Berita Kota Jambi
Walhi Ingin Gubernur Selanjutnya Berani Terbitkan Rekomendasi Pengurangan Izin
Konflik lahan yang terjadi di Jambi, serta kerusakan alam akibat menjadi konsentrasi dari Walhi Jambi. Tidak itu saja, Walhi juga kerap memberikan
Penulis: Hendri Dunan | Editor: Andreas Eko Prasetyo
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Walhi Jambi harapkan ada calon Gubernur Jambi berani menerbitkan rekomendasi pengurangan izin.
Konflik lahan yang terjadi di Jambi, serta kerusakan alam akibat menjadi konsentrasi dari Walhi Jambi. Tidak itu saja, Walhi juga kerap memberikan pendampingan dan pembinaan kepada warga masyarakat soal pelestarian lingkungan hidup.
Terkait momentum Pilkada Gubernur Jambi saat ini, pihak Walhi pun memiliki harapan kepada calon Gubernur nantinya.
"Tentu harapan kami untuk Gubernur Jambi yang akan datang sesuai kewenangannya berani memberikan rekomendasi pengurangan izin terhadap wilayah yang sudah dikelola masyarakat"ungkap Abdullah, Manajer Kampanye Walhi Jambi, Senin (5/10/2020).
• Warga Pinta Fachrori Perhatikan Infrastruktur Jalan Desa Betung Berdarah
• Setiap Bulan Ditemukan 10 Kasus Hidrosefalus di Jambi, Pentingnya Ibu Hamil Kontrol Secara Berkala
• Gading Marten Curhat Sebut Sukses Lewati Masa Tersulit dalam Hidupnya, Kini Hidup Bahagia Banget
Abdullah mengatakan jika sampai saat ini masih ada beberapa perusahaan yang terlibat konflik lahan dengan masyarakat dan petani.
Selain itu, belum tegasnya penegakan hukum pelaku illegal drilling serta penegakan hukum dari konflik petani dan perusahaan. Serta kepastian wilayah kelola bagi masyarakat.
"Gubernur juga harus berani menghentikan rekomendasi izin perusahaan yang saat ini cukup banyak dikeluarkan,"ungkap Abdullah.
Aktivis Walhi ini juga menegaskan agar pemerintah tidak serta merta menuduh masyarakat sebagai perambah hutan. Sebab, sampai saat ini masih ada lahan yang belum ditetapkan sebagai kawasan hutan.
"Ke depan, pemerintah harus benar-benar teliti. Tidak langsung menuduh masyarakat sebagai perambah. Sebab, sampai saat ini masih banyak kawasan yang belum 100 persen dikukuhkan sebagai kawasan hutan. Jadinya masih open akses. Dan itu sudah dikelola masyarakat,"ungkapnya.
• Tepis Stereotipe Wanita Berjilbab Hanya Bisa Ngaji, Badriyah Ajak Berkarya dan Mengejar Mimpi
• Setelah Jadi Tuan Rumah, Indonesia Miliki Ambisi untuk Bikin Tim Sendiri di Ajang MotoGP
• Durasi 21 Detik, Video Viral Mahasiswi Cantik Terekam Kamera Lagi Mesum Saat Lakukan Kuliah Daring
Harapan itu diungkapkan oleh Abdullah bagi seluruh calon kepala daerah. Sebab, mereka dilarang ikut terlibat dalam urusan politik. Maka dari itu, Walhi tidak memberikan sikap mendukung salah satu pasangan calon.
"Kalau Walhi netral. Walhi hanya memberikan harapan besarnya terhadap pemulihan lingkungan. Dan masyarakat mendapatkan akses terhadap wilayah kelola dan keberlanjutan lingkungan tetap terjaga. Dan penegakan hukum perusahaan yang jelas melanggar,"tegas Abdullah.
(Hendri Dunan Naris)
IKUTI KAMI DI INSTAGRAM: