Pjs Bupati Bungo Pastikan Kesiapan Pilkada Bungo

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Pjs Bupati Bungo, Ahmad Bestari memantau gudang logistik Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bungo untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Pilkada Bungo 9 Desember 2020 nanti.

Saat pemantauan, Pjs Bupati didampingi Ketua KPUD Bungo, M. Bisri yang menjelaskan tahapan-tahapan dan kesiapan yang saat ini dilakukan.

Usai melihat kesiapan tersebut, Pjs Bupati Bungo optimis Pilkada Bungo dapat berjalan lancar tanpa kendala yang berarti.

"Hingga saat ini belum ada kendala yang berarti terkait surat suara," ujarnya.

Namun, kondisi Kabupaten Bungo yang memasuki musim hujan menjadi salah satu kekhawatiran petugas dalam melakukan penyaluran logistik.

Baca juga: Artis Terkaya di Indonesia Bukan Raffi Ahmad, Ternyata Penyanyi Ini, Berikut Daftar Kekayaannya

Baca juga: Download Lagu MP3 Kumpulan Sholawat Nissa Sabyan Habib Syech dan Gus Azmi Komplit

Baca juga: Pilot Heli Ditampar Paspampres saat akan Ambil Tusuk Konde Ibu Tien yang Jatuh, Jadi Jenderal

Tercatat hingga saat ini, terdapat 73 Dusun Kabupaten Bungo yang menjadi titik rawan terjadinya bencana alam seperti banjir dan longsor.

"Justru yang kita khawatirkan tentang penyaluran logistik karena kondisi Bungo saat ini telah memasuki musim hujan," ungkap Bestari.

Untuk mengantisipasi hal itu, ia menyebut Pemkab Bungo telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk membantu KPU dalam mensukseskan pelaksanaan Pilkada.

Satgas akan diberi tanggung jawab tertentu terutama di bagian rawan bencana agar Pilkada Bungo bisa dipastikan berjalan dengan baik.

"Dari 73 titik rawan nanti akan kita klaster-klasterkan lagi menjadi 3 kecamatan," ucapnya.

Bestari mengajak kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi mensukseskan Pilkada di Kabupaten Bungo dengan datang ke TPS sesuai waktu yang telah diberikan jadwal oleh KPU.

"Kami imbau masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya karena pilihan itu menentukan siapa pemimpin bungo ke depannya," tandasnya.

--

Diduga ASN Bungo Diintimidasi

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bungo diduga mendapatkan tekanan dari pimpinan terkait Pilkada Bungo tahun 2020.

Beredar kabar bahwa ASN di Bungo mendapat intimidasi untuk untuk menentukan pilihan pada pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember mendatang.

Intimidasi tersebut yakni setiap ASN yang melakukan pencoblosan di dalam bilik suara harus mengirimkan poto surat suara yang dia coblos kepada pimpinannya.

Saat dikonfirmasi ke Sekretaris Daerah (Sekda) Bungo, Mursidi membantah isu tersebut. 

Dia dengan tegas menyebut tidak ada intruksi kepada ASN untuk mendokumentasikan hasil pilihannya dan mengirim ke pimpinan. 

Sekda juga meminta kepada masyarakat untuk melaporkan ke Bawaslu dan KASN jika itu dilakukan oleh ASN.

"Tidak ada itu intruksi ASN yang mencoblos harus mempoto dan mengirim ke pimpinan, tidak ada itu. Kalo memang ada bukti silahkan kamu laporkan ke Bawaslu dan KASN," ujar Mursidi Singkat.

Dia menegaskan, netralitas tetap harus dijaga, sebab sangat sulit mendapatkan status ASN tersebut. 

Namun Ketua Bawaslu Bungo, Abdul Hamid saat dikonfirmasi mengaku juga mendapatkan informasi tersebut. 

Baca juga: Pakar Beberkan Bukti Kuat, Video Mirip Gisel Terungkap? Pihak Kepolisian Terus Mengusut Kasusnya

Baca juga: Kesehatan, Ramalan Zodiak Harian 2 Desember 2020, Hadapi Patah Hatimu Aries, Gemini Kurangi Nasi

Baca juga: Diduga ASN Bungo Mendapat Intimidasi Untuk Pemilihan 9 Desember Mendatang 

"Informasi itu juga sampai ke Bawaslu bahwa ASN di Kabupaten Bungo ada intimidasi saat hari pencoblosan untuk mendokumentasi hasil pilihannya dan mengirim ke pimpinan," ujar Hamid.

Dia sangat menyayangkan jika intimidasi itu benar-benar ada karena hal itu dinilai sudah mencederai hak seseorang dalam berdemokrasi.

Abdul Hamid melarang kepada masyarakat yang akan memilih nanti untuk tidak mendokumentasikan hasil pilihannya. Terlebih mempublikasikan surat suara yang telah dicoblos ke publik.

"Kami mengimbau kepada ASN dan masyarakat untuk tidak mendokumentasikan hasil pilihannya dibilik suara. Cukup kita yang tahu siapa yang kita pilih," ucapnya.

Dia meminta kepada setiap pemilih yang membawa HP untuk tidak membawa ke dalam bilik suara. 

"Dalam pemilihan ini sifatnya rahasia. Jika ada yg membawa HP harus dititipkan di meja KPPS jangan dibawa ke bilik suara," ungkapnya.

Selain itu, dia juga minta petugas KPPS dan Pengawas TPS untuk lebih tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan.

"Kita minta kepada KPPS dan Pengawas TPS untuk tegas melarang setiap org membawa HP ke bilik suara," tandas Ketua Bawaslu Bungo.

(tribunjambi/darwin sijabat)