LPKNI Sebut Tak Ada Harga Gas Subsidi di Merangin Sesuai HET, Sukarlan: Pengawasan Lemah

Selain Pertamina, mereka juga memanggil perwakilan agen yang menyuplai gas ke pangkalan di Kabupaten Merangin.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Plt Sekda Kabupaten Merangin Hendri Maidalef tersebut menyimpulkan beberapa kesepakatan.

Di antaranya akan menertibkan pangkalan nakal yang beroperasi di Kabupaten Merangin.

Hendri menyebut jika saat ini memang banyak ditemukan pangkalan nakal, untuk itu, pihaknya bersama Pertamina dan agen akan melakukan penertiban.

Katanya, selama ini pihaknya telah menertibkan dan memberikan sanksi beberapa pangkalan nakal tersebut.

Selain itu, untuk pemerataan gas agar tepat sasaran, pihaknya akan memberlakukan kartu kendali sehingga yang mendapatkan gas itu benar-benar orang yang berhak.

"Yang mendapatkan gas nantinya orang yang menerima PKH, BLT, UMKM dan masyarakat miskin lainnya," kata Hendri, Rabu (4/11/2020).

Jika kartu kendali diterapkan, nantinya pengecer akan hilang dengan sendirinya, sebab mereka tidak bisa lagi membeli gas di pangkalan.

Yang bisa membeli gas di pangkalan hanya masyarakat yang memiliki kartu kendali.

Saat ini belum semua desa di Kabupaten Merangin memiliki pangkalan gas.

Dan ini merupakan satu penyebab tingginya harga gas, terutama di daerah yang jauh dari pusat Kota Bangko.

Menyikapi itu, mereka juga akan melakukan pemerataan dan berupaya untuk membentuk pangkalan gas di semua desa di Kabupaten Merangin.

"Kita upayakan semua desa punya pangkalan gas," katanya lagi.

Pertamina Sebut Warga Terlalu Panik, Pangkalan Nakal Disorot

Menyikapi langkanya dan tingginya harga gas LPG 3 Kg saat ini, Pemerintah Kabupaten Merangin memanggil perwakilan Pertamina Jambi.