UU Cipta Kerja
Begini Reaksi Mahfud MD Saat Publik Bandingkan Jokowi dengan SBY Soal Hadapi Demonstrasi
Polisi menangkap sejumlah tokoh elite KAMI yang dianggap sebagai provokator dalam sejumlah aksi yang berakhir ricuh.
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM - Aksi unjuk rasa terjadi di sejumlah daerah setelah DPR mengesahkan UU Cipta Kerja.
Unjuk rasa tersebut terjadi di berbagai daerah di Indonesia, bahkan banyak yang berakhir ricuh, bentrok antara demonstran dan aparat keamanan.
Polisi menangkap sejumlah tokoh elite KAMI yang dianggap sebagai provokator dalam sejumlah aksi yang berakhir ricuh.
Penangkapan tersebut menuai respons beragam dari publik. Ada yang mendukung tapi juga banyak yang mengecam.
Sejumlah pihak pun lalu membandingkan pemerintahan Jokowi dan SBY dalam menghadapi protes masyarakat.
Baca juga: Polri Klaim Punya Bukti Kuat Unggahan Aktivis KAMI Yang Buat Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja Rusuh
Baca juga: Sinopsis The Last Witch Hunter, Sang Pemburu Penyihir Terakhir Berhadapan dengan Dua Pilihan
Baca juga: Ardi Bakrie Ancam Pulang Tanpa Istri Jika Honor Syuting Tak Diberikan, Nia:Gak Usah Begitu Juga Kali
Respons Mahfud MD
Menkopolhukam Mahfud MD menanggapi santai terkait penilaian pemerintahan presiden Jokowi yang dibandingkan dengan pemerintahan di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Hal itu disampaikan Mahfud MD di acara Rosi yang tayang pada Kamis (15/10/2020).
Mulanya Rosi selaku host melempar pernyataan bahwa ada kritikan pemerintah Jokowi lebih mundur dari pemerintah SBY soal menanggapi suara suara kritis.
Mendengar itu, Mahfud MD tertawa dan memberi jawaban santai.
Menurut Mahfud MD hal seperti itu biasa terjadi. Bahkan jika nanti Jokowi berhenti menjadi presiden, pasti akan banyak yang mengatakan lebih enak di zaman Pak Jokowi.
"Ya tidak apa-apa juga, penilaian itu terjadi karena Pak SBY sudah berhenti, dulu sebelum berhenti nggak ada yang bilang begitu," ujar Mahfud MD.
Baca juga: Mantan Pimpinan KPK Menilai Kinerja KPK Pimpinan Firli Menurun, Terutama Masalah Ini
Baca juga: Sinopsis Resident Evil: Retribution, Menyelamatkan Manusia dari Penyebaran Virus T
Baca juga: Soal UU Cipta Kerja, Tenaga Ahli Utama KSP Sebut, Publik Lebih Percaya Yang Beredar di Media Sosial
Mahfud MD mengatakan jika nanti presiden Jokowi sudah berhenti, pasti akan tetap dibandingkan dengan presiden setelahnya.
"Nanti kalau Pak Jokowi berhenti pasti juga bilang wah sesudah Pak Jokowi kok malah lebih mundur lagi, kok lebih mundur sekarang, memang pemerintah selalu disalahkan, kan biasa kan begitu," ujar Mahfud MD.
Mahfud MD menilai seluruh presiden Indonesia juga kerap dibanding-bandingkan.
"Nanti pasti kamu juga bilang wah lebih mundur lagi nih sesudah pak Jokowi turun, pasti bilang begitu, dulu waktu Gus Dur juga begitu, ketika Mega begitu juga," ujar Mahfud MD santai.
Mahfud MD lalu menceritakan saat ini zaman pak Soeharto kembali dipuji-puji. "Nah sekarang zaman pak Harto kembali dipuji-puji, ya nggak papa," ujar Mahfud MD.
Mahfud MD tidak mengambil pusing soal penilaian itu.
Justru Mahfud MD berpikir positif jika masyarakat Indonesia selalu mengenang kebaikan terhadap presiden-presiden di Indonesia.
Baca juga: Truk Bawa Batu Split Alami Rem Blong, Kecelakaan Beruntun Terjadi di Puncak, 5 Orang Meninggal
Baca juga: Sinopsis Jodha Akbar Episode 31, Raja Jalal Menikmati Kecemburuan Jodha
Baca juga: Pelajar SMK di Lombok Nikahi Dua Wanita Dalam Waktu Satu Bulan, Ibu Langsung Pingsan
SBY dan AHY
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dituding menjadi dalang demo UU Cipta Kerja.
Terlebih Partai Demokrat dengan tegas menolak disahkannya UU Cipta Kerja.
Sejumlah serangan dari akun bodong juga menghampiri AHY. Fitnah juga menghampiri AHY dan SBY terkait demo UU Cipta Kerja.
Seperti diketahui, pengesahan UU Cipta Kerja didukung oleh seluruh partai pendukung koalisi pemerintah.
Namun ada dua fraksi yang justru menolak disahkannya UU Cipta Kerja.
Dua fraksi yang menolak disahkannya UU Cipta Kerja yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.
Hal inilah yang tampaknya memicu tudingan dan fitnah kalau AHY dan SBY adalah dalang di balik demo tersebut.
Baca juga: Pollycarpus, Eks Terpidana Kasus Munir Meninggal Karena Covid-19
Baca juga: Prabowo Subianto Dipuji Pejabat Amerika Dikecam Amnesty International, Dosa Masa Lalu Diungkit
Baca juga: Fakta-Fakta Richard Muljadi, Cucu Konglomerat Yang Viral Karena Joging Dikawal Mobil Patwal Polisi
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, ketidakjelasan draf final RUU Cipta Kerja menimbulkan kekacauan informasi di tengah masyarakat.
Menurut AHY, pemerintah dan masyarakat tengah saling menuding menyebarkan hoaks soal UU Cipta Kerja.
Padahal, rujukan terkait kebenaran informasi tersebut belum ada.
"Jadi, bagaimana kita menganggap berita yang beredar itu hoaks atau bukan," tulis AHY dikutip dari akun Twitter @AgusYudhoyono, Selasa (13/10/2020).
AHY merasa khawatir masyarakat tenggelam dalam perang informasi dan perang hoaks.
AHY juga mengungkapkan, ada akun palsu atau 'bodong' yang menyerang dirinya dan Partai Demokrat.
Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu juga dituduh sebagai dalang aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja.
"Ada 'akun bodong' yang menyerang diri saya pribadi dan @PDemokrat hanya karena kami berbeda pendapat. Disebar hoax, bahwa saya mendalangi demo UU Ciptaker," kata AHY.
Baca juga: Sinopsis A Violent Prosecutor Tayang di Trans 7, Persiapan Balas Dendam Jaksa dari Balik Penjara
Baca juga: Lihat Rok Tante Tersingkap,Pemuda Ini Nekat Pegang Alat Vital Korban, Buru-buru Kabur Saat Ketahuan
Baca juga: Berpisah Sejak Kerusuhan Ambon 21 Tahun Lalu, Kembar Trena dan Treni Bertemu Lagi Berkat TikTok
AHY mengatakan, tuduhan tak berdasar itu pun terbantahkan karena berbagai elemen masyarakat banyak yang menolak UU Cipta Kerja.
"Alhamdulillah, rakyat kita cerdas. Tuduhan itu dibantah oleh berbagai elemen masyarakat yang melakukan penolakan UU Ciptaker. Saya tegaskan, tuduhan tak berdasar itu sangat menyakiti hati nurani rakyat, yang memang sungguh-sungguh ingin berjuang untuk kehidupannya yang lebih baik," ucap AHY.
Lebih lanjut, AHY mengimbau semua pihak agar menghargai perbedaan pendapat.
"Kita adalah negara demokrasi. Kita harus menghargai perbedaan pandangan dan pendapat. Penolakan @PDemokrat terhadap UU Ciptaker, dilakukan justru untuk menjaga negara ini agar tidak salah langkah. Sebagaimana penolakan Partai Demokrat terhadap RUU HIP," ujar AHY.
SBY
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kerap dituduh sebagai dalang sejumlah demo yang terjadi di tanah air.
Terbaru, SBY dan Partai Demokrat difitnah sebagai aktor atau dalang aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana sebelumnya juga dituduh sebagai pihak yang membiayai Aksi Bela Islam pada 4 November 2016.
Terkait tuduhan dalang aksi penolakan UU Cipta Kerja yang ramai di media sosial, SBY meminta pejabat negara untuk menyebut pihak yang menjadi dalang sebenarnya agar tidak menimbulkan kabar bohong di masyarakat.
Baca juga: Simpan Banyak Rahasia Kasus Pembunuhan Munir, KASUM Minta Kematian Pollycarpus Diselidiki
Baca juga: Lowongan Kerja Jambi 18 Oktober 2020 untuk Beragam Bidang, Mulai dari Perhotelan Hingga Farmasi
Baca juga: Pencetus Omnibus Law, Sofyan Djalil Kini Usulkan WNA Bisa Mendapatkan Rumah Susun di Indonesia
"Kalau memang menggerakan, menunggangi, membiayai, dianggap negara kejahatan dan melanggar hukum. Hukum harus ditegakkan, lebih baik disebutkan, kalau tidak negaranya membuat hoaks," papar SBY dalam akun Youtube miliknya, Jakarta, Senin (12/10/2020) malam.
Di kesempatan itu, SBY juga mengungkapkan fitnah yang ditujukan kepada dirinya pada empat tahun lalu, yakni dituduh sebagai pihak penggerak Aksi Bela Islam atau Aksi 411 pada 4 November 2016.
"Ini cerita klasik ini. Mereka ingin dapatkan kredit, tetapi dengan cara merusak nama baik orang lain, menjatuhkan orang lain, meskipun belum tentu berhasil cara-cara itu," papar SBY.
"Saya tahu. Mengapa saya tahu? Karena ketika ada seseorang yang membawa berita itu kepada pemimpin kita, presiden kita, ada juga saksinya di situ yang kaget sekali dan belakangan setelah lewat prahara itu, dia menyampaikan kepada saya," sambung SBY.
Menurut SBY, seseorang yang memfitnah dirinya dihadapan Presiden, rupanya meminta bawahannya untuk melengkapi bukti-bukti keterlibatan SBY dalam aksi 411 dan tidak ketemu buktinya.
Setelah mendapatkan informasi ada yang fitnah dirinya dan tahu pelakunya, SBY mengaku langsung mendatangi Wiranto, yang saat itu menjabat sebagai Menko Polhukam.
Saat bertemu Wiranto, SBY menanyakan kebenaran kabar ada seseorang yang memfitnah dirinya dengan menyampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wiranto membenarkan.
Setelah bertemu Wiranto, SBY juga menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla pada saat itu, untuk menanyakan hal yang sama.
"Pak JK juga membenarkan. Tentu tidak etis kalau saya bertanya, Pak Jokowi percaya tidak ya dengan itu semua," ucap.
Baca juga: Lowongan Kerja Perbankan di Bank BNI, CIMB Niaga dan Bank Danamon, Simak Informasinya
Baca juga: Lowongan Kerja PT Angkasa Pura Retail dan PT Angkasa Pura Logistik untuk Lulusan D3 dan Lulusan S1
Baca juga: Lowongan kerja Perusahaan Swasta Oktober 2020, Simak Posisi yang Dibutuhkan Hingga Informasi Gaji
Selang beberapa bulan, SBY memiliki kesempatan bertemu Presiden Jokowi pada 2017, pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk mengklarifikasi informasi yang didapatnya.
"Saya tanya, apakah benar ada berita seperti itu. Pak Jokowi dengan hati-hati menjawab pada waktu itu, ya saya kan tidak semudah itu Pak SBY percaya tetapi saya sudah mengerti kok semuanya," ujarnya.
"Lalu saya sampaikan. Ini perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara saya, rakyat Indonesia, saya sampaikan kepada beliau presiden kita Pak Jokowi," papar SBY.
"Kalau saya dituduh ingin merusak negara, ingin mengganggu negara, sedih loh pak saya, sakit hati saya Pak Jokowi," sambungnya.
SBY mengaku akan menulis siapa pihak yang memfitnah dirinya sebagai penggerak aksi 411, sebagaimana pesan almarhum istrinya Ani Yudhoyono.
"Almarhum Ibu Ani itu pernah berpesan hari-hari terakhirnya, tolong tulislah memoar, segala fitnah, segala apa yang dituduhkan kepada kita supaya anak cucu kita tahu yang sebernarnya," kata SBY.
"Terus terang belum saya tulis, tapi pada saatnya nanti ketika saya dipanggil yang maha kuasa saya sudah menulis apa yang perlu saya tulis. Karena ini cerita tentang kebenaran," ujarnya.
Mahfud: Kami tidak pernah menuduh
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak pernah menuduh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai dalang kericuhan demonstrasi menolak Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
Hal itu disampaikan Mahfud MD saat menjawab pertanyaan politikus Partai Demoktrat Andi Arief di laman twitternya @Mohmahfudmd, Rabu (14/10/2020).
"Klarifikasi macam apa yangg diminta Mas @AndiArief__ ? Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sebagai dalang atau membiayai unras," twit Mahfud MD.
Lebih lanjut, Mahfud MD meminta agar Andi Arief memberikan penjelasan kapan pemerintah menyatakan Partai Demokrat sebagai dalang demo khususnya SBY.
"Sebaliknya, tolong diklarifikasi kapan kami bilang begitu. Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di medsos-medsos yang tak jelas," jelas Mahfud.
Baca juga: Profil dan Rekam Jejak Pollycarpus, Eks Terpidana Kasus Pembunuhan Munir, Meninggal Akibat Covid-19
Baca juga: Ini Rutinitas Nia Ramadhani Setiap Pagi, : Gak Pernah Kebayang Gue Bisa Jadi Orang Macam Ini
Baca juga: Viral Gerai KFC Disegel Petugas Padahal Baru Buka, Camat Kebayoran Baru Buka Suara
Sebelumnya, Andi Arief menyampaikan cuitannya yang berisi meminta penjelasan soal pihak yang dituduh menunggangi demonstrasi Omnibus Law kepada Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman, Luhut Pandjaitan, Menko Polhukam, Mahfud MD, dan BIN.
Menurut Andi, hal itu perlu dilakukan agar negara tidak dianggap menyebarkan hoaks kepada masyarakat.
"Kalau sampai tidak ada klarifikasi dari Pak @mohmahfudmd, Pak Airlangga, Pak Luhut dan BIN atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY dan demokrat yang difitnah di belakang demo besar ini, maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereda," tulisnya.
Sebagian artikel diambil dari Jokowi Dibandingkan dengan SBY Cara Hadapi Aspirasi Rakyat, Mahfud MD Tertawa
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Publik Bandingkan Jokowi dengan SBY Soal Hadapi Demonstrasi dan Ini Reaksi Mahfud MD
