Debat Perdana Pilgub Jambi
Evaluasi Debat Pertama Cagub Jambi, Pengamat Dorong KPU Lebih Kritis
Sosiolog Politik STISIP Nurdin Hamzah, Dr.Pahrudin, HM, M.A berpendapat, debat yang berlangsung pada Sabtu (24/10/2020) lalu tidak maksimal.
Penulis: Mareza Sutan AJ | Editor: Nani Rachmaini
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Debat kandidat calon gubernur Jambi beberapa waktu lalu menyisakan catatan.
Sosiolog Politik STISIP Nurdin Hamzah, Dr.Pahrudin, HM, M.A berpendapat, debat yang berlangsung pada Sabtu (24/10/2020) lalu tidak maksimal.
Pahrudin menilai, sedikitnya tiga poin yang menurutnya melatari kurang maksimalnya debat tersebut.
Mulai dari debat pertama sehingga belum panas, kurang beraninya kandidat menyampaikan argumennya, sampai kurang pendalaman terhadap tema.
Baca juga: Khawatir Terpapar Covid-19, Jadi Alasan Pengunduran Diri Komisioner KPU Kota Jambi
Baca juga: Satgas Covid-19 Ingatkan Pelaku UMKM Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan
Baca juga: Ami Taher Cegat Warga Semerap yang Sedang Menuju Desa Muak, Ini Katanya ke Warga yang Bertikai
"Temanya menggali potensi daerah Jambi, bagaimana pembangunan ke depan harus terealisasi. Namun justru tema itu tidak tergali dengan baik," ungkapnya, Senin (26/10/2020).
Pahrudin menilai, kekurangtepatan dalam memilih panelis menjadi satu dari sekian faktor yang memengaruhi jalannya debat.

Tema pertama, 'Menggali Potensi Daerah Jambi untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Mandiri' semestinya didukung dengan panelis dari latar ekonomi.
Tujuannya, agar apa yang menjadi rencana atau program kandidat ke depannya, dapat didengarkan masyarakat.
"Kemarin, di debat pertama, pertanyaan 'mengigit' itu tidak disampaikan. Padahal itu sangat penting, temanya sangat krusial, bagaimana pembangunan di Provinsi Jambi ke depannya," ujarnya.
Kendati tema pertama kurang maksimal, tema kedua, 'Membangun Partisipasi dan Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Menyelesaikan Persoalan Daerah' sudah cukup maksimal, mengingat panelis berlatar hukum dapat menggali visi-misi calon dengan baik.
Ke depan, dia menyarankan agar KPU membuka diri untuk menerima saran dari pihak mana pun, termasuk dalam menetapkan panelis.
"Tidak ada salahnya jika panelis di-publish dulu. Masyarakat juga butuh sosialisasi informasi, sehingga nanti publik juga bisa menilai," ujarnya.
Dia juga menyarankan, panelis dipilih dari berbagai latar belakang yang relevan, baik di sebagai akademisi mau pun praktisi.
Pada debat selanjutnya, dia berharap KPU bisa lebih kritis, sehingga apa yang semestinya disampaikan kandidat dapat tereksplorasi dengan baik. (Tribunjambi.com/ Mareza Sutan A J)
CE Siapkan Program Rp200 Juta per Desa, Fachrori Insentif, Hanya Al Haris Singgung Masalah PETI