fasilitasi Masyarakat Sekitar Hutan di Kabupaten Tebo ini, bertujuan untuk mendorong pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang berada di wilayah Tebo, khususnya Suku Anak Dalam (SAD) dan Suku Talang Mamak (STM). 

Ketua pelaksana FGD, Ahmad Firdaus mengatakan, di wilayah Kabupaten Tebo terdapat sejumlah kelompok masyarakat adat. 

Dari jumlah tersebut, ada tiga objek atau kelompok masyarakat adat yang diusulkan untuk diakui sebagai MHA diantaranya, STM di Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay, SAD kelompok Temenggung Apung Desa Muara Kilis Kacamatan Tengah Ilir dan SAD kelompok Temenggung Ngadap desa Tanah Garo Kecamatan Muara Tabir.

Baca juga: KPU Tanjabbar Tetapkan Hasil Pleno Tingkat Kabupaten, CE-Ratu Unggul di Tanjabbar

Baca juga: Merasa Difitnah, Edi Purwanto Bantah Pernyataan Akan Gugat Hasil Pilkada ke MK

Baca juga: UIN STS Jambi Melepas Pertama Kalinya Satu Orang Mahasiswa dari Prodi Jurnalistik Islam

Menurut Firdaus, dengan diakuinya tiga kelompok masyarakat adat tersebut secara legalitas, bisa mensejahterakan masyarakat di sekitaran hutan.

"Kami berharap setelah FGD ini Pemerintah Kabupaten Tebo bisa melegalitaskan tiga kelompok masyarakat adat ini sebagai MHA, Baik berupa Perda, Perbup ataupun SK pengakuan dan perlindungan MHA," kata Firdaus.

Direktur Eksekutif Walhi Jambi diwakili Manajer Kampanye dan Penguatan Jaringan, Abdullah mengatakan, sudah hampir dua tahun pihaknya telah mengusulkan peraturan daerah (Perda) MHA Suku Talang Mamak.

Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda dari pemerintah menindak lanjuti usulan tersebut. 

Padahal kata dia, Bupati Tebo telah mengeluarkan SK panitia MHA untuk memproses Perda yang telah diusulkan tersebut. 

"kita tidak tahu dimana masalahnya. SK panitia sudah diterbitkan oleh bupati tapi tidak berjalan. Jadi tujuan kita mengelar FGD hari ini untuk sama-sama mencari solusi agar keberadaan masyarakat adat di Kabupaten Tebo diakui secara legalitas," katanya.