Breaking News:

Instruksi Mendagri Kepala Daerah Bisa Dicopot Terkait Prokes, Dibantah Keras Yusril Ihza Mahendra

nstruksi Menteri Dalam Negeri kepala daerah bisa dicopot terkait Penegakan Protokol Kesehatan, langsung dibantah Pakar Hukum tata Negara Yusril Ihza

Editor: Rahimin
Tribunnews/Jeprima
Yusril Ihza Mahendra 

Instruksi Mendagri Kepala Daerah Bisa Dicopot Terkait Prokes, Langsung Dibantah Yusril Ihza Mahendra 

TRIBUNJAMBI.COM - Instruksi Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) No 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendelian Penyebaran Covid-19 tak bisa dijadikan dasar pencopotan kepala daerah.

Hal itu dikatakan Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra

"Bahwa di dalam Instruksi Mendagri No 6 Tahun 2020 itu ada ancaman kepada Kepala Daerah yang tidak mau melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Penegakan Protokol Kesehatan, hal itu bisa saja terjadi," kata Yusril lewat pesan singkat, Kamis (19/11/2020).

"Proses pelaksanaan pemberhentian Kepala Daerah itu tetap harus berdasarkan pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," lanjut dia.

Baca juga: Mendagri Keluarkan Instruksi Tegas, Kepala Daerah Diberhentikan Bila Tak Konsisten Tegakkan Prokes 

Baca juga: Mendagri Terbitkan Instruksi Penegakan Prokes Covid-19, Kepala Daerah Melanggar Bisa Dipecat

Baca juga: Gubernur Khofifah Kirim Surat ke Mendagri Minta Bupati Jember Non Aktif Dipecat, 5 Alasan Ini

Ia menambahkan, berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, pemilihan kepala daerah diserahkan secara langsung kepada rakyat melalui Pilkada yang dilaksanakan oleh KPU RI dan KPU di daerah.

KPU adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan pasangan calon sebagai pemenang dalam Pilkada.

Walau kadangkala KPU harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap apabila penetapan pemenang yang sebelumnya telah dilakukan dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi.

Yusril mengatakan, pasangan manapun yang ditetapkan KPU sebagai pemenang, tidak dapat dipersoalkan, apalagi ditolak oleh Pemerintah.

 Yusril Ihza Mahendra
Yusril Ihza Mahendra (TRIBUNNEWS.COM)

Presiden atau Mendagri tinggal menerbitkan keputusan tentang pengesahan pasangan gubernur atau bupati dan wali kota terpilih dan melantiknya.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved