Donald Trump Belum Mau Tinggalkan Gedung Putih, Ternyata Ini Sebabnya, Dikaitkan dengan Joe Biden

Trump akan meninggalkan Gedung Putih jika Electoral College memilih presiden terpilih dari Partai Demokrat Joe Biden.

Editor: Rohmayana
Istimewa
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. 

Biden, saat resmi menjabat sebagai presiden, dapat memilih untuk mengampuni Trump, seperti yang dilakukan Presiden Gerald Ford kepada Nixon setelah pengunduran dirinya pada tahun 1974.

Tumpukan utang

Beberapa pengamat juga berspekulasi bahwa intensitas pencalonan presiden periode kedua Trump dimotivasi oleh kebutuhan untuk mempertahankan perlindungan hukum dan perlindungan finansial dari jabatannya.

"Adalah kantor kepresidenan yang menjauhkannya dari penjara dan kemiskinan," ujar profesor sejarah dari Yale, Timothy Snyder, kepada majalah The New Yorker.

Pada bulan September, penyelidikan pajak Trump oleh The New York Times mengungkapkan bahwa dia berhutang lebih dari 400 juta dolar AS (Rp 5,65 triliun).

Utang itu sebagian besar kepada Deutsche Bank, dengan masa jatuh tempo empat tahun ke depan.

Beberapa hari sebelum pemilu, eksekutif senior Deutsche Bank mengatakan bahwa kekalahan Trump akan membuat pemberi pinjaman tidak terlalu canggung untuk menuntut pembayaran kembali pinjaman.

Trump juga menghadapi kemungkinan harus membayar kembali uang pengembalian pajak sebesar 72 juta dolar AS (sekitar Rp 1 triliun) yang dia klaim pada tahun 2010.

Audit yang sedang berlangsung itu melihat klaim kerugian Trump sebesar 1,4 miliar dolar AS (Rp 19,8 triliun) pada tahun 2008 dan 2009.

Baca juga: Tak Akui Kekalahan Dari Joe Biden, Donald Trump Berencana Maju Lagi di Pilpres AS 2024

Mengurus bisnis keluarga

Presiden Trump masih memiliki lebih dari 500 usaha, termasuk hotel, resor, dan klub golf, yang sering dia kemukakan selama masa kepresidenannya.

Putra-putra Trump yang sudah dewasa memang telah ambil alih manajemen harian The Trump Organization begitu dia menjabat, tetapi dia tetap mempertahankan akses ke aset bisnisnya.

Partai Demokrat menyebut langkah ini penuh konflik kepentingan, menuduh Trump telah jadikan kesepakatan bisnis potensial untuk memengaruhi kebijakan luar negeri.

Partai Demokrat itu juga mengatakan bahwa Trump menggunakan kantor kepresidenan untuk keuntungan finansial pribadi. 

Setelah lengser, Trump dapat kembali ke peran yang lebih aktif di kerajaan bisnisnya.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved