Mulai Januari 2021, Gaji PNS, TNI, POLRI, dan Karyawan Swasta Dipotong 2,5 Persen, Jokowi Setuju

Mulai Januari 2021 gaji PNS, TNI, dan POLRI akan dipotong 2,5 persen. Presiden Joko Widodo sudah menyetujui pemotongan tersebut.

Editor: Teguh Suprayitno
KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Maruf Amin. 

"Kita mengelola dengan model kontrak investasi.

Baca juga: Ada Bisnis Ayam di Balik Pembunuhan Kerabat Presiden Jokowi, Polisi Amankan Uang Rp 140 Juta

Simpanan peserta akan diinvestasikan di pasar modal maupun pasar uang dengan pola kontrak investasi," jelas Gatut dalam video conference, Jumat (05/06).

Jalin Kerja Sama

Dalam mengelola kontrak investasi tersebut, BP Tapera bakal bekerja sama dengan bank kustodian sebagai mitra dan akan menunjuk manajemen investasi (MI).

Untuk kesiapan infrastruktur investasi, pihak BP Tapera telah melakukan komunikasi dengan Kustodian Sentral Efek Indonesi (KSEI).

Adapun saat ini, BP Tapera telah menggandeng PT BRI (Persero) Tbk untuk menjadi bank kustodian.

Ilustrasi Uang BLT.
Ilustrasi Uang BLT. (Tribunnews/Jeprima)

Selain itu, badan yang baru saja dibentuk tersebut juga telah menunjuk lima manajemen investasi, meski masih enggan mengungkapkan nama dari masing-masing manajemen investasi.

"Proses pengelolaan investasi mengacu pada pengelolaan yang mengedepankan risk dan return management. Kami akan mengoptimumkan pengelolaan dan memerhatikan risiko yang mungkin terjadi," jelas Gatut.

Untuk instrumen pasar modal, Gatut mengatakan, BP Tapera bakal melakukan investasi di saham-saham bluechip.

Selain itu, pihaknya juga akan mengakomodir pengelolaan dana dengan prinsip-prinsip syariah.

"Di undang-undang, instrumen apa saja yang kita boleh investasi, deposito, surat berharga negara, dan perumahan, dan perumahan.

Alokasikan dana dalam investasi, kami diawasi OJK dan harus presentasi ke OJK," ujar dia.

"Saham pun juga diatur, harapannya dengan aturan yang jelas dan transparan lebih baik, seperti kita menabung di perbankan," jelas Gatut.

Baca juga: Kabinet Jokowi Dapat Rapor Merah, Koordinasi Para Menteri Buruk hingga Disarankan Lakukan Reshuffle

Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kunta Wibawa Dasa Nugraha menjelaskan, saat ini BP Tapera memiliki saldo awal sebesar Rp 2,5 triliun.

Dana ini telah disuntikan pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) 2019.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved