Selain Gaji Pokok PNS Juga Mendapat Tunjangan Beras, Segini Besaran Yang Didapat Tiap Bulan

TRIBUNJAMBI.COM - Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) idaman semua orang. Ada sejumlah alasan, seperti jaminan masa pensiun, pendapatan stabil, hingga risiko kecil dari pemecatan.

Tak hanya itu, pendapatan PNS per bulan bisa dibilang paling stabil dibandingkan profesi lain karena dijamin negara. Selama negara tak mengalami kebangkrutan, PNS tetap menerima pemasukan setiap bulannya.

Daya tarik menjadi PNS yakni selain menerima gaji pokok, ada sejumlah tunjangan PNS yang bisa diperoleh (take home pay). Salah satu tunjangan yang diterima PNS setiap bulan yakni tunjangan beras.

• Peluang dan Perjuangan Dinasti Politik Yang Ikut Bertarung Pada Pilkada di Jambi, Menang Atau Kalah?

• Bakal Calon Bupati Jambi Surbakti Meninggal Usai Dirawat di Rumah Sakit Karena Sakit Jantung

• Ini Bakal Calon Kepala Daerah Yang Positif Covid-19, Daftar Pilkada Lewat Video Call Dari Rumah

Tunjangan beras atau yang juga dikenal sebagai tunjangan pangan adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS dan anggota keluarganya dalam bentuk natura (beras) atau dalam bentuk inatura (uang) dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Tunjangan ini juga diberikan untuk anggota TNI dan Polri beserta anggota keluarganya.

Besaran tunjangan beras diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang. Aturan tersebut merupakan perubahan kelima atas Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang.

Besar tunjangan beras

Tunjangan beras yang diterima PNS, TNI, dan Polri setiap bulannya yakni sebesar 10 kg beras atau uang untuk pembelian beras 10 kg dengan perhitungan Rp 8.074 per kilogram. Sementara jika diberikan dalam bentuk uang tunai besarannya yakni Rp 7.242 per kilogram untuk 10 kilogram dalam sebulan. Artinya, tunjangan beras dalam bentuk uang tunai yang diterima PNS, TNI, Polri dalam sebulan yakni Rp 72.420 per orang.

Harga beras tersebut merupakan harga persamaan pembelian pemerintah kepada Perum Bulog terkait pengadaan beras. "Harga pembelian beras oleh pemerintah kepada Perum Bulog untuk Tunjangan Pangan Golongan Anggaran (PNS, TNI, dan Polri) ditetapkan sebesar Rp 8.047 per kilogram," bunyi Pasal 3 ayat (1).

• HRD Wajib Aktif Bantu Karyawan Cairkan Subsidi Gaji Rp 600 Ribu, Cair hingga Akhir September 2020

• 687 Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Telah Mendaftar Sebagai Peserta Pilkada 2020

• Ruben Onsu Rencana Pindah ke Amsterdam, Ayah Kandung Betrand Peto Mendadak Keluarkan Larangan Ini

"Pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang kepada PNS dan pensiunan/penerima tunjangan yang bersifat pensiunan ditetapkan sebesar Rp 7.242 per kilogram," bunyi Pasal 3 ayat (2).

Sebagai informasi, tunjangan beras untuk PNS, TNI, dan Polri sudah ada sejak zaman Orde Baru yang diberikan dalam bentuk beras Bulog setiap bulannya. Namun saat itu, tunjangan beras diberikan dalam bentuk uang tunai.

Pemerintah sempat mewacanakan mengembalikan tunjangan beras dari uang tunai untuk dialihkan dalam bentuk beras Bulog (natura) sebagaimana era Presiden Soeharto.

• Soimah Beri Peringatan Keras ke Rizky Billar untuk Seriusi Lesti Kejora: Jangan Main-main Kamu!

• Ramalan Kesehatan Zodiak Senin (7/9) - Capricorn Hindari Sesuatu yang Dingin, Virgo Tes Matamu

• Penyebab Pekerja Belum Terima Subsidi Gaji Meski Sudah Didaftarkan & Validasi, Masalah Rekening?

Tujuannya agar Bulog bisa menyerap lebih banyak beras petani sehingga bisa membuat harga gabah petani lebih stabil di pasaran karena naiknya permintaan.

Selama pemerintahan Presiden Soeharto, uang APBN ditujukan untuk tunjangan beras dibayarkan langsung oleh negara ke Bulog, dan Bulog memberikan beras ke semua ASN di Indonesia.

Beras natura yang diberikan kepada PNS saat itu merupakan beras kategori medium, meski seringkali beras tersebut dikeluhkan kualitasnya oleh penerimanya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mengenal Tunjangan Beras Bagi PNS"