Pro-Kontra Undang-undang Cipta Kerja

*Oleh Muhammad Hanif Ramadhan

RANCANGAN Undang-Undang atau RUU Omnibus Law kembali menjadi topik pembicaraan, setelah didemo kelompok buruh dan mahasiswa. Mereka menyampaikan rasa kecewa karena pembahasan RUU Cipta Kerja terkesan tertutup.

Menurut Nining Elitos (Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia), para buruh harus mengetahui RUU Omnibus Law yang sudah disahkan oleh pemerintah saat ini.

RUU Cipta Kerja dinilai sangat cacat prosedural dan sangat bertentangan dengan konstitusi negara.

RUU Cipta Kerja juga dinilai menghilangkan prinsip perlindungan, kesetaraan, keadilan, kesejahteraan dan demokrasi.

Pembahasan dan tanggapan tentang RUU Omnibus Law sebetulnya sudah sangat sering dibahas oleh berbagai media.

Baca juga: Ramalan Zodiak Besok, Aries Rasa Tanggung Jawab Anda Akan Berguna

Namun masih saja ada yang bingung apa sih sebenarnya RUU Omnibus Law?

Apakah RUU Omnibus Law hanya membahas soal buruh saja?

Berikut ini penjelasan tentang RUU Omnibus Law menyangkut kontroversi, isi dan pro kontra :

1. RUU Omnibus Law kontroversi

RUU Cipta Kerja (Ciptaker) sebetulnya satu dari empat Omnibus Law yang diusulkan pemerintah pada DPR.

Tiga RUU Omnibus Law lainnya adalah soal perpajakan, ibu kota baru, dan kefarmasian yang semuanya masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnes) 2020.

Berikut pasal dan pembahasan RUU Omnibus Law yang menimbulkan kontroversi :

1. Penggunaan tenaga outsource atau alih daya