Breaking News:

Praktik Politik Uang Tetap Ada, Mahfud MD: Kalau Lewat DPRD Itu Borongan, Bayar ke Partai, Selesai

Praktik politik uang atau money politic akan tetap ada, baik dalam sistem pemilihan umum langsung atau tidak langsung. Apalagi dalam pilkada ini.

Editor: Rahimin
Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda
Mahfud MD 

TRIBUNJAMBI.COM - Praktik politik uang atau money politic akan tetap ada, baik dalam sistem pemilihan umum langsung atau tidak langsung. Apalagi dalam pilkada ini.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, praktik politik uang dalam pemilihan tidak langsung diberikan secara ke partai-partai, sementara dalam pemilihan langsung diberikan secara eceran ke masyarakat.

"Bahkan saya tulis di salah satu putusan Mahkamah Konstitusi (sewaktu jadi Ketua Hakim MK), sama saja sebenarnya kalau money politic," ujar Mahfud MD dalam diskusi daring " Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal", Sabtu (5/9/2020).

Peluang dan Perjuangan Dinasti Politik Yang Ikut Bertarung Pada Pilkada di Jambi, Menang Atau Kalah?

Bakal Calon Bupati Jambi Surbakti Meninggal Usai Dirawat di Rumah Sakit Karena Sakit Jantung

Ini Bakal Calon Kepala Daerah Yang Positif Covid-19, Daftar Pilkada Lewat Video Call Dari Rumah

"Kalau pilihan langsung kepada rakyat itu money politic-nya eceran, kalau lewat DPRD itu borongan. Kita bayar ke partai, selesai. Kalau ke rakyat seperti sekarang ya, bayar ke rakyat pakai amplop satu per satu," kata Mahfud MD.

Karena itu, menurut Mahfud, perdebatan soal maraknya praktik politik uang dalam pemilihan langsung tak sepenuhnya relevan.

Dia mengatakan, bagaimanapun sistem pemilihan langsung memiliki sisi positif bagi praktik demokrasi.

Ilustrasi
Ilustrasi (kompas.com)

Ia menuturkan, setidaknya pertentangan ideologis yang mengemuka di tingkat pusat dapat dibantah dengan koalisi parta-partai di tingkat daerah.

Sebab, partai-partai lebih mengedepankan cara agar calon menang pemilu.

"Kalau kita lihat sekarang, tidak ada koalisi parpol yang linier dari pusat ke daerah. Misalnya PAN dengan PKS itu di atas tidak cocok, di daerah tertentu bergabung. Demokrat dengan PAN di pusat tidak cocok, di bawah bergabung. PDI-P dengan PKS di daerah tertentu bergabung," kata Mahfud.

Penyebab Pekerja Belum Terima Subsidi Gaji Meski Sudah Didaftarkan & Validasi, Masalah Rekening?

Kabar Gembira, Pekerja Yang Sudah Cairkan JHT Masih Bisa Dapat Subsidi Gaji, Ini Ketentuannya

Selain Gaji Pokok PNS Juga Mendapat Tunjangan Beras, Segini Besaran Yang Didapat Tiap Bulan

"Itu bagus, jadi tidak ada satu koalisi atau oposisi permanen, terutama tidak ada lagi pengelompokan ideologis, ini Islam, sekuler, atau nasionalis," tuturnya.

Contoh lainnya, Mahfud menyebut isu-isu ideologis yang muncul saat pemilihan presiden pun selesai saat pihak yang kalah memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan.

"Tidak ada lagi kotak-kotak ideologis yang sekarng harus dipertentangkan, sehingga kotak-kotak ideologis itu mungkin akan terjadi pilpres saja setiap saat dan itu selesai begitu terjadi yang kalah mau bergabung atau yang menang mau menarik yang kalah, itu seperti yang sekarang ini," kata dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mahfud MD: Pemilihan Umum Langsung atau Tidak, Politik Uang Tetap Ada"

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved