Berita Nasional
Muncul Isu Warga Akan Bentuk Massa Tandingan Perusuh Unjuk Rasa, Kapolres dan Kodim Panggil 1.000 RT
Bahkan Polres Metro Jakarta Barat bersama Kodim 0503 JB langsung mengumpulkan 1.000 pengurus RT dan RW.
lihat foto
Airlangga Hartarto Sebut Demo Omnibus Law Ditunggangi, Aktivis Cipayung Plus Ancam Lapor Polisi
Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan bahwa aksi demo besar-besaran menolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang berakhir ricuh, ada yang menunggangi.
Selain Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga mengatakan hal senada.
Pernyataan Airlangga itu menuai reaksi dari aktivis Cipayung Plus NTB, mereka mengancam akan melaporkan Airlangga Hartarto ke polisi.
Menyikapi perkembangan tersebut, Anggota Komisi III DPR RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat Sari Yuliati meminta aktivis Cipayung Plus NTB tak menaruh curiga, bahkan berniat melaporkan pernyataan Airlangga Hartarto kepada Polisi.
Ia menilai pernyataan Airlangga yang menuduh demo menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ditunggangi, sebetulnya memiliki makna tersirat.
“Kawan-kawan aktivis Cipayung Plus NTB, tidak perlu menaruh curiga berlebihan tentang penyataan Pak Airlangga yang mengatakan ada yang menunggangi unjuk rasa. Pernyataan Pak Airlangga harus dimaknai sebagai pesan untuk menjaga kemurnian Gerakan Moral dan intelektual Aktivis," ujar Sari dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (14/10/2020) malam.
Baca juga: Batanghari Cadangkan 418 Hektare Perluasan Areal Tanam Baru Padi Sawah, 190 Terendam Banjir
Baca juga: VIDEO: Video Viral, Helikopter Milik Polri Angkut Sejumlah Pemuda jadi Sorotan Netizen
Baca juga: SPOILER Manga Boruto Chapter 51 Sub Indo, Naruto & Sasuke Lawan Isshiki, Pertempuran Terakhir!
Menurut Sari, Airlangga merupakan pribadi yang sangat terbuka untuk diskusi.
Adapun, pernyataan yang dilaporkan oleh kelompok yang mengatasnamakan OKP Cipayung Plus Kota Mataram ke Polda NTB itu sebetulnya bermakna agar aktivis lebih preventif dalam melakukan unjuk rasa.
Sari menambahkan, pemerintah dan aparat penegak hukum sudah mempunyai data yang lengkap dan komprehensif dari intelijen negara mengenai dugaan gerakan moral tersebut ditunggangi pihak tertentu.
"Kan mana mungkin mahasiswa berpikir buat merusak fasilitas umum," kata Sari.
“Pak Airlangga, Pak Prabowo, Pangdam mempunyai data intelijen yang lengkap dan komprehensif dari intelijen negara mengenai siapa yang menunggangi aksi-aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law," kata Sari pula.
Sebelumnya Deputi VII Badan Intelijen Negara Wawan Hari Purwanti menyatakan kepada publik bahwa pihaknya tidak sembarang bicara, bila tanpa bukti yang kuat.
"Kami (BIN) ini sudah memodernisasi peralatan, menggunakan scientific investigation. Jadi tidak asal-asalan. Kami ikuti perkembangan secara seksama, mengecek dulu sebelum melangkah," kata Wawan.
Mengenai nama aktor yang dimaksud, Wawan menjelaskan, "Tak elok disebut di sini, tapi ada," kata dia.
Airlangga : 12 kab/kota dengan 1000 kasus aktif Covid-19 diawasi ketat
Sementara itu, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto memastikan, penanganan dan pengawasan kebijakan pengendalian Covid-19 yang jauh lebih ketat terhadap 12 kabupaten dan kota dengan kasus aktif Covid-19 melebihi 1.000 orang.
Airlangga, dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Senin (12/10/2020), mengatakan, penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 akan lebih ketat di 12 wilayah itu, dan penanganan bagi pasien Covid-19, baik itu pasien tanpa gejala, kategori ringan, sedang, dan berat akan ditingkatkan.
"Pengawasan yang lebih detail, lebih mikro di 12 kabupaten/kota, lebih diperhatikan, karena mempunyai kasus aktif lebih dari 1.000 kasus,” kata Airlangga.
