Breaking News:

UU Cipta Kerja

Kementerian Komunikasi Dan Informatika Rangkum Fakta dan Hoaks Soal UU Cipta Kerja, Berikut Isinya

Kementerian Komunikasi Dan Informatika, merangkum sejumlah fakta dan berita bohong, atau hoaks soal UU Cipta Kerja. Berikut Isinya

Editor: Rohmayana
tribunjambi/zulkifli azis
Jumat (09/10/2020). Berdasarkan pantauan di lokasi, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto bersama Rocky Chandra, Wakil Ketua DPRD dan beberapa anggota DRPD lainnya turun menemui para pengunjuk rasa beberapa saat setelah mereka melakukan doa bersama. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Sejumlah pengamat mengkritik pemerintah , yang mengklaim pembahasan undang-undang cipta kerja dikebut, untuk mempermudah investasi.

Hingga gelombang unjuk rasa menentang UU Cipta Kerja terjadi di berbagai daerah sepanjang Kamis (9/10/2020) kemarin.

Para pengunjuk rasa tersebut menilai UU Cipta Kerja yang baru disahkan DPR awal pekan ini merugikan masyarakat dan hanya menguntungkan pengusaha.

Konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia (KSPSI) bahkan tegas menolak undang-undang ini, dan akan mengajukan uji materi undang-undang ciptaker, ke mahkamah konstitusi.

Upgrade LinkAja atau LinkAja Prakerja Untuk Cairkan Insentif Prakerja

Edi Purwanto: Kami Sudah Temui, Upayakan Pjs Gubernur, Massa Dorong-dorongan, Kami Balek Kanan

Polda Metro Jaya Sebut Aksi Demo Omnibus Law Dituding Ditunggangi oleh Kelompok Anarko

Di sisi lain, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah menyebut, pesangon kepada pekerja tetap diberikan namun dengan skema pesangon perusahaan sebesar 19 kali dan 6 kali dari jaminan kehilangan pekerjaan.

Terkait sejumlah pasal di undang-undang cipta kerja, yang dituding kontroversial oleh sejumlah pihak, Kementerian Komunikasi Dan Informatika, merangkum sejumlah fakta dan berita bohong, atau hoaks.

- Soal Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

Isu yang beredar, UMK dihapus.

Fakta: Pasal 88C justru menyatakan bahwa Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan dapat menetapkan UMK.

Kemenkominfo memastikan informasi ini hoaks. Pasalnya, gubernur tetap diwajibkan untuk menetapkan upah minimum, baik provinsi dan kabupaten-kota.

Upgrade LinkAja atau LinkAja Prakerja Untuk Cairkan Insentif Prakerja

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved