Akui Pemerintah Gamang Tangani Pandemi Covid-19, Mahfud MD: Kebijakan Berulang Kali Berubah

Dalam menangani pandemi Covid-19, kebijakan pemerintah terkait pandemi berulangkali berubah.

Editor: Rahimin
Tribunnews.com/Gita Irawan
Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD 

TRIBUNJAMBI.COM - Dalam menangani pandemi Covid-19, kebijakan pemerintah terkait pandemi berulangkali berubah.

Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik , Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Mahfud mengakui pemerintah gamang dalam menangani pandemi Covid-19.

Kebijakan pemerintah terkait pandemi berulang kali berubah, kata Mahfud, karena perkembangan wabah juga terus berubah. "Memang tampak gamang," kata Mahfud saat menghadiri rilis survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) tentang kondisi demokrasi Indonesia di masa Covid-19 secara virtual, Minggu (23/8/2020).

Penerbangan Batik Air dari Jakarta ke Pontianak Ditutup, Gegara 6 Penumpang Pesawat Positif Covid-19

Pembakar Bendera Merah Putih di Lampung Meninggal, Dinyatakan ODGJ, Polisi Pastikan Karena Sakit

Wanita Usia 65 Tahun Melahirkan 8 Bayi Dalam 14 Bulan, Bukan Kembar, Fakta Mengejutkan Terungkap

"Watak Covid-19 itu memang setiap hari berubah beritanya. Sehingga kalau pemerintah tampak selalu berubah-ubah, apa enggak pakai data? Pakai, pakai data," tuturnya.

Mahfud mengatakan, kebijakan pemerintah terkait wabah virus corona seringkali berubah justru karena pembuatannya dilakukan berdasar data.

Sejumlah pekerja perkantoran di Jakarta menggunakan masker berjalan kaki setelah meninggalkan kantor,, Rabu (29/7/2020). Klaster perkantoran penularan Covid-19 di Jakarta kini menjadi sorotan. Data resmi hingga Selasa (28/7/2020), ada 440 karyawan di 68 perkantoran di Ibu Kota yang terinfeksi virus corona.
Sejumlah pekerja perkantoran di Jakarta menggunakan masker berjalan kaki setelah meninggalkan kantor,, Rabu (29/7/2020). Klaster perkantoran penularan Covid-19 di Jakarta kini menjadi sorotan. Data resmi hingga Selasa (28/7/2020), ada 440 karyawan di 68 perkantoran di Ibu Kota yang terinfeksi virus corona. ((KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG))

Misalnya, saat hendak menerapkan new normal, pemerintah mempertimbangkan empat data terkait Covid-19.

Data yang digunakan adalah milik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Selain itu, lanjut Mahfud, pemerintah tampak gamang karena sikap masyarakat terhadap pandemi Covid-19 juga berbeda-beda.

Berteman Akrab Sejak SD, HT Tega Menghabisi Suranto Sekeluarga Demi Kuasai Harta Korban

TNI Himbau Warga yang Mengunggsi Jangan Balik Dulu, Teror KKB Belum Berakhir

UPDATE Kondisi Pemimpin Oposisi Rusia Diduga Diracun, Diterbangkan ke Jerman

Dalam menyikapi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) misalnya, ada yang menilai hal itu penting, ada pula yang sebaliknya.

Di awal masa pandemi, ada dokter yang mengatakan bahwa Covid-19 penyakit biasa, ada pula yang mengatakan berbahaya.

Petugas pemakaman membawa peti jenazah pasien suspect virus corona atau Covid-19 di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur, Rabu (22/4/2020). Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan dua tempat pemakaman umum (TPU) untuk memakamkan pasien terjangkit virus corona (Covid-19) yang meninggal dunia, yakni di TPU Tegal Alur di Jakarta Barat dan TPU Pondok Ranggon di Jakarta Timur. Jenazah yang dapat dimakamkan di sana, yakni yang berstatus pasien dalam pengawasan (PDP) dan berstatus positif terjangkit virus corona.
Petugas pemakaman membawa peti jenazah pasien suspect virus corona atau Covid-19 di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur, Rabu (22/4/2020). Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan dua tempat pemakaman umum (TPU) untuk memakamkan pasien terjangkit virus corona (Covid-19) yang meninggal dunia, yakni di TPU Tegal Alur di Jakarta Barat dan TPU Pondok Ranggon di Jakarta Timur. Jenazah yang dapat dimakamkan di sana, yakni yang berstatus pasien dalam pengawasan (PDP) dan berstatus positif terjangkit virus corona. (KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)

"Jadi kalau tampak gamang pemerintahnya itu ya wajar saja. Tapi keputusannya tetap berdasar data," ujar Mahfud.

Mahfud pun mengklaim bahwa pemerintah tak pernah asal-asalan dalam menangani pandemi Covid-19. Di awal masa pandemi, rapat kabinet digelar sangat intensif setiap hari, bahkan dua hingga tiga kali dalam sehari.

Miliuner Elon Musk Ternyata Sangat Bergantung dengan Indonesia, Bahan Penting Tesla Didatangkan

Polri Saat Ini Memanggil Sejumlah Pegawai Kejaksaan Guna Peyelidikan Terbakarnya Gedung Kejagung

Wanita Usia 65 Tahun Melahirkan 8 Bayi Dalam 14 Bulan, Bukan Kembar, Fakta Mengejutkan Terungkap

Oleh karenanya, menurut Mahfud, wajar jika survei terbaru SMRC menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 masih tinggi.

"Pada umumnya masyarakat yang waras itu memberi kepercayaan ya memang itu yang dilakukan," ujar Mahfud.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved