Breaking News:

Lahan Pertanian di Jambi Berkurang 17 Hektar Per Hari, Berubah Jadi Kebun Sawit hingga PETI

Luas lahan pertanian di Provinsi Jambi terus berkurang, bahkan pengurangannya mencapai 17 hektar per hari.

Tribun Jambi/Zulkifli
seorang petani di Tanjab Timur memanen padi di sawahnya. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Luas lahan pertanian di Provinsi Jambi terus berkurang, bahkan pengurangannya mencapai 17 hektar per hari.

Meskipun di sebagian Kabupaten/Kota di Provinsi Jami telah dibentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk melindungi lahan pertanian, namun alih fungsi lahan masih saja terjadi.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Akhmad Maushul mengatakan, lahan pertanian pangan (sawah) banyak berubah menjadi perkebunan sawit, perumahan, areal PETI dan sarang walet.

Data 5 tahun terakhir, penurunan angka luas lahan pertanian di Provinsi Jambi Jambi mencapai ribuan hektare.

50 ASN di Kabupaten Tanjabbar Ajukan Pindah, Urus Orangtua hingga Berobat Jadi Alasan

Yuninta-Mahdan Deklarasi Maju di Pilkada Batanghari 2020, Tawarkan Program BPJS Gratis

Awal Temuan Makara Langka di Candi Kedaton Muaro Jambi, Kini Ditangani Konservator

"Jadi setiap kita bangun tidur pagi hari 17 hektare lahan pertanian kita berkurang. Awalnya kita punya baku sawah seluas 112 ribu hektare, kemudian turun 96 ribu hektare, dan saat ini tersisa 80 ribu hektare. Ini miris kita," kata Maushul.

Terkait Perda LP2B, Maushul mengatakan hingga saat ini baru ada beberapa Kabupaten yang memiliki. Yakni Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Batanghari, Bungo, dan Tanjab Barat. Sedangkan Kabupaten Kerinci, Sungai Penuh, dan Tebo sedang proses.

"Perda LP2B ini untuk melindungi lahan pertanian agar tidak ada alih fungsi, karena di situ ada sanksi. Ini kita minta perhatian dari kepala daerah untuk memperhatikan lahan LP2B ini," ujarnya.

Lanjut Mausul, meskipun sudah ada Perda namun di beberapa daerah tetap terjadi alih fungsi. Karena tidak adanya ketegasan dalam penegakan Perda.

"Penegakan Perda itukan bukan tugas Dinas Pertanian, yang menegakkan Perdakan Satpol PP di daerah. Sementara Satpol PP di daerah tidak mengurusi pangan," imbuhnya.

Untuk meningkatkan produksi pertanian, tidak ada lagi program cetak sawah atau penambahan areal lahan sejak 2 tahun terakhir. Pihak Dinas Pertanian hanya melakukan peningkatan indeks pertanaman.

"Jadi yang nanam sekali setahun jadi dua kali, dua kali jadi 2,5 kali," pungkasnya.

Penulis: Zulkifli
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved