Breaking News:

Tak Terima Perusahaan Ditutup, Ratusan Karyawan PT.APTP Geruduk Kantor Bupati Sarolangun

Ratusan karyawan PT.APTP yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pecinta Keadilan Kebenaran Sarolangun geruduk kantor Bupati Sarolangun.

Tribunjambi/Wahyu Herliyanto
Ratusan karyawan PT. APTP yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pecinta Keadilan Kebenaran Sarolangun geruduk kantor Bupati Sarolangun. 

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN-Ratusan karyawan PT.APTP yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pecinta Keadilan Kebenaran (AMPKK) Sarolangun geruduk kantor Bupati Sarolangun, pada Senin (24/8).

Aksi massa yang nekat melakukan unjuk rasa dimasa pandemi ini merupakan buntut penutupan aktivitas perusahaan oleh Pemkab Sarolangun beberapa hari lalu.

Pemkab Sarolangun melakukan penutupan aktivitas perusahaan karena dianggap sudah menyalahi aturan.

Massa menilai dengan penutupan tersebut menyebabkan kerugian pada masyarakat yang bekerja sebagai karyawan.

Merangin Kekurangan Guru, Sekolah Diperbolehkan Rekrut Tenaga Pendidik Baru

Ini Hasil Coklit Sementara di Sarolangun, Ribuan Data Tidak Memenuhi Syarat

Massa meminta Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk membuka kembali aktivitas PT.APTP sehingga mereka bisa kembali bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Jimmi perwakilan massa mengatakan, hal ini didasarkan pada UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Di poin satu menyebutkan jika pemerintah hatus memberdayakan dan mendayagunakan tenga kerja secara optimal dan manusiawi.

"Untuk poin dua menyebutkan, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional. Daerah juga menyebutkan untuk memberikan perlindungan pada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya," sebut Jimmi.

Sempat terjadi saling dorong pagar antara massa dengan pihak pengamanan Polisi dan Satpol PP. Dimana pengunjuk rasa mendesak masuk ke halaman Kantor Bupati Sarolangun namun dihadang oleh pihak pengamanan.

Namun semua kembali kondusif setelah pihak Pemkab meminta mediasi.

Arif Ampera, Asisten 1 Pemkab sarolangun menyampaikan jika hal yang dilakukan oleh ratusan massa ini tindak lanjut dari ketegasan pemerintah dalam membatasi ketentuan soal perizinan dari perusahaan. Pemkab selama ini sudah memberikan waktu untuk memperpanjang izin, namun perusahaan tidak menghiraukan itu.

Dukung Budidaya Ikan Air Tawar, Pemprov Jambi Hibahkan Lahan Seluas 41 Ha untuk BPBAT Sungai Gelam

Kejagung Terbakar, Ruang Kerja Pinangki Sirna Malasari, Mahfud MD: Berkas Perkaranya 100% Aman

"Yang jelas karena Desember kemarin izin HGU perusahaan belum ada perpanjangan. Kita minta itu aja, perpanjangan itu, sepanjang tidak ada izin ya tetap kita tutup, dimana wibawa pemerintah jika perusahaan masih beroperasi tapi izin tidak ada,"katanya.

Dalam mediasi tersebut disepakati untuk dilakukan pertemuan kembali pada tanggal 27 Agustus 2020 nanti dengan melibatkan langsung dari pihak perusahaan dari pusat.(Yan)

Penulis: Wahyu Herliyanto
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved