Ustadz Syafiq Risa Basalamah Dukung Boikot Barang Perancis : Dibeli Terus Dibakar Tidak Urusan

Accor merupakan jaringan hotel yang beroperasi di ratusan negara, termasuk Indonesia.

Di Indonesia, Accor hadir dalam jaringan hotel dengan nama Ibis, Fairmont, Pullman, Novotel, dan Mercure.

PESAWAT

Airbus merupakan perusahaan aviasi terbesar bersama dengan Boeing asal Amerika Serikat.

Produsen pesawat komersial ini bermarkas Tolouse yang juga jadi lokasi fasilitas produksi terbesarnya.

BAN

Michelin adalah konglomerasi yang memproduksi ban kendaraan. Kantor pusatnya berada di Clermont, Prancis.

ALAT TULIS

Bic

Baca juga: Promo JSM Alfamart 6-8 November 2020 - Beras, Minyak Goreng, Popok, Kebutuhan Rumah, Personal Care

Bank

BNP Paribas

PEMERINTAH INDONESIA TIDAK AKAN BOIKOT

Sementara itu, Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan sikapnya terhadap pernyataan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Jokowi mengecam keras sikap dari Macron yang dinilai sudah menghina Nabi Muhammad dan menyinggung seluruh umat Islam di dunia.

Meski begitu, banyak pihak yang meminta kepada Jokowi untuk memberikan tindakan nyata atas kecaman tersebut.

Mulai dari desakan untuk melakukan aksi boikot produk-produk Prancis, hingga pengembalian duta besar Prancis di Indonesia.

Namun menurut Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin, pemerintah disebut tidak akan pernah sampai pada tahap boikot-memboikot.

Baca juga: Di Jakarta, Gedung dan Hotel Boleh Ajukan Proposal Gelar Resepsi Pernikahan, Wajib Protokol Covid-19

Kepastian tersebut disampaikan Ali Ngabalin dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi 'tvOne', Selasa (3/11/2020).

Dalam kesempatan itu, Ali Ngabalin mulanya tidak memungkiri bahwa Macron dan Prancis mempunyai hubungan bilateral yang baik dengan Indonesia.

Meski begitu, dirinya tidak lantas memberikan pembelaan atas apa yang sudah dilakukan oleh Macron dengan menghina Nabi Muhammad.

Dan menurutnya hal itu sudah dibuktikan dengan pernyataan dari Jokowi yang dengan tegas memberikan kecaman.

 APRINDO Hormati Hak Konsumen, Mau Beli atau Tidak Silakan

Asosiasi Pengusaha Ritel seluruh Indonesia (APRINDO) mendukung sikap Pemerintah RI yang tegas, mengecam pernyataan Presiden Perancis E.Macron yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia dan aksi-aksi 'kekerasan' yang tidak dapat di tolerir siapapun.

Menurut APRINDO, pernyataan Macron tersebut tidak sejalan dengan nilai keskralan dan simbol agama yang harus segera dihentikan.

“Kami meminta agar pemerintah RI, terus aktif berkomunikasi dengan Pemerintah Perancis untuk menindaklanjuti sikap tegas, yang langsung disampaikan Presiden Joko Widodo, pada beberapa hari lalu,” jelas Roy N Mandey, Ketua Umum APRINDO melalui siaran pers, Rabu (2/11/2020).

Baca juga: Disindir Rangga Azof Soal Rambut Kusut Acakadut, Haico Van Der Veken Santai-santai Saja

Soal hubungan perdagangan antara Indonesia - Perancis yang telah berjalan selama ini dengan kontribusi baik dan tentunya berhubungan dengan penyediaan produk yang ada pada gerai ritel modern di Indonesia, APRINDO berharap mekanisme perdagangan tetap dapat berjalan wajar dan normal.

“Menyoal produk asal Perancis yang ada, kami menghormati keputusan konsumen, apakah akan membeli atau tidak atas produk dari Perancis yang dijual di gerai ritel modern."

"Karena merupakan hak pilihan dan keputusan konsumen atau individu yang menentukan dalam berbelanja. Jadi biarlah perdagangan berjalan seperti biasanya dan normal,” tambahnya.

Baca juga: Di Jakarta, Gedung dan Hotel Boleh Ajukan Proposal Gelar Resepsi Pernikahan, Wajib Protokol Covid-19

APRINDO juga meminta ketegasan dari pihak berwenang agar tidak terjadi aksi yang merugikan masyarakat dan pelaku usaha atas hal yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang memprovokasi dan cenderung anarkis.

“Aksi ini tidak memberikan suatu manfaat apapun, justru makin membebani perekenomian khususnya sektor perdagangan, yang saat ini sedang diupayakan Pemerintah agar dapat terjadi peningkatan dan kestabilan Konsumsi Rumah Tangga sebagai point kontributor sebesar 57.6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), di tengah lesunya demand dan market akibat pelemahan daya beli atau menahan konsumsi, di masa pandemi ini,” jelas Roy. (*)