Breaking News:

Citizen Journalism

Pro-Kontra Undang-undang Cipta Kerja

Apakah RUU Omnibus Law hanya membahas soal buruh saja? Berikut ini penjelasan tentang RUU Omnibus Law menyangkut kontroversi, isi dan pro kontra:

Editor: Edmundus Duanto AS
Istimewa
Muhammad Hanif Ramadhan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi 

RUU Cipta Kerja (Ciptaker) sebetulnya satu dari empat Omnibus Law yang diusulkan pemerintah pada DPR.

Tiga RUU Omnibus Law lainnya adalah soal perpajakan, ibu kota baru, dan kefarmasian yang semuanya masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnes) 2020.

Berikut pasal dan pembahasan RUU Omnibus Law yang menimbulkan kontroversi :

1. Penggunaan tenaga outsource atau alih daya

Berbeda dengan UU Nomor 13 tahun 2003, tenaga outsource bisa digunakan di berbagai bidang termasuk proses produksi.

Namun nasib para pekerja outsource akan rawan ketidakpastian dan mungkin minim perlindungan. Berikut bunyi RUU Cipta Kerja pasal 66 ayat (1) dan (2) :

”Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perlindungan pekerja/buruh, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya”

2. Aturan upah bagi pekerja

RUU Omnibus Law memuat pasal terkait aturan pengupahan yang banyak ditentang kalangan pekerja.

Aturan ini dinilai sangat berpihak pada kalangan pengusaha dan memandang buruh tak lebih dari mesin produksi.

Baca juga: Ternyata Lesti Kejora Juga Pernah Ungkap Rindu Tapi Bukan Untuk Rizky Billar, Siapa ?

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved