Breaking News:

Kajati Jambi Hadiri Rakernas Virtual Kejaksaan yang dibuka Presiden Joko Widodo

Melalui kegiatan ini, Kajati Jambi berharap Kejaksaan menjadi lembaga terdepan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Istimewa
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi, Dr Johanis Tanak SH MH mengikuti Rakernas Kejaksaan Se-Indonesia secara virtual, Senin (14/12). Rakernas ini dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi, Dr Johanis Tanak SH MH mengikuti Rakernas Kejaksaan Se-Indonesia secara virtual, Senin (14/12). Rakernas ini dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo.

Melalui kegiatan ini, Kajati Jambi berharap Kejaksaan menjadi lembaga terdepan dalam penegakan hukum di Indonesia.

"Pertama kita sebagai lembaga penegak hukum harus mengedepankan integritas dalam penanganan perkara tipikor, dan kepribadian yang profesional, dan SDM yang handal dan berkualitas dan menjadi institusi terdepan dalam penegakan hukum di Indonesia" ungkapnya saat dikonfirmasi awak media, Senin 14 Desember 2020.

Sementara dalam sambutannya, Presiden RI menyampaikan kiprah kejaksaan adalah wajah pemerintah sehingga perlu ada kepercayaan penegakan hukum di masyarakat.

Baca juga: Kejati Jambi Tetapkan Delapan Nama Ini Masuk DPO

Baca juga: Wakajati Jambi Bambang Harianto Dapat Promosi Jabatan ke Kejati Jateng

Baca juga: Karni Ilyas Bakal Diperiksa Kejati NTT Bersama Gories Mere, Kuasa Hukum Ahli Waris Beri Klarifikasi

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi, Dr Johanis Tanak SH MH mengikuti Rakernas Kejaksaan Se-Indonesia secara virtual, Senin (14/12). Rakernas ini dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi, Dr Johanis Tanak SH MH mengikuti Rakernas Kejaksaan Se-Indonesia secara virtual, Senin (14/12). Rakernas ini dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo. (Istimewa)

Lebih lanjut Presiden Joko Widodo juga berharap integritas dan kinerja profesional kejaksaan dalam penanganan perkara korupsi harus mengutamakan pengembalian aset.

"Integritas dan profesionalitas jaksa adalah keharusan. Pengawasan dan penegakan disiplin internal harus terus diperkuat. Kejaksaan harus bersih, kejaksaan harus dapat menjadi role model penegak hukum yang profesional dan berintegritas,” lanjutnya.

Kepala Negara juga meminta agar pembenahan dari hulu sampai hilir di internal kejaksaan dan dalam relasinya dengan lembaga penegak hukum lain terus diefektifkan. Rekrutmen dan promosi harus dilakukan secara meritrokratis dan transparan. Integritas jaksa, wawasan kebangsaan, serta kesiapan menghadapi permasalahan hukum di masa mendatang juga harus diutamakan.

"Oleh sebab itu, kapasitas SDM (sumber daya manusia) kejaksaan yang relevan dengan revolusi industri 4.0 juga harus diberikan prioritas, harus diprioritaskan. Sistem kerja yang efisien, yang transparan harus diupayakan. Cara-cara manual yang lamban, cara-cara manual yang rentan korupsi harus ditinggalkan," imbuhnya.

Presiden mengapresiasi pengembangan sistem penanganan perkara tindak pidana terpadu berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Kejaksaan Agung. Menurutnya hal tersebut merupakan inisiatif yang baik, apalagi telah disinergikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dengan Kepolisian, dengan lapas, serta pengadilan.

"Tetapi yang penting bahwa data-data dan teknologinya harus terus diperbaharui," lanjutnya.

Baca juga: Tim Kementrian PAN RB RI Verifikasi Pelayanan SIM Ditlantas Polda Jambi, Ini Temuan Mereka

Baca juga: Kesehatan Ustaz Yusuf Mansur Dikabarkan Membaik, Anaknya Menyesal Telah Remehkan Covid-19

Baca juga: Panduan Cara Mengerjakan Sholat Isya Lengkap Dengan Terjemahan Bahasa Indonesia

Pada saat yang sama, lanjutnya, pengawasan internal harus terus diefektifkan agar sumber daya manusia kejaksaan bertindak profesional. Penanganan perkara harus diarahkan untuk mengoreksi kesalahan pelaku, memperbaiki pelaku, dan memulihkan korban kejahatan. Penanganan korupsi juga harus bisa meningkatkan pengembalian aset kesejahteraan kepada negara.

"Tadi disampaikan oleh Bapak Jaksa Agung bahwa Kejaksaan telah memulihkan kerugian kurang lebih Rp19 triliun, ini jumlah yang sangat besar. Dan tentu saja bisa mencegah korupsi berikutnya," ungkapnya.

Sebagai pemegang kuasa pemerintah, kejaksaan juga harus bekerja keras untuk membela kepentingan negara dan menyelamatkan aset-aset negara. Namun, Presiden juga mengingatkan agar penegakan hukum juga jangan menyebabkan ketakutan yang menghambat percepatan dan inovasi.

"Pengawasan harus diarahkan untuk mempercepat pembangunan nasional. Apalagi yang menyangkut penggunaan APBN yang harus dibelanjakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan rakyat dan membawa negara kita Indonesia keluar dari krisis kesehatan dan krisis ekonomi sekarang ini," paparnya.

Selain komitmen di atas, komitmen penuntasan masalah hak asasi manusia (HAM) masa lalu harus terus dilanjutkan. Menurut Presiden, kejaksaan adalah aktor kunci dalam penuntasan pelanggaran HAM masa lalu.

"Kemajuan konkret dalam upaya penuntasan pelanggaran HAM masa lalu perlu segera terlihat. Kerja sama dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan Komnas HAM, perlu untuk diefektifkan," tegasnya.

Baca juga: Rizieq Shihab Pilih Ajukan Praperadilan Kasus Kerumuman Massa di Petamburan

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Lengkap Download Lagu untuk Koleksi Ponsel Hendra Kumbara - Dalan Liyane

Baca juga: KABAR MENGEJUTKAN! Tertular Petugas Kebun Binatang, 3 Macan Tutul Positif Covid-19

Di akhir sambutannya, Presiden meminta kejaksaan juga meningkatkan antisipasi terhadap tantangan masa depan. Kejaksaan harus melakukan deteksi dini terhadap berbagai kemungkinan kejahatan ke depan.

"Kejaksaan harus menjadi bagian untuk mencegah dan menangkal kejahatan terhadap keamanan negara, seperti terorisme, pencucian uang, dan perdagangan orang, serta kejahatan lain yang berdampak pada perekonomian negara," tandasnya.

Kegiatan ini diikuti sekitar 2.890 insan kejaksaan secara virtual dan turut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Adapun Jaksa Agung St. Burhanuddin mengikuti secara virtual dari Aula Gedung Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung (adv)

Baca juga: REAKSI Habib Rizieq saat Ketahui Hasil Rekonstruksi Penembakan 6 Laskar FPI, Beri Pesan ke Munarman

Baca juga: Jadwal Misa Natal di Keuskupan Denpasar 2020, Ada 9 Kali Misa Online dan Offline

Baca juga: LiVE Aiman Kompas TV: Penembakan Anggota FPI Versi Polisi vs Versi FPI vs Temuan Lapangan

Editor: Andreas Eko Prasetyo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved