Begini Tanggapan Prabowo Soal Unjuk Rasa Penolakan UU Cipta Kerja, "Banyak Hoaks Dimana-mana"

TRIBUNJAMB.COM - Aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR pekan lalu, mendapat tanggapan dari banyak pihak. Satu diantaranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Prabowo menilai, banyak pengunjuk rasa dalam aksi demo penolakan UU Cipta Kerja beberapa hari yang lalu belum membaca omnibus law UU Cipta Kerja dan termakan hoaks.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam wawancara khusus yang dirilis DPP Partai Gerindra, Senin (12/10/2020).

"Sekarang ini, yang kemarin demo itu belum baca hasil omnibus law itu, dan banyak hoaks. Banyak hoaks di mana-mana, seolah-olah ini enggak ada, itu enggak ada, dikurangi," kata Prabowo.

Baca juga: Kepergok Betrand Peto Teriak dengan Thalia Putri Sarwendah di Villa, Ruben Onsu: Bulunya Kelihatan

Baca juga: Habib Bahar Bebas, Pencabutan Gugatan Asimilasi Diputus Hakim PTUN Tidak Sah

Baca juga: Heboh, Bupati dan Satu ASN Perempuan Asyik Bernyanyi dan Berjoget di Hajatan Saat Pandemi Covid-19

Prabowo mengatakan, banyaknya hoaks yang beredar pertanda ada yang menciptakan kekacauan. Ia meyakini, ada kekuatan-kekuatan asing yang tidak ingin Indonesia aman dan maju.

"Jadi, ya ini. Kadang-kadang tokoh-tokoh kita lihat, benar, dia yakin dia benar, tapi dia lakukan sesuatu dan dia tidak sadar sebenarnya ini permainan orang lain," ujarnya.

Prabowo mengatakan, terkait pembahasan RUU Cipta Kerja, Partai Gerindra paling keras membela kepentingan buruh.

Menurut Prabowo, tuntunan serikat buruh atas substansi UU Cipta Kerja sudah diakomodasi sebanyak 80 persen.

"Ya kita tidak bisa 100 persen, namanya politik negara, kadang-kadang kita harus mengerti kita harus, kadang-kadang ada kebutuhan ini itu, ada keperluan, ya kan, kita butuh investasi dari mana-mana," ucapnya.

Berdasarkan hal tersebut, Prabowo meminta serikat buruh untuk tidak emosional dan mudah menggelar aksi unjuk rasa sehingga mengakibatkan munculnya vandalisme dan perusakan fasilitas umum.

"Kalau ini nanti yang dibakar sarana umum, itu kan dibangun dengan uang rakyat, untuk kepentingan rakyat dibakar," kata dia.

Baca juga: Diam-diam Ayu Ting Ting Sudah Tunangan dengan Adit? Cincin di Jari Ibu Bilqis Ini Jadi Bukti Kuat

Baca juga: Prabowo Menduga Ada Kekuatan Asing di Balik Demo Penolakan UU Cipta kerja yang Berujung Anarkis

Baca juga: KABAR GEMBIRA Vaksin Covid-19 Untuk Indonesia Akan Tersedia November Mendatang, Segini Jumlahnya

Draf tidak jelas Polemik mengenai UU Cipta Kerja muncul karena hingga saat ini baik pemerintah maupun DPR belum pernah menayangkan draf final RUU Cipta Kerja, sebelum akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPR.

Ada sejumlah versi yang beredar. Kompas.com semula mendapatkan versi 905 halaman dari pimpinan Baleg DPR, beberapa jam sebelum disahkan pada 5 Oktober 2020.

Namun, kemudian muncul versi 1.028 halaman, 1.035 halaman, dan terakhir 812 halaman.

Sekjen DPR telah mengonfirmasi mengenai dua draf yang disebutkan terakhir.